(1)Pedagang Pasar mempunyai hak:
a.menggunakan sarana dan prasarana Pasar sesuai dengan peruntukannya dalam kondisi baik;
b.memperjualbelikan barang atau jasa pada tempat jualan yang menjadi haknya;
c.memasang papan nama usaha dengan tidak melampaui batas tempat jualan yang menjadi haknya;
d.mendapatkan perlindungan keamanan;
e.Mengusulkan perbaikan sarana dan prasarana yang tidak layak.
(2)Pedagang Pasar mempunyai Kewajiban:
a.memperjualbelikan barang dan/atau jasa sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam Identitas kios;
b.menempati tempat jualan yang telah ditentukan serta melakukan pengurusan hak tempat jualan;
c.menata dagangan secara rapi, tertib, dan tidak mengganggu aktifitas pedagang lainnya;
d.membayar retribusi atas jasa pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku;
e.dalam hal pemasangan papan nama dan peralatan lainnya yang diperlukan, harus sesuai dengan batas tempat jualan yang menjadi haknya;
f.menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan pasar serta kawasan pasar;
g.mematuhi segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
11 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun. Ditetapkan di Madiun pada tanggal 16 Juli 2018 BUPATI MADIUN, ttd MUHTAROM Diundangkan di Madiun Pada Tanggal 1 Agustus 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MADIUN ttd Ir. TONTRO PAHLAWANTO Pembina Utama Madya NIP. 19651110 199208 1 001 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018 NOMOR 7 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 170 - 6/2018 SALINAN Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. WIDODO, SH, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19611215 198903 1 006 12 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PASAR I. UMUM Pasar merupakan salah satu pendukung kegiatan perekonomian yang menyangkut hajat hidup orang banyak, oleh karena itu sudah semestinya apabila kewenangan urusan pasar sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-Dag/Per/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Daerah; II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas.