DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 16 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur mengenai perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2012 Nomor 11 Seri E) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 7, angka 12, angka 18 diubah, 2. Ketentuan BAB V diubah, 3. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah, 4. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, 5. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf a diubah,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M- Dag/Per/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 2 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);
6.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8.Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M- DAG/PER/9/2014;
9.Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun 3 (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 5 Seri C);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2012 Nomor 11 Seri E);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN dan BUPATI MADIUN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PASAR DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2012 Nomor 11 Seri E) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 7, angka 12, angka 18 diubah, sehingga Pasal 1 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Madiun. 4
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Madiun.
4.Dinas adalah Dinas yang membidangi Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro di Kabupaten Madiun.
5.Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
6.Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
7.Pasar tradisional yang selanjutnya disebut Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
8.Pasar Daerah adalah pasar-pasar di wilayah Kabupaten Madiun yang dikuasai oleh pemerintah daerah.
9.Pedagang adalah orang dan/atau badan yang melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa di pasar.
10.Pengunjung Pasar ialah orang yang melakukan kegiatan dengan atau tanpa membeli barang dan/atau jasa di Pasar. 5
11.Tempat jualan adalah sarana dan prasarana di kawasan pasar maupun tempat umum lainnya yang digunakan oleh pedagang untuk menjalankan usahanya yang berupa los, kios, dan tempat jualan lainnya.
12.Kios / Toko adalah tempat jualan di dalam pasar, berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.
13.Los adalah tempat jualan di dalam pasar, berbentuk bangunan tetap, beratap memanjang tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak.
14.Tempat jualan lainnya adalah tempat jualan dikawasan pasar, umumnya berada di halaman pasar dan/atau di luar bangunan los/kios.
15.Kawasan Pasar adalah lahan/areal dan bangunan di luar Pasar Daerah dengan radius tertentu yang dipergunakan untuk kegiatan ekonomi perdagangan dan jasa yang secara langsung menerima atau mendapatkan dampak positif dari keramaian dan kegiatan ekonomi Pasar Daerah.
16.Sarana dan prasarana pasar adalah bangunan yang disediakan untuk kepentingan pelayanan umum di lingkungan pasar berupa bangunan kios, los, tempat ibadah, kamar kecil/kamar mandi, maupun bangunan penunjang lainnya.
17.Surat Keterangan Hak Pakai Tempat Jualan yang selanjutnya dapat disebut SKHPTJ adalah surat yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pemberian hak pakai tempat jualan.
18.Identitas kios adalah surat yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang berisi identitas kios / los pedagang. 6
2.Ketentuan BAB V diubah, sehingga BAB V selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

BAB V

JENIS, PEMBAGIAN WILAYAH, DAN KLASIFIKASI PASAR

Pasal 5

Berdasarkan jenis komoditas yang diperdagangkan, Pasar dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:

a.Pasar Umum; dan
b.Pasar Hewan;

Pasal 6

(1)Pembagian wilayah pengelolaan pasar meliputi 15 ( lima belas ) wilayah Kecamatan:
1. a.Wilayah Kecamatan Saradan;
2. b.Wilayah Kecamatan Mejayan;
3. c.Wilayah Kecamatan Pilangkenceng;
4. d.Wilayah Kecamatan Balerejo;
5. e.Wilayah Kecamatan Madiun;
6. f.Wilayah Kecamatan Jiwan;
7. g.Wilayah Kecamatan Dagangan;
8. h.Wilayah Kecamatan Geger;
9. i.Wilayah Kecamatan Dolopo;
10. j.Wilayah Kecamatan Wonoasri;
11. k.Wilayah Kecamatan Sawahan;
12. l.Wilayah Kecamatan Wungu;
13. m.Wilayah Kecamatan Gemarang;
14. n.Wilayah Kecamatan Kare; dan
15. o.Wilayah Kecamatan Kebonsari.
(2)Dalam hal terjadi pendirian pasar baru, pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan/atau alih fungsi pasar, pembagian wilayah pengelolaan pasar sebagaimana 7 dimaksud pada ayat (1) akan disesuaikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1)Pasar Rakyat diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe, yaitu :
1. a.Pasar Rakyat tipe A;
2. b.Pasar Rakyat tipe B;
3. c.Pasar Rakyat tipe C; dan
4. d.Pasar Rakyat tipe D.
(2)Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 m2(lima ribu meter persegi).
(3)Pasar Rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 4.000 m2(empat ribu meter persegi).
(4)Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 3.000 m2(tiga ribu meter persegi).
(5)Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)huruf d merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 2.000 m2 (dua ribu meter persegi).
(6)Dalam hal Pasar Rakyat dibangun tidak berdasarkan prototipe sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang 8 Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, maka Pasar Rakyat dapat dibangun dengan ketentuan:
1. a.luas bangunan paling sedikit 6.000 m2 (enam ribu meter persegi);
2. b.jumlah pedagang paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) pedagang;
3. c.jenis barang yang diperdagangkan tidak terbatas pada barang kebutuhan sehari-hari dan/atau komoditi tertentu;
4. d.memiliki nilai sejarah yang perlu dipertahankan; dan/atau
5. e.memiliki sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto daerah.
  1. 3.Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Sarana dan prasarana pasar meliputi:
1. a.sarana dan prasarana pokok;
2. b.sarana dan prasarana penunjang.
(2)Sarana dan prasarana pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
1. a.kios;
2. b.los;
3. c.tempat jualan lainnya.
(3)Sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa fasilitas selain tempat jualan yang berfungsi memperlancar aktifitas pasar yang terdiri dari:
1. a.kantor pengelola berada di dalam lokasi pasar;
2. b.tempat /area parkir;
3. c.tempat / ruang ibadah;
4. d.toilet / WC;
5. e.ruang menyusui;
6. f.pos ukur ulang;
7. g.drainase (ditutupi grill); 9
8. h.tempat sampah;
9. i.penyediaan jaringan air bersih;
10. j.jaringan listrik;
11. k.radio Komunikasi Pasar;
12. l.pos / fasilitas keamanan;
13. m.layanan kesehatan;
14. n.sarana pemadam kebakaran;
15. o.tempat promosi;
16. p.tempat penampungan sampah sementara; dan
17. q.sarana dan prasarana penunjang lainnya sesuai kebutuhan.
(4)Pengaturan dan tata cara pemanfaatan sarana dan prasarana pasar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

4.Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 13 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Syarat untuk menjadi pedagang pasar adalah sebagai berikut :
1. a.tercatat sebagai pedagang pasar pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan pasar;
2. b.memiliki identitas kios dan / atau los yang melekat pada tempat jualan.
(2)Identitas kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku selama tidak terjadi perubahan data atas kios atau los.
(3)Tata cara penerbitan dan perpanjangan identitas Pedagang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

5.Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf a diubah, sehingga Pasal 14 selengkapnya berbunyi sebagai berikut : 10

Pasal 14

(1)Pedagang Pasar mempunyai hak:
1. a.menggunakan sarana dan prasarana Pasar sesuai dengan peruntukannya dalam kondisi baik;
2. b.memperjualbelikan barang atau jasa pada tempat jualan yang menjadi haknya;
3. c.memasang papan nama usaha dengan tidak melampaui batas tempat jualan yang menjadi haknya;
4. d.mendapatkan perlindungan keamanan;
5. e.Mengusulkan perbaikan sarana dan prasarana yang tidak layak.
(2)Pedagang Pasar mempunyai Kewajiban:
1. a.memperjualbelikan barang dan/atau jasa sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam Identitas kios;
2. b.menempati tempat jualan yang telah ditentukan serta melakukan pengurusan hak tempat jualan;
3. c.menata dagangan secara rapi, tertib, dan tidak mengganggu aktifitas pedagang lainnya;
4. d.membayar retribusi atas jasa pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku;
5. e.dalam hal pemasangan papan nama dan peralatan lainnya yang diperlukan, harus sesuai dengan batas tempat jualan yang menjadi haknya;
6. f.menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan pasar serta kawasan pasar;
7. g.mematuhi segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 11 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun. Ditetapkan di Madiun pada tanggal 16 Juli 2018 BUPATI MADIUN, ttd MUHTAROM Diundangkan di Madiun Pada Tanggal 1 Agustus 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MADIUN ttd Ir. TONTRO PAHLAWANTO Pembina Utama Madya NIP. 19651110 199208 1 001 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018 NOMOR 7 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 170 - 6/2018 SALINAN Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. WIDODO, SH, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19611215 198903 1 006 12 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PASAR I. UMUM Pasar merupakan salah satu pendukung kegiatan perekonomian yang menyangkut hajat hidup orang banyak, oleh karena itu sudah semestinya apabila kewenangan urusan pasar sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-Dag/Per/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Daerah; II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

JENIS, PEMBAGIAN WILAYAH, DAN KLASIFIKASI PASAR

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 13

Pasal 14

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

JENIS, PEMBAGIAN WILAYAH, DAN KLASIFIKASI PASAR

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 13

Pasal 14

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2020