DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 29 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 96

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai penataan dan pengelolaan pedangang kaki lima di kabupaten madiun. pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum, ruang lingkup dan tujuan, pengaturan tempat usaha dan kawasan, koordinasi penataan PKL, pendataan PKL, pendaftaran PKL, hak, kewajiban dan larangan PKL, penetapan lokasi PKL, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL, peremajaan Lokasi PKL, pemberdayaan PKL, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, tim koordinasi, penertiban PKL, pendanaan, sanksi administratif

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima di daerah telah berdampak pada estetika, kebersihan danfungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan serta terganggunya kelancaran lalu lintas, maka perludilakukan penataan pedagang kaki lima;
c.bahwa berdasarkan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, perlu dikaji kembali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan Penertiban Tempat Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkanPeraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4866).
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7.Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri 3 Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 5 Seri C);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN dan BUPATI MADIUN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Daerah adalah Kabupaten Madiun. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Bupati adalah Bupati Madiun. Dinas adalah Dinas yang membidangi Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro di Kabupaten Madiun. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakanprasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk 4 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara. Tanda Daftar PKL, yang selanjutnya disebut TD PKL, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemeritah Daerah. Pedagang adalah orang yang melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa. Tempat jualan adalah sarana dan prasarana di kawasan maupun tempat umum lainnya yang digunakan oleh pedagang untuk menjalankan usahanya. Tempat Usaha adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk Pedagang Kaki Lima. Kawasan adalah suatu areal tempat usaha bagi para Pedagang Kaki Lima yang dibatasi dengan batas / wilayah tertentu sesuai dengan kemanfaatannya. 5

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penataan PKL;
b.pemberdayaan PKL;
c.monitoring, evaluasi dan pelaporan;
d.pembinaan dan pengawasan;
e.tim koordinasi; dan
f.penertiban PKL.

Pasal 3

Tujuan penataan dan pemberdayaan pedagang kali lima adalah:

a.memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
b.menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
c.untuk mewujudkan Kabupaten yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan serta menunjang kepariwisataan.

BAB III

PENATAAN PKL

Pasal 4

(1)Untuk menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman, dan kebersihan di wilayah Kabupaten, dilarang menggunakan tempat usaha, kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(2)Dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Bupati mempertimbangkan kepentingan sosial, 6 ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan.
(3)Bupati sewaktu-waktu dapat meniadakan atau memindahkan tempat usaha dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada tanpa ganti rugi.

Pasal 5

(1)
(2)Kawasan tempat usaha ditentukan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Kawasan tempat usaha dilengkapi dengan sarana yang memadai.

Pasal 6

(1)Koordinasi penataan PKL dilaksanakan melalui:
1. a.pendataan dan pendaftaran PKL;
2. b.penetapan lokasi PKL;
3. c.pemindahan dan penghapusan lokasi PKL;
4. d.peremajaan lokasi PKL; dan
5. e.perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL.
(2)Pendataan dan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.lokasi;
2. b.jenis tempat usaha;
3. c.bidang usaha;
4. d.modal usaha; dan
5. e.volume penjualan.
(3)Penetapan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, merupakan lokasi binaan yang terdiri atas lokasi permanen dan lokasi sementara yang ditetapkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
(4)Pemindahan dan penghapusan lokasi PKL sebagai- manadimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakanpada lokasi PKL yang bukan peruntukkannya. 7
(5)Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d, merupakan upaya perbaikankualitas lingkungan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukkannya.
(6)Perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan penyediaan ruang untuk kegiatan PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

Pasal 7

(1)Penataan PKLdilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
(2)Penataan lokasi, waktu dan tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kawasan perkotaan dan kawasan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang.

Pasal 8

Bupati melalui Dinas melakukan penataan PKL dengan cara:

a.pendataan PKL;
b.pendaftaran PKL;
c.penetapan lokasi PKL;
d.pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
e.peremajaan lokasi PKL.

Pasal 9

(1)Bupati melalui Dinas melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.
(2)Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama Camat dan Instansi terkait dengan cara antara lain: 8
1. a.membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
2. b.memetakan lokasi; dan
3. c.melakukan validasi/pemutakhiran data.

Pasal 10

(1)Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1)dilakukan berdasarkan:
1. a.identitas PKL;
2. b.lokasi PKL;
3. c.jenis tempat usaha;
4. d.bidang usaha; dan
5. e.modal usaha
(2)Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Isi peraturan

Teks96PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 125 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2002

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 125 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2002