Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan No. 1 Tahun 2015
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 53
Ringkasan
Perseroan terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan
Perseroan terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1 1. Perjanjian Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disebut Akad adalah kesepakatan tertulis antara PT BPR Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagr masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.
7 lS.Ijarah adalah al<ad sewa menyewa barang ar:tara bar:k (Mu'ajii') dengan penyewa $Wustajir), setelah masa sewa berakhir barang sewaan dikembalikan kepada lufu'ajir.
Otoritas Jasa BAB II DASAR PENDIRIAN
BAB II
PT BPR Syariah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan.
PT. BPR Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.
PT. BPR Syariah didirikan dengan maksud untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomial masyarakat dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagri salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.
PT. BPR Syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesej ahteraan rakyat.
BAB IV KEGIATAN USAHA
BAB IV
Kegiatan usaha PT BPR Syariah meliputi:
menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi berdasarkan Akad mudtrtrabah danf atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening PT BPR Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan Unit Usaha Syariah; dan menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan OJK.
Kegiatan usaha yang tidak dapat dilakukan oleh PT BPR Syariah meliputi:
BAB V MODAL
BAB V
Ketentuan dan peraturan tentang Daftar Pemegang Saham, Pemindahtanganan Saham dan Duplikat Saham diatur dalam peraturzrn tersendiri oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(l) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan dan/atau anggaran dasar.
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)