DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 4 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Ketentuan Umum, Asas Pengelolaan Dana Bergulir, Maksud dan Tujuan, Karakteristik Dana Bergulir, Sumber Dana, Pelaksanaan, Bentuk dan Penerima Dana Bergulir, Status Dana, Alokasi Dana, Dan Besaran Plafon Dana Bergulir, Mekanisme Penyaluran, Penggunaan, dan Pengembalian Dana Bergulir, Monitoring, Evaluasi dan Peaporan Dana Bergulir, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Ketentuan Sanksi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan penguatan permodalan melalui penyaluran dana bergulir kepada masyarakat sehingga menjadi pelaku ekonomi yang sehat, tangguh dan mandiri guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian Daerah, maka perlu mengatur pengelolaan dana bergulir;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Pasal 66 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014, dana bergulir merupakan salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah; SALINAN 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dana Bergulir; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357); 3
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
11.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
12.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 4 beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6321);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
18.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
19.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 5 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 6 Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN dan BUPATI MAGETAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR.

BAB II

ASAS PENGELOLAAN DANA BERGULIR

Pasal 2

Pelaksanaan pengelolaan dana bergilir berdasarkan pada asas:

a.keadilan;
b.transparan;
c.kredibilitas; dan
d.akuntabilitas.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Maksud pengelolaan dana bergulir adalah sebagai upaya memberikan penguatan modal kepada usaha perseorangan, usaha kelompok masyarakat, usaha mikro, koperasi dan lembaga perekonomian lainnya di Daerah.
(2)Tujuan pengelolaan dana bergulir adalah untuk meningkatkan dan memberdayakan ekonomi rakyat dalam upaya menanggulangi kemiskinan, pengangguran dan pengembangan ekonomi Daerah.

BAB IV

KARAKTERISTIK DANA BERGULIR

Pasal 4

Dana yang dikategorikan sebagai dana bergulir adalah dana dengan karakteristik sebagai berikut:

a.merupakan bagian dari keuangan Daerah:
b.dicantumkan dalam APBD;
c.dimiliki, dikuasai dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
d.disalurkan atau dipinjamkan kepada penerima dana bergulir, ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah 9 dan digulirkan kembali kepada penerima dana bergulir lainnya (revolving fund); dan
e.sewaktu-waktu dana tersebut dapat ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

SUMBER DANA

Pasal 5

Dana bergulir bersumber dari:

a.APBD yang karena sifatnya dipergunakan untuk membiayai usaha ekonomi produktif dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
b.penarikan kembali pokok pinjaman dana bergulir;
c.pendapatan dari dana bergulir;
d.saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBD;
e.hibah; dan
f.sumber lain yang sah atau program yang dapat disinergikan dan diinteraksikan, karena memiliki komitmen yang sama untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan.

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 6

(1)Pelaksanaan pinjaman dana bergulir dilaksanakan PPKD selaku BUD dan dapat dilimpahkan pelaksanaannya kepada BLUD.
(2)Pelaksanaan pinjaman dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan lembaga keuangan milik Pemerintah Daerah, yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
(3)Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur paling sedikit :
1. a.hak dan kewajiban para pihak; 10
2. b.rencana kerja pengelolaan dana bergulir;
3. c.penempatan dana dan/atau aset keuangan untuk pelaksanaan dana bergulir;
4. d.pengendalian risiko atas pengelolaan dana bergulir;
5. e.tindakan yang diperlukan dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan dana bergulir;
6. f.pelaksanaan divestasi atas dana bergulir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.penyampaian laporan pengelolaan dana bergulir;
8. h.pengawasan atas pelaksanaan dana bergulir yang dilakukannya;
9. i.berakhirnya Perjanjian;
10. j.penyelesaian sengketa;dan
11. k.penyampaian tata kelola dana bergulir yang berlaku.

Pasal 7

(1)Pendampingan dan pembinaan pemberian pinjaman dana bergulir dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.
(2)Perangkat Daerah yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan seleksi dan memberikan rekomendasi terhadap calon penerima dana bergulir;
2. b.memberikan konsultasi teknis tentang pengelolaan dana bergulir sesuai dengan ketentuan perundang- undangan;
3. c.mendampingi dalam penyaluran dana bergulir;dan
4. d.membina, memantau, dan mengevaluasi pemanfaatan dana bergulir.

BAB VII

BENTUK DAN PENERIMA DANA BERGULIR

Pasal 8

(1)Dana bergulir yang dipinjamkan berupa uang.
(2)Penerima dana bergulir antara lain : 11
1. a.usaha perseorangan;
2. b.usaha kelompok masyarakat;
3. c.usaha mikro;
4. d.koperasi;dan
5. e.lembaga perekonomian lainnya di Daerah.

Pasal 9

(1)Penerima Dana Bergulir yang disalurkan tanpa melalui lembaga perantara ditetapkan oleh PA/KPA/pimpinan Satuan Kerja BLUD.
(2)Penerima Dana Bergulir yang disalurkan melalui lembaga perantara yang berfungsi sebagai penyalur dana ditetapkan oleh PA/KPA/pimpinan Satuan Kerja BLUD.
(3)Penerima Dana Bergulir yang disalurkan melalui lembaga perantara yang berfungsi sebagai pelaksana pengguliran dana ditetapkan oleh pimpinan lembaga perantara dengan berpedoman pada perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 10

(1)Penerima dana bergulir yang disalurkan melalui lembaga perantara yang berfungsi sebagai pelaksana, PA/ KPA/pimpinan Satuan Kerja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), menandatangani perjanjian dengan PA/KPA/pimpinan Satuan Kerja BLUD.
(2)Dalam rangka penyaluran Dana Bergulir, penerima Dana Bergulir yang telah ditetapkan oleh lembaga perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), menandatangani perjanjian dengan pimpinan lembaga perantara serta dilaporkan kepada PA/KPA/pimpinan Satuan Kerja BLUD.
(3)Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dibuat dalam bentuk surat perjanjian atau dokumen lain yang sah. 12
(4)Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mencantumkan:
1. a.nama dan alamat penerima Dana Bergulir;
2. b.nama bank dan nomor rekening penerima Dana Bergulir;
3. c.jumlah Dana Bergulir yang diberikan;
4. d.tujuan penggunaan Dana Bergulir;
5. e.hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan
6. f.jangka waktu perjanjian.

BAB VIII

STATUS DANA, ALOKASI DANA, DAN BESARAN PLAFON DANA BERGULIR

Pasal 11

Dana bergulir merupakan investasi non permanen Pemerintah Daerah, yang harus dikembalikan dan disetor melalui Kas Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (4)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan No. 4 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (4)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan No. 4 Tahun 2014