Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, diubah
Memuat teks peraturan…
menetapkan persetujuan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menenls dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggar€rn yang bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (21 adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh Bupati mengacu pada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Sistem akunta.nsi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungiawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilalukan secara manual ataupun menggunakan aplikasi komputer.
PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan. la.poran keuangan pemerintah daera]r sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggunglawaban pelaksanaan APBD. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasat 168 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggzrran berkenaan. Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungiawaban pelaksanaan APBD. l,aporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
l,aporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (3) huruf a, disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Penyaluran dana BOS bagi sekolah negeri dilakukan setiap triwulan oleh bendahara pengeluaran pembantu SKPD Pendidikan melalui rekening masing-masing sekolah. Penyaluran dana BOS bagi sekolah swasta dilakukan setiap triwulan oleh BUD melalui rekening masing- masing sekolah. Penyaluran dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) triwulan berikutnya dapat dilakukan tanpa menunggu penyampaian laporan penggunaan dana BOS triwulan sebelumnya. Pasal 19OE Penyaluran dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19OD ayat (2) didasarkan atas Naskah peg'anjian hibah daerah. Naskah perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama antara Bupati dengan kepala sekolah swasta. Dalam rangka percepatan penyaluran dana hibah, kepala SKPD Pendidikan atas nama Bupati dapat menandatangani Naskah perjanjian hibah. Naskah perjanjian hibah sebagaimana dimaksud ayat (l) dilalukan 1 (satu) kali untuk keperluan I (satu) tahun anggaran. Pasal 19OF (l) Kepala sekolah negeri menyampaikan laporan penggunaan dana BOS triwulan I dan triwulan II paling lambat tanggal 1O Juli sedangkan untuk triwulan III dan triwulan IV paling lambat tanggal 2O Desember tahun berkenaan kepada bendahara pengeluaran pembantu. (21 l,aporan penggunaan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
Membuka PDF…
Dokumen yang mengutip peraturan ini sebagai dasar hukum.