DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan No. 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Magetan

regulasi_utama

Ringkasan

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Mengingat Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ( l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730 l; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42471; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (l,embaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 (t.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OO8 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 20O8 tentang Pornografi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928); Undang-Undang Nomor l1 Tahun 2OO9 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

10.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); ll.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OOg tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol1 tentang perumahan dan Kawasan permukiman (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5lgg);
13.Undang-Undang Nomor 12 Talun 2}ll tentang Pembentukan peraturan perundang_Undangal (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor a2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s23!;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 19gO tentang Penanggulangan Gelandangan dan pengemis (kmbaran Negara Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3177);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
16.Peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 20O5 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Bangunan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2O05 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a62al;
19.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O06 Nomor 86, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 46s5);
20.Peraturan pemerintah Nomor 3g Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi, dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O7 Nomor g2, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21.Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 20Og tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20Og Nomor g2, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4g5g);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4l Talun 2012 Tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 32);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor lO Tahun 2006 tentang Organisasi Satuan polisi pamong praja (l,embaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2OO6 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 17 Tahun 2or2 (rrmbaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2Ol2 Nomor l7);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 20Og Nomor 2); Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAE}UPATEN MAGETAN dan BUPATI MAGETAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : pERATURAN DAERAH TEN?ANG KETENTRAMAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2.Bupati adalah Bupati Magetan.
3.Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Magetan.
4.Satuan polisi pamong praia yang selanjutnya disingkat satpol pp adalah perangkat pemerintah Daerah daram memerihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkari peraturan Daerah.
5.Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badal usaha milik negErra (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7.Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
8.Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
9.Jalan adalah segala prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi [.alu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dal/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
10.Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagl lalulintas umum.
11.Jalur hijau adalah setiap jalur_jalur yang terbuka sesuai dengan rencana Daerah yang peruntukkan penataaa dan pengawasamnya dilakukan oleh pemerintah Daerah.
12.Taman adalah sebidaag tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau Kabupaten yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur aram dan mampu menjadi areal penyerapan air.
13.Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta atau perorangErn yang digunakan untuk kegiatan bagr masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung_gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum dan pusat perbelanjaan.
14.Saluran air adalah semua saluran, selokan-selokan, got-got serta parit-parit tempat mengalirkan air.
15.Sungai adalah alur atau wada-h air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
16.Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi l7.Tuna susila adalah profesi yang menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual.
18.Mucikari adalah seseorzrng yang yang menjadi induk semang yang mengorganisasikan orang lain untuk melakukan perbuatan cabul.
19.Perbuatan asusila adalah segala perbuatan yang tidal senonoh atau perbuatan yang melanggar kesusilaan, termasuk persetubuhan.
20.Pelacuran adalah serangkaian tindakan yang dilaJ<ukar setiap orang atau badan hukum meliputi ajakan, membujuk, mengorganisasi, memberikan kesempatan, melakukan tindakan, atau memikat orang lain dengan perkataan, isyarat, tanda atau perbuatan lain untuk melakukan perbuatan cabul.
21.Pornogra{i adatah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar nonna kesusilaan dalam masyaralat. 22.Pedagiang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat pKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sa&rna usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. 23.Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disingkat TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk seb"gai tanda bukti pendaftaran usaha pKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha pKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemeritah daerah.
24.Pengemis adalah orang_orErng yang mendapatkan penghasilan dengan meminta_minta dimuka /ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum-
25.Gelandangan adalah orang_orErng yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekeg'aan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
26.Ar:ek jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nalkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat_tempat umum lainnya.
27.Penghuni Bangunan adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagran bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
28.Penyidik pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adatah pejabat penldik pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah Kabupaten yang diberi wewen€rng khusus oleh Undang_undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 2

Tujuan pengaturan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ini adalah:

a.memberikan landasan hukum bagi aparatur pemerintah daerah dan masyarakat atas penyelenggaraan keterliban umum dan ketentraman masyarakat;
b.memberikan pelayanan publik yang optimal dalam rangka ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang selaras dengan norna peraturan perundang_undangan, nilai_nilai kearifan lokal dan budaya, kaedah sosial, norma kesusilaan, dan keagamaan;
c.memberikan arah kebiiakan dan pengaturan bagl pemerintah daerah dalam menunjang terciptanya kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai prasyarat penopang stabilitas dan pembangunan;
d.menjamin terselenggaranya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang mengedepankan semangat partisipasi aktif dari masyarakat yang berkesinambungan dengan program-program pembangunan daerah di berbagai sektor. Bagran Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasanan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyaralat adalah: a' terciptanya kondisi aman, tertib, damai, dan tenteram di daerah sehingga keharmonisan, keselarasan dan kerukunan menjadi modal dasar dalam menjalankan roda pembangunan dan perekonomian yang kondusif; terwujudnya pengaturan keterLiban umum dan ketentraman masyarakat yang holistik, komprehensif, partisipatif, dan berkelanjutan yang berbasis pada penurunan penyandang Masalah Kesej ahteraan Sosial (pMKS); mendorong terwujudnya sistem kewaspadaan dini bagi aparatur pemerintah daerah maupun masyarakat dalam menghadapi ancaman, gangguan ketertiban dan ketenteraman masyarakat baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Pasal 4

Peran Pemerintah Daerah meliputi:

a.menJ,'usun kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
b.memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana penurlang dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
c.membentuk kawasan percontohan terhadap kondisi lingkungan sosial dan lingkungan hidup dan/atau kawasan bersih perkotaan sehingga dapat menimbulkan kepedulian masyarakat akal pentingnya keamanan, ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat;
d.melakukan tindakan pencegahan atas ancaman, hambatan dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyaralat termasuk pula melakukan mediasi ketika te{'adi kondisi dan,/atau kejadian yang mengarah pada tindakan yang dapat menggErnggu terselenggaranya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; mengembangkan sistem keamanan lingkungan (siskamling) dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan aparatur penegak hukum.

Pasal 5

Setiap anggota masyarakat mempunyai hak untuk:

a.mendapatkan rasa arnan, tertib, nyaman dan lingkungan hidup serta lingkungan sosial yang harmonis, rukun dan damai;
b.mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
c.didengar pendapat dan keluhannya atas pelayanan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;dan
d.mendapat pembinaan dan pendidikan terhadap pengusahaan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang tidak optimal.

Pasal 6

Setiap anggota masyarakat mempunyai kewajiban untuk:

a.beritikad baik dalam melakukan upaya_upaya, tindakan dan/atau kegiatan agar tidak mengganggu ketertiban umum dan keten teraman masyarakat;
b.menaati peraturan perundang_undangan yang berlaku, norrna sosial, norma kesusilaan, dan agama agar tercipta keharmonisan hidup bermasyarat<at; c' menumbuhkembangkan sikap toleransi dan kerukunan ag^r tercipta kondisi ketertiban darl ketenteraman di masyarakat; menumbuhkembangkan budaya sadar ketertiban dan ketenteraman lingkungan melalui kegiatan sistem keamanan lingkungan (siskamling) berkesinambungan dan berkelanjutan;

BAB V

RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan Daerah ini adalah:

a.tertib jalan dan angkutan jalan;
b.tertib jalur h{fau, taman dan tempat umum;
c.tertib sungai, jaringan irigasi, saluran air, kolam, dan telaga;
d.tertib usaha tertentu;
e.tertib pKL;
f.tertib pemilik dan penghuni bangunan;
g.tertib sosial; dan
h.tertib tempat hiburan dan keramaian. Bagran Kesatu Tertib Jalal dan Angkutan Jalan

Pasal 8

(1)Pemerintah daerah r lalu lintas, oo,o*'"t*'kan penertiban penggunaan jalur jembatan, a* .,".,;.gl[":T;":]ilr#i, n';'" :""",
(2)Datam rangka penertiban jatur lalu lintas, pemerintah Daerah melakukan pengaturan penempatan rambu_rambu lalu lintas dan marka jalan.
(3)Dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu lintas, Pemerintah Daerah dr becak, jarur *,."":;:H;:Tff ,iIJlffi,']; kawasan tertib lalu lintas pada jalan_jalan tertentu yang rawan kemacetan sesuai ketentuan peraturan perundang_ undangan.

Pasal 9

Dalam rangka tertib jalan dan angkutan jalan, setiap orang wajib:

a.menggunakan sarana marka penyeberangan (rebra cross) atau jembatan penyeberangan.
b.menunggu, naik atau turun dari kendaraan angkutan umum di tempat yang telah ditetapkan.
c.berl'alan pada jalur atau ruas jalan yang telah ditetapkan; dan/atau
d.berhenti pada tempat pemberhentian yang telah ditetapkan. Pasa] 1O

(1)Pada setiap jalan umum, setiap orang atau badan dilarang:
1. a.mengoperasikan kendaraan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai angkutan umum;
2. b.mengatur lalu lintas dengan meminta imbalan,.
3. c.menyebarkan dan memasang reklame dan/atau iklan melintang di jalan,.
4. d.membangun portal pefinanen atau aiat pembatas kecepatan kendaraan (gundukan) ; e' membuaag sampah dan/atau menumpuk barang bekas,.
5. f.mengalihkan fungsi jalan, jembatan, dan trotoar;
6. g.mengangkut bahan berdebu, berbau busuk dan/atau mudah tercecer dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
7. h.mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak; dan/atau
8. i.mengangkut hasil
(2)r.arangan ""0.**-j"HH;roj:-:r* (1) huruf c, d, f, g, dan h dikecualil Pejabat yang r",*:ff;":'::Jjililff-:"ffJil perundang_undangan.
(1)Pada setiap jalur hijau, taman dan tempat umum setiap orang dilarang untuk:
1. a.menebang, memotong, mencabut, merusak dan/atau mematikan tanaman;
2. b.mengubah dan/atau mengalihkan fungsinya ;
3. c.membuang, menumpuk, membongkar kotoran d,an / atau sampah serta menyimpan bahan bangunan atau benda_ benda lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan :
4. d.menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan barang / benda tertentu;
5. e.melepaskan atau menggembalakan temak;
6. f.menggunakan sebagai tempat berjualan dan menyimpan barang-barang dalam bentuk apapun; g' menggunakan sebagai tempat mencuci atau memperbaiki kendaraan bermotor atau tidak bermotor;
7. h.menggunakan sebrgai tempat tinggal;
8. i.melukis atau mencoret-coret pohon atau bangunan atau merusak fasilitas umum; dan/atau
9. j.melakukan perbuatan asusila pomoaksi/pomografi. dan/atau
(2)l,arangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a dan huruf b dikecualikan pejabat yang o"r*"r;;:tbila telah mendapatkan izin dari
(3)Dalam rangka tertib jalur hijau, taman dan tempat umum, setiap pemaniaatan tr pribadi r,,,," _..,a"ffH:# j:ffi #_"#ff, ditunjuk.

Pasal 12

(1)Pada setiap aliran sungai, jaringan irigasi, saluran air, kolam, waduk dan/atau telaga, setiap orang atau badan dilarang:
1. a.menggunakannya sebagai tempat tinggal;
2. b.menggunalannya sebagai tempat beq'ualan;
3. c.membuang atau menumpuk dan membongkar sampah;
4. d.menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bahan/alat lainnya yang dapat merusak kelestarian lingkungan;
5. e.mengubah fungsi dan/atau peruntukannya tanpa izin dari Bupati;
6. f.memanfaatkan air sungai, saluran air dan sumber air untuk kepentingan usaha tanpa izrn Bupati;
7. g.mengambil pasir dan/atau benda lainnya yang dapat merusak kelestarian lingkungan;
8. h.membuang limbah bahan berbahaya dan beracun tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
9. i.membangun jembatan tanpa izin dari Bupati; dan/atau
10. j.mengambil, memindahkan atau merusak jaringan irigasi tutup got, selokan atau saluran air lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
(2)Ketentuan tebih lanjut mengenai tatacara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf e, huruf f, dan huruf i diatur dengan peraturan Bupati. Bagran Keempat Tertib Usaha Tertentu

Pasal 13

(1)Setiap orang atau badan dilarang: menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di jalan, di bahu jafan, di pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman, dan tempat umum; menjqjakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum; membuat bengkel, gubuk, warung, kios, dan/atau pedagang kaki lima (PKL) di tepi atau badan jalan; dan/atau melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara atau calo karcis angkutan umum, pengujian kendaraan bermotor, hiburan, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis.
(2)Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan pada tempat dan walitu yang telah ditetapkan oleh Bupati. Bagran Kelima Tertib PKL

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

10.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); ll.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OOg tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol1 tentang perumahan dan Kawasan permukiman (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5lgg);
13.Undang-Undang Nomor 12 Talun 2}ll tentang Pembentukan peraturan perundang_Undangal (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor a2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s23!;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 19gO tentang Penanggulangan Gelandangan dan pengemis (kmbaran Negara Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3177);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
16.Peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 20O5 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Bangunan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2O05 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a62al;
19.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O06 Nomor 86, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 46s5);
20.Peraturan pemerintah Nomor 3g Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi, dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O7 Nomor g2, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21.Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 20Og tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20Og Nomor g2, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4g5g);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4l Talun 2012 Tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 32);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor lO Tahun 2006 tentang Organisasi Satuan polisi pamong praja (l,embaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2OO6 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 17 Tahun 2or2 (rrmbaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2Ol2 Nomor l7);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 20Og Nomor 2); Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAE}UPATEN MAGETAN dan BUPATI MAGETAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : pERATURAN DAERAH TEN?ANG KETENTRAMAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2.Bupati adalah Bupati Magetan.
3.Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Magetan.
4.Satuan polisi pamong praia yang selanjutnya disingkat satpol pp adalah perangkat pemerintah Daerah daram memerihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkari peraturan Daerah.
5.Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badal usaha milik negErra (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7.Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
8.Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
9.Jalan adalah segala prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi [.alu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dal/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
10.Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagl lalulintas umum.
11.Jalur hijau adalah setiap jalur_jalur yang terbuka sesuai dengan rencana Daerah yang peruntukkan penataaa dan pengawasamnya dilakukan oleh pemerintah Daerah.
12.Taman adalah sebidaag tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau Kabupaten yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur aram dan mampu menjadi areal penyerapan air.
13.Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta atau perorangErn yang digunakan untuk kegiatan bagr masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung_gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum dan pusat perbelanjaan.
14.Saluran air adalah semua saluran, selokan-selokan, got-got serta parit-parit tempat mengalirkan air.
15.Sungai adalah alur atau wada-h air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
16.Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi l7.Tuna susila adalah profesi yang menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual.
18.Mucikari adalah seseorzrng yang yang menjadi induk semang yang mengorganisasikan orang lain untuk melakukan perbuatan cabul.
19.Perbuatan asusila adalah segala perbuatan yang tidal senonoh atau perbuatan yang melanggar kesusilaan, termasuk persetubuhan.
20.Pelacuran adalah serangkaian tindakan yang dilaJ<ukar setiap orang atau badan hukum meliputi ajakan, membujuk, mengorganisasi, memberikan kesempatan, melakukan tindakan, atau memikat orang lain dengan perkataan, isyarat, tanda atau perbuatan lain untuk melakukan perbuatan cabul.
21.Pornogra{i adatah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar nonna kesusilaan dalam masyaralat. 22.Pedagiang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat pKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sa&rna usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. 23.Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disingkat TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk seb"gai tanda bukti pendaftaran usaha pKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha pKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemeritah daerah.
24.Pengemis adalah orang_orErng yang mendapatkan penghasilan dengan meminta_minta dimuka /ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum-
25.Gelandangan adalah orang_orErng yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekeg'aan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
26.Ar:ek jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nalkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat_tempat umum lainnya.
27.Penghuni Bangunan adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagran bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
28.Penyidik pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adatah pejabat penldik pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah Kabupaten yang diberi wewen€rng khusus oleh Undang_undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 2

Tujuan pengaturan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ini adalah:

a.memberikan landasan hukum bagi aparatur pemerintah daerah dan masyarakat atas penyelenggaraan keterliban umum dan ketentraman masyarakat;
b.memberikan pelayanan publik yang optimal dalam rangka ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang selaras dengan norna peraturan perundang_undangan, nilai_nilai kearifan lokal dan budaya, kaedah sosial, norma kesusilaan, dan keagamaan;
c.memberikan arah kebiiakan dan pengaturan bagl pemerintah daerah dalam menunjang terciptanya kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai prasyarat penopang stabilitas dan pembangunan;
d.menjamin terselenggaranya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang mengedepankan semangat partisipasi aktif dari masyarakat yang berkesinambungan dengan program-program pembangunan daerah di berbagai sektor. Bagran Kedua Sasaran

Pasal 3

Pasal 4

Peran Pemerintah Daerah meliputi:

a.menJ,'usun kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
b.memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana penurlang dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
c.membentuk kawasan percontohan terhadap kondisi lingkungan sosial dan lingkungan hidup dan/atau kawasan bersih perkotaan sehingga dapat menimbulkan kepedulian masyarakat akal pentingnya keamanan, ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat;
d.melakukan tindakan pencegahan atas ancaman, hambatan dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyaralat termasuk pula melakukan mediasi ketika te{'adi kondisi dan,/atau kejadian yang mengarah pada tindakan yang dapat menggErnggu terselenggaranya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; mengembangkan sistem keamanan lingkungan (siskamling) dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan aparatur penegak hukum.

Pasal 5

Setiap anggota masyarakat mempunyai hak untuk:

a.mendapatkan rasa arnan, tertib, nyaman dan lingkungan hidup serta lingkungan sosial yang harmonis, rukun dan damai;
b.mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
c.didengar pendapat dan keluhannya atas pelayanan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;dan
d.mendapat pembinaan dan pendidikan terhadap pengusahaan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang tidak optimal.

Pasal 6

Setiap anggota masyarakat mempunyai kewajiban untuk:

a.beritikad baik dalam melakukan upaya_upaya, tindakan dan/atau kegiatan agar tidak mengganggu ketertiban umum dan keten teraman masyarakat;
b.menaati peraturan perundang_undangan yang berlaku, norrna sosial, norma kesusilaan, dan agama agar tercipta keharmonisan hidup bermasyarat<at; c' menumbuhkembangkan sikap toleransi dan kerukunan ag^r tercipta kondisi ketertiban darl ketenteraman di masyarakat; menumbuhkembangkan budaya sadar ketertiban dan ketenteraman lingkungan melalui kegiatan sistem keamanan lingkungan (siskamling) berkesinambungan dan berkelanjutan;

BAB V

RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan Daerah ini adalah:

a.tertib jalan dan angkutan jalan;
b.tertib jalur h{fau, taman dan tempat umum;
c.tertib sungai, jaringan irigasi, saluran air, kolam, dan telaga;
d.tertib usaha tertentu;
e.tertib pKL;
f.tertib pemilik dan penghuni bangunan;
g.tertib sosial; dan
h.tertib tempat hiburan dan keramaian. Bagran Kesatu Tertib Jalal dan Angkutan Jalan

Pasal 8

(1)Pemerintah daerah r lalu lintas, oo,o*'"t*'kan penertiban penggunaan jalur jembatan, a* .,".,;.gl[":T;":]ilr#i, n';'" :""",
(2)Datam rangka penertiban jatur lalu lintas, pemerintah Daerah melakukan pengaturan penempatan rambu_rambu lalu lintas dan marka jalan.
(3)Dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu lintas, Pemerintah Daerah dr becak, jarur *,."":;:H;:Tff ,iIJlffi,']; kawasan tertib lalu lintas pada jalan_jalan tertentu yang rawan kemacetan sesuai ketentuan peraturan perundang_ undangan.

Pasal 9

Dalam rangka tertib jalan dan angkutan jalan, setiap orang wajib:

a.menggunakan sarana marka penyeberangan (rebra cross) atau jembatan penyeberangan.
b.menunggu, naik atau turun dari kendaraan angkutan umum di tempat yang telah ditetapkan.
c.berl'alan pada jalur atau ruas jalan yang telah ditetapkan; dan/atau
d.berhenti pada tempat pemberhentian yang telah ditetapkan. Pasa] 1O

(1)Pada setiap jalan umum, setiap orang atau badan dilarang:
1. a.mengoperasikan kendaraan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai angkutan umum;
2. b.mengatur lalu lintas dengan meminta imbalan,.
3. c.menyebarkan dan memasang reklame dan/atau iklan melintang di jalan,.
4. d.membangun portal pefinanen atau aiat pembatas kecepatan kendaraan (gundukan) ; e' membuaag sampah dan/atau menumpuk barang bekas,.
5. f.mengalihkan fungsi jalan, jembatan, dan trotoar;
6. g.mengangkut bahan berdebu, berbau busuk dan/atau mudah tercecer dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
7. h.mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak; dan/atau
8. i.mengangkut hasil
(2)r.arangan ""0.**-j"HH;roj:-:r* (1) huruf c, d, f, g, dan h dikecualil Pejabat yang r",*:ff;":'::Jjililff-:"ffJil perundang_undangan.
(1)Pada setiap jalur hijau, taman dan tempat umum setiap orang dilarang untuk:
1. a.menebang, memotong, mencabut, merusak dan/atau mematikan tanaman;
2. b.mengubah dan/atau mengalihkan fungsinya ;
3. c.membuang, menumpuk, membongkar kotoran d,an / atau sampah serta menyimpan bahan bangunan atau benda_ benda lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan :
4. d.menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan barang / benda tertentu;
5. e.melepaskan atau menggembalakan temak;
6. f.menggunakan sebagai tempat berjualan dan menyimpan barang-barang dalam bentuk apapun; g' menggunakan sebagai tempat mencuci atau memperbaiki kendaraan bermotor atau tidak bermotor;
7. h.menggunakan sebrgai tempat tinggal;
8. i.melukis atau mencoret-coret pohon atau bangunan atau merusak fasilitas umum; dan/atau
9. j.melakukan perbuatan asusila pomoaksi/pomografi. dan/atau
(2)l,arangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a dan huruf b dikecualikan pejabat yang o"r*"r;;:tbila telah mendapatkan izin dari
(3)Dalam rangka tertib jalur hijau, taman dan tempat umum, setiap pemaniaatan tr pribadi r,,,," _..,a"ffH:# j:ffi #_"#ff, ditunjuk.

Pasal 12

(1)Pada setiap aliran sungai, jaringan irigasi, saluran air, kolam, waduk dan/atau telaga, setiap orang atau badan dilarang:
1. a.menggunakannya sebagai tempat tinggal;
2. b.menggunalannya sebagai tempat beq'ualan;
3. c.membuang atau menumpuk dan membongkar sampah;
4. d.menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bahan/alat lainnya yang dapat merusak kelestarian lingkungan;
5. e.mengubah fungsi dan/atau peruntukannya tanpa izin dari Bupati;
6. f.memanfaatkan air sungai, saluran air dan sumber air untuk kepentingan usaha tanpa izrn Bupati;
7. g.mengambil pasir dan/atau benda lainnya yang dapat merusak kelestarian lingkungan;
8. h.membuang limbah bahan berbahaya dan beracun tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
9. i.membangun jembatan tanpa izin dari Bupati; dan/atau
10. j.mengambil, memindahkan atau merusak jaringan irigasi tutup got, selokan atau saluran air lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
(2)Ketentuan tebih lanjut mengenai tatacara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf e, huruf f, dan huruf i diatur dengan peraturan Bupati. Bagran Keempat Tertib Usaha Tertentu

Pasal 13

(1)Setiap orang atau badan dilarang: menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di jalan, di bahu jafan, di pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman, dan tempat umum; menjqjakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum; membuat bengkel, gubuk, warung, kios, dan/atau pedagang kaki lima (PKL) di tepi atau badan jalan; dan/atau melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara atau calo karcis angkutan umum, pengujian kendaraan bermotor, hiburan, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis.
(2)Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan pada tempat dan walitu yang telah ditetapkan oleh Bupati. Bagran Kelima Tertib PKL

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan No. 3 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

RUANG LINGKUP

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 13

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

RUANG LINGKUP

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 13

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2021