PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan. la.poran keuangan pemerintah daera]r sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggunglawaban pelaksanaan APBD. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a.La.poran Realisasi Anggaran (LRA);
b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih (l,aporan anggaran berakhir.
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pejabat pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di SKPD yang menjadi tanggung jawabnya. Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat(21 terdiri dari:
a.la.poran Realisasi Anggaran (LRA);
b.Neraca;
c.Laporan Operasional (LO);
d.l,aporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
e.Catatan atas Laporan Keuangan.
Laporan keualgan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilampiri dengan surat pernyataan kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan.
20.Pasal 169 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 169 berbunyi sebagai berikut :