DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2021

Nomor: 10
Tahun: 2021
Ditetapkan: 4 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; perubahan antara lain terkait pencegahan atas ancaman, dan gangguan ketertiban umum, keterbiban keadaan bencana dan kesehatan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, belum mengatur mengenai upaya pelindungan masyarakat dari bencana nonalam khususnya bencana yang disebabkan oleh wabah penyakit menular sehingga perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat perlu disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor132,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928); 3
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 4 Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
17.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
18.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3177);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 5 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
27.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
28.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Talun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548); 6
33.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 101);
34.Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan 39);
35.Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
36.Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 74); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN dan BUPATI MAGETAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT. 7 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 39) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2.Bupati adalah Bupati Magetan.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
4.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 8
7.Ketertiban adalah suatu keadaan lingkungan kehidupan yang serba teratur baik berdasarkan norma-norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma-norma hukum atau aturan-aturan hukum yang berlaku.
8.Ketertiban umum adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum terhadap norma- norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma hukum yang berlaku.
9.Ketenteraman adalah suatu keadaan yang aman, damai dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis.
10.Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
11.Gangguan ketertiban umum dan ketenteraman adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
12.Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya 9 dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Bupati.
13.Jalan adalah segala prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
14.Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalulintas umum.
15.Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana daerah yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
16.Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau Kabupaten yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
17.Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum dan pusat perbelanjaan.
18.Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
19.Saluran air adalah semua saluran, selokan-selokan, got-got serta parit-parit tempat mengalirkan air.
20.Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. 10
21.Kepentingan dinas adalah adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
22.Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
23.Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
24.Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disingkat TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemeritah Daerah.
25.Penghuni Bangunan adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
26.Pelaku asusila adalah profesi yang menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual.
27.Mucikari adalah seseorang yang yang menjadi induk semang yang mengorganisasikan orang lain untuk melakukan perbuatan cabul.
28.Perbuatan asusila adalah segala perbuatan yang tidak senonoh atau perbuatan yang melanggar kesusilaan, termasuk persetubuhan.
29.Pelacuran adalah serangkaian tindakan yang dilakukan setiap orang atau kelompok orang meliputi 11 ajakan, membujuk, mengorganisasi, memberikan kesempatan, melakukan tindakan, atau memikat orang lain dengan perkataan, isyarat, tanda atau perbuatan lain untuk melakukan perbuatan cabul.
30.Pornografi adatah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
31.Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka/ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum.
32.Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
33.Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.
34.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
35.Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, likuifaksi tanah, dan tanah longsor. 12
36.Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa/rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
37.Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
38.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
39.Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya.
40.Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Daerah.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah, dengan menambahkan satu huruf baru yakni huruf e, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Tujuan pengaturan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ini adalah:

a.memberikan landasan hukum bagi aparatur pemerintah daerah dan masyarakat atas ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat;
b.memberikan pelayanan publik yang optimal dalam rangka ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang selaras dengan norma peraturan perundang-undangan, nilai-nilai kearifan lokal dan budaya, kaedah sosial, norma kesusilaan, dan keagamaan;
c.memberikan arah kebijakan dan pengaturan bagi pemerintah daerah dalam menunjang terciptanya kondisi 13 ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat sebagai prasyarat penopang stabilitas dan pembangunan;
d.menjamin terselenggaranya ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat yang mengedepankan semangat partisipasi aktif dari masyarakat yang berkesinambungan dengan program-program pembangunan daerah di berbagai sektor;
e.menjamin arah kebijakan, pengaturan dan tindakan yang dapat memperkecil dan mengurangi akibat dari bencana demi pelindungan masyarakat.
1. 3.Ketentuan Pasal 3 huruf c diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah:

a.terciptanya kondisi aman, tertib, damai, dan tenteram didaerah sehingga keharmonisan, keselarasan dan kerukunan menjadi modal dasar dalam menjalankan roda pembangunan dan perekonomian yang kondusif;
b.terwujudnya pengaturan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang holistik, komprehensif, partisipatif, dan berkelanjutan yang berbasis pada Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);dan
c.mendorong terwujudnya sistem kewaspadaan dini bagi aparatur pemerintah daerah maupun masyarakat dalam menghadapi ancaman, gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat baik yang bersifat internal maupun eksternal. 14
1. 4.Ketentuan Pasal 4 huruf d diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Peran Pemerintah Daerah meliputi:

a.menyusun kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat;
b.memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana penunjang dalam ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat;
c.membentuk kawasan percontohan terhadap kondisi lingkungan sosial dan lingkungan hidup dan/atau kawasan bersih perkotaan sehingga dapat menimbulkan kepedulian masyarakat akan pentingnya keamanan, ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat;
d.melakukan tindakan pencegahan atas ancaman, hambatan dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat termasuk pula melakukan mediasi ketika terjadi kondisi dan/atau kejadian yang mengarah pada tindakan yang dapat mengganggu terselenggaranya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
e.mengembangkan sistem keamanan lingkungan (siskamling) dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan aparatur penegak hukum; dan
1. 5.Ketentuan Pasal 5 huruf c dan huruf d diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Setiap anggota masyarakat mempunyai hak untuk:

a.mendapatkan rasa aman, tertib, nyaman dan lingkungan hidup serta lingkungan sosial yang harmonis, rukun dan damai; 15
b.mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan pelindungan masyarakat;
c.didengar pendapat dan keluhannya atas pelayanan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan pelindungan masyarakat;dan
d.mendapat pembinaan dan pendidikan terhadap pengusahaan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat,dan pelindungan masyarakat yang tidak optimal.
1. 6.Ketentuan Pasal 7, ditambahkan 3 (tiga) huruf baru yakni huruf i, huruf j, dan huruf k sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Ruang lingkup ketertiban umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

a.tertib jalan dan angkutan jalan;
b.tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum,;
c.tertib sungai, jaringan irigasi, saluran air, kolam, dan telaga;
d.tertib usaha tertentu;
e.tertib PKL;
f.tertib pemilik dan penghuni bangunan;
g.tertib sosial;
h.tertib tempat hiburan dan keramaian;
i.tertib keadaan bencana;
j.tertib kesehatan;dan
k.tertib lingkungan kemasyarakatan.
1. 7.Ketentuan Pasal 17 huruf f diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap: 16

a.tuna sosial yang berkeliaran, tidur dan/atau membuat gubug untuk tempat tinggal di tempat-tempat umum, serta tempat lain yang bukan peruntukannya;
b.anak jalanan yang mencari penghasilan dengan mendapat upah jasa pengelapan mobil dan sejenisnya di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas (traffic light);
c.orang, badan atau perkumpulan yang menghimpun anak-anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya;
d.orang atau badan yang meminta bantuan/sumbangan dengan cara atau alasan apapun, baik dilakukan sendiri- sendiri atau bersama-sama di jalan, angkutan umum, atau tempat umum lainnya;
e.orang yang berpenyakit menular dan/atau penderita gangguan jiwa yang berkeliaran di jalan, jalur hijau, taman, obyek pariwisata dan/atau tempat umum lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, mengganggu pandangan umum, ketertiban dan/atau keamanan umum;
f.pelaku asusila yang berkeliaran di taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau tempat-tempat umum lainnya; dan
g.tempat-tempat yang digunakan untuk melakukan perbuatan asusila dan/atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila.
1. 8.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Upaya penertiban yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mencegah berkembangnya perbuatan asusila meliputi:

a.pendataan pelaku asusila;
b.rehabilitasi pelaku asusila;dan
c.pemulangan pelaku asusila. 17
1. 9.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Pemerintah Daerah melakukan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi:
1. a.identitas pelaku asusila;
2. b.jumlah pelaku asusila;
3. c.daerah sebaran pelaku asusila;dan
4. d.daerah asal pelaku asusila.
(2)Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk rehabilitasi dan pemulangan tuna susila.

10.Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Pemerintah Daerah menyelenggarakan rehabilitasi kepada pelaku asusila dan mucikari sebagai bentuk pemberdayaan sosial kemasyarakatan melalui cara:

a.menyediakan tempat rehabilitasi sebagai pusat rehabiltasi sosial atau mengirim ke pusat rehabilitasi sosial;
b.menyelenggarakan penyuluhan secara langsung yang dilakukan kepada pelaku asusila, mucikari, pemilik tempat–tempat hiburan dan masyarakat sekitar tempat berkembangnya tindakan asusila;
c.menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi pelaku asusila; dan/atau
d.memberikan kesempatan kerja.
1. 11.Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 17

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 26 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan No. 3 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 17

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 26 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan No. 3 Tahun 2014