Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a.Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
b.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
c.Bupati adalah Bupati Luwu Utara
d.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
e.Perusda Simpurusiang adalah Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara.
f.Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara yang merupakan unsur Pimpinan Perusahaan dan terdiri atas Direktur Utama dan Direktur.
g.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara.
h.Pihak Ketiga adalah Instansi, Lembaga, Dewan Hukum dan Perorangan di luar Perusahaan Umum Daerah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Koperasi, Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan Dalam dan Luar Negeri atau Perusahaan Umum Daerah lainnya.
i.Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan antara Perusahaan Umum Daerah dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu.
j.Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan Pedoman Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
k.Pengawasan adalah seluruh Proses kegiatan penilaiann terhadap Perusahaan Umum Daerah dengan tujuan agar fungsinya dapat terlaksana dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
l.Kas daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
m.Tahun takwim adalah tahun yang berlaku 1 januari sampai 31 desember setiap tahun berjalan.
BAB II PENDIRIAN, NAMA DAN KEDUDUKAN