DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 16 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 94

Lembaga terkait

Ringkasan

Perusahaan Daerah didirikan dengan Nama “Perusahaan Umum Daerah Simpurusiang” yang selanjutnya disebut Perusda Simpurusiang. Perusda Simpurusiang berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota Kabupaten Luwu Utara dan dapat membentuk kantor/cabang/unit berdasarkan kebutuhan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu didirikan suatu Perusahaan Umum Daerah di Kabupaten Luwu Utara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Simpurusiang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN
4.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 216);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 346); Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA dan BUPATI LUWU UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH SIMPURUSIANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
b.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
c.Bupati adalah Bupati Luwu Utara
d.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
e.Perusda Simpurusiang adalah Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara.
f.Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara yang merupakan unsur Pimpinan Perusahaan dan terdiri atas Direktur Utama dan Direktur.
g.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara.
h.Pihak Ketiga adalah Instansi, Lembaga, Dewan Hukum dan Perorangan di luar Perusahaan Umum Daerah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Koperasi, Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan Dalam dan Luar Negeri atau Perusahaan Umum Daerah lainnya.
i.Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan antara Perusahaan Umum Daerah dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu.
j.Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan Pedoman Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
k.Pengawasan adalah seluruh Proses kegiatan penilaiann terhadap Perusahaan Umum Daerah dengan tujuan agar fungsinya dapat terlaksana dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
l.Kas daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
m.Tahun takwim adalah tahun yang berlaku 1 januari sampai 31 desember setiap tahun berjalan.

BAB II

PENDIRIAN, NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Perusahaan Daerah didirikan dengan Nama “Perusahaan Umum Daerah Simpurusiang” yang selanjutnya disebut Perusda Simpurusiang.

Pasal 3

Perusda Simpurusiang berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota Kabupaten Luwu Utara dan dapat membentuk kantor/cabang/unit berdasarkan kebutuhan.

BAB III

KEDUDUKAN HUKUM

Pasal 4

(1)Perusda Simpurusiang adalah Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusda Simpurusiang berlaku pula segala ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB IV

SIFAT, MAKSUD, TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 5

Sifat usaha dari Perusda Simpurusiang adalah mengutamakan penyelenggaraan usaha di bidang penyediaan pelayanan bagi kemanfaatan umum di samping untuk mendapatkan keuntungan, serta berusaha di bidang-bidang lain yang dapat mendorong perkembangan sektor swasta dan atau koperasi.

Pasal 6

Perusda Simpurusiang dibentuk dengan maksud untuk memberikan wadah usaha secara lebih terencana dan terorganisir dalam rangka mempercepat pembangunan daerah serta dalam rangka meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 7

Tujuan dari Perusda Simpurusiang adalah sebagai satu sarana yang diarahkan untuk peningkatan sumber pendapatan asli daerah dan sebagai sarana pengembangan perekonomian dalam rangka pembangunan daerah.

Pasal 8

(1)Perusda Simpurusiang bergerak dalam bidang usaha sesuai urusan rumah tangga Perusda Simpurusiang menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur pokok-pokok Pemerintah Daerah.
(2)Bentuk dan jenis usaha antara lain :
1. a.pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, dan kelautan;
2. b.energi dan sumber daya mineral;
3. c.pariwisata dan kebudayaan;
4. d.industri;
5. e.ekspor dan impor;
6. f.ekonomi kreatif;
7. g.transportasi dan distribusi; dan
8. h.jasa dan perdagangan umum.
(3)Bidang usaha yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak di Daerah dikelola oleh Perusda Simpurusiang.

BAB V

MODAL DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

Modal awal Perusda Simpurusiang seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terdiri dari saham-saham.

Isi peraturan

Teks94PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016