DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 4 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Ketentuan Umum, Nama dan Tempat Kedudukan, Maksud dan Tujuan, Kegiatan Usaha, Jangka Waktu Berdiri, Modal Dasar, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan; SALINAN 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 3 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
6.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5839); 4
12.Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 9);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 35); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN dan BUPATI MAGETAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MAGETAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2.Bupati adalah Bupati Magetan.
3.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan yang selanjutnya disebut PT. BPRS Magetan (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan kegiatan usahanya dibidang perbankan berdasarkan prinsip syariah.
4.Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan Syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
5.Modal Dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT BPRS Magetan (Perseroda) sesuai dengan anggaran dasar. 5
6.Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham.
7.Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ PT BPRS Magetan (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang mengenai Perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar.
8.RUPS Luar Biasa yang selanjutnya disingkat RUPSLB adalah salah satu jenis RUPS yang dapat dilaksanakan sewaktu- waktu sesuai kebutuhan PT. BPRS Magetan (Perseroda).
9.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
10.Kantor Cabang adalah kantor PT BPRS Magetan (Perseroda) yang bertanggung jawab kepada kantor pusat PT BPRS Magetan (Perseroda) dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
11.Kantor Kas adalah kantor PT BPRS Magetan (Perseroda) yang kegiatan usahanya melakukan pelayanan kas dalam rangka membantu kantor induknya.
12.Kas Keliling adalah kegiatan pelayanan kas secara berpindah-pindah dengan menggunakan alat transportasi atau pada lokasi tertentu secara tidak permanen, antara lain kas mobil atau counter bank tidak permanen.
13.Payment Point adalah kegiatan dalam bentuk penerimaan pembayaran melalui kerjasama antara PT BPRS Magetan (Perseroda) dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu, seperti untuk penerimaan pembayaran tagihan telepon, tagihan listrik dan/atau penerimaan setoran dari pihak ketiga.
14.Akad adalah kesepakatan tertulis antara PT BPRS Magetan (Perseroda) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah. 6
15.Wadi’ah adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan keamanan serta keutuhan barang/uang.
16.Mudharabah (qiradh) adalah perjanjian (akad) kerjasama antara pihak pemilik modal (shahib al-mal) dan pihak pengelola usaha (mudharib) dengan cara pemilik modal (shahib al-mal) menyerahkan modal dan pengelola usaha (mudharib) mengelola modal tersebut dalam suatu usaha.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan diubah dengan beralih badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan dengan menggunakan nama panggilan PT BPRS Magetan (Perseroda).

Pasal 3

(1)Kantor Pusat PT BPRS Magetan (Perseroda) berkedudukan di Daerah.
(2)PT BPRS Magetan (Perseroda) dapat melakukan pembukaan Kantor Cabang di Kabupaten/Kota lain di wilayah Provinsi Jawa Timur.
(3)PT BPRS Magetan (Perseroda) dapat melakukan pembukaan Kantor Kas dalam wilayah Daerah dan/atau dalam wilayah Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Daerah dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.
(4)Kegiatan Kas Keliling dan Payment Point dapat dilakukan dalam wilayah Kabupaten/Kota yang sama dengan kantor induk dari Kas Keliling dan Payment Point. 7
(5)Pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
(6)Rencana pembukaan Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dicantumkan dalam rencana kerja tahunan PT BPRS Magetan (Perseroda).

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dan tujuan didirikannya PT BPRS Magetan (Perseroda) adalah :

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
c.mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.mendirikan BPRS dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai Prinsip Syariah; dan
e.memperoleh laba atau keuntungan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

PT BPRS Magetan (Perseroda) merupakan Badan Usaha Milik Daerah di bidang keuangan dan menjalankan usaha di bidang perbankan dalam bentuk Bank Pembiayaan Rakyat dengan menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian.

Pasal 6

Kegiatan usaha PT BPRS Magetan (Perseroda) meliputi :

a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk: 8 1) simpanan atau tabungan, atau dalam bentuk yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan 2) investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
b.menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk: 1) pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad Mudharabah atau Musyarakah; 2) pembiayaan berdasarkan Akad Murabahah, Salam, dan Istishna’; 3) pembiayaan berdasarkan Akad Qardh; 4) pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan Akad Ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiyah Bittamlik;dan 5) pengambilalihan utang berdasarkan Akad Hawalah.
c.menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad Wadi’ah atau investasi berdasarkan Akad Mudharabah dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
d.memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening PT BPRS Magetan (Perseroda) yang ada di Bank Umum Syariah, bank konvensional dan unit usaha syariah; dan
e.menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

PT BPRS Magetan (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. 9

BAB VI

MODAL DASAR

Pasal 8

(1)Modal dasar PT BPRS Magetan (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).
(2)Perubahan terhadap modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan ditetapkan oleh RUPS dan/atau RUPSLB serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasar, Pemerintah Daerah berkewajiban menganggarkan penyertaan modal dalam APBD Kabupaten Magetan.
(4)Pelaksanaan setoran modal dilakukan dengan mekanisme RUPS dan/ atau RUPSLB.

Pasal 9

(1)Sumber modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset; dan
3. c.agio saham.
(3)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT BPRS Magetan (Perseroda).
(4)Sumber modal dasar yang berasal dari sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan oleh RUPS. 10
(5)Tata cara penyertaan modal kepada PT BPRS Magetan (Perseroda) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Aset PT BPRS Magetan (Perseroda) merupakan:
1. a.kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan; dan
2. b.kekayaan pemegang saham lainnya.
(2)Penyertaan modal yang berasal dari pengalihan aset Pemerintah Daerah dan Pemegang Saham lainnya hanya dapat dilakukan atas persetujuan RUPS dan/ atau RUPSLB.
(3)Perubahan modal dasar dan modal disetor dimuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan No. 1 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan No. 1 Tahun 2015