(1)Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut:
Retribusi = Nilai Rata-rata Indeks Variabel x Tarif Dasar Retribusi.
(2)Nilai rata-rata Indeks Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Penjumlahan Indeks Variabel Lokasi Menara, Jenis Menara, Ketinggian Menara berdasarkan Zonasi Wilayah dan Pengguna Menara dibagi Jumlah Variabel.
Kepala Bagian Hukum Kepala Badan Pendapatan Daerah
(3)Variabel Penghitungan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
a.Variabel Lokasi Menara (berdasarkan jarak tempuh dari OPD Pemungut):
Lokasi Menara Indeks Zona A (0-15 km) 0,90 Zona B (16-30 km) 1,00 Zona C (> 31 km) 1,10
b.Variabel Jenis Menara :
Jenis Menara Indeks Menara Pole (tunggal) 0,90 Menara 3 (tiga) kaki 1,00 Menara 4 (empat) kaki 1,10
c.Variabel ketinggian berdasarkan Zonasi Wilayah (Permukiman dan Non Permukiman) :
Lokasi Menara Indeks Permukiman Non Permukiman Ketinggian ≤ 60 m 0,95 0,7 Ketinggian > 60 m 1,05 0,8
d.Variabel Pengguna Menara :
Pengguna Menara Indeks 1 (satu) operator 1,1 2 (dua) operator 1 3 (tiga) operator atau lebih 0,9
(4)Tarif Dasar Retribusi ditetapkan sebesar Rp 2.352.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) per menara per tahun.
Kepala Bagian Hukum Kepala Badan Pendapatan Daerah
(5)Tarif Dasar Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(6)Penetapan Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasal II
(1)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 9 dan angka 10 mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2021.
(2)Ketentuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun. Ditetapkan di Madiun pada tanggal 22 Desember 2020 BUPATI MADIUN, ttd AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO Diundangkan di Madiun pada tanggal 4 Januari 2021 SEKRETARIS DAERAH, ttd TONTRO PAHLAWANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 9 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN 299-9/2020 SALINAN Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd ALIF MARGIANTO NIP. 197805252002121006 Sekretaris Daerah Kab. Kepala Bagian Hukum Kepala Badan Pendapatan Daerah ADIUN TAHUN 2020 NOMOR……OMOR REGIATURANBUPATOMOR 299PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I. UMUM Bahwa seiring dengan perkembangan perekonomian dan dinamika pembangunan di Kabupaten Madiun serta dalam rangka menggali potensi guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Jasa Umum perlu menambah objek retribusi dari Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Pelayanan Pasar, Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Pengendalian Menara Telekomunikasi. Sehubungan hal tersebut, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum perlu dilakukan perubahan kedua. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I BAB V Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 79A dijelaskan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.