DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 9 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 130

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. kebijakan pemilihan kepala desa; b. panitia pemilihan; c. pelaksanaan; d. kepala desa, perangkat desa, anggota BPP, pegawaj negeri sipil, dan anggota TNT I Polri sebagai cal oh kepala desa; e. pelantikan dan pengambilau sumpah/janji' kepala desa; f. Masa jabatan kepala desa; g. biaya pemilihan kepala desa; h. mekanisme pengaduan dan penanganan kcnflik; i. tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, d.an larangan kepala desa; j. laporan. penyelenggaraan pemerintaharr desa; k. sanksi administratif, L pemberhentian sementara; m. pemberhentian kepala desa; n, pemilihan kepala desa antarwaktu me]alu.i musyawarah desa.dan 6. ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kepala Desa merupakan pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah Daerah;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2or4 tentang Desa, peraturan pemerintah Nomor 43 Tahu n 2or4 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2or4 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 4T Tahun 201s tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor G Tahun 2or4 tentang Desa, peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor rr2 Tahun 2or4 tentang pemilihan Kepala Desa, dan Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 82 Tahun 2o1s tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, perlu mengatur pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Desa;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c perlu Daerah tentang Pemilihan, Pemberhentian Kepala Desa; Mengingat ; l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang sebagaimana dimaksud

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pengangkatan, dan Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undalg Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupa.ten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 5g, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan pelaksanaan Undang_Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa (l,embaran Negara Republik 2 Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57l7);

7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 2O921;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20lS Nomor 2036);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 4). Dengan Persetqjual Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN dan BUPATI MAGETAN MEMUTUSKAN: MenetapKan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3.Bupati adalah Bupati Magetan.
4.Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Magetan.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Magetan.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
9.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
10.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa. 12.Tim Pengendali di Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Pengendali adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati di tingkat Kecamatan yang bertugas membantu Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.
13.Panitia Pemilihan Kepa1a Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelalsanaan pemilihan Kepala Desa.
14.Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihaa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
15.Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
17.Panitia pemilihan Kepala Desa di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
18.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
19.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DpS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar pemilih rerep pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
20.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemitih Sementara.
21.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DpT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22.Karrryanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
23.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TpS, adalah tempat dilaksanalannya pemungutan suara. 24.Hari adalah hari kerja.
25.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebogai Pegawai ASN secara fsfap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kebijakan pemilihan kepala desa;
b.panitia pemilihan;
c.pelaksanaan;
d.kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, pegawai negeri sipil, dan anggota TNI/ Polri sebagai calon kepala desa;
e.pelantikan dan pengambilan sumpah/janji kepala desa;
f.masa jabatan kepala desa;
g.biaya pemilihan kepala desa;
h.mekanisme pengaduan dan penanganan konflik;
i.tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, dan larangan kepala desa;
j.laporan penyelenggaraan pemerintahan desa;
k.sanksi administratif;
1. 1.pemberhentian sementara;
m.pemberhentian kepala desa;
n.pemilihan kepala desa antarwaldu melalui musyawarah desa;dan
o.ketentuan penutup.

Pasal 3

(1)Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.
(2)Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
1. a.Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali; atau
2. b.Pemilihan Kepala Desa bergelombang. Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan 1 (satu) kali pada hari yang sama bagi seluruh Desa di wilayah Daerah. Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan paling banyak 3 (tig{ kafi dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun. Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
3. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Magetan;
4. b.kemampuan keuangan daerah; dan/atau
5. c.ketersediaan PNS di lingkungan pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa. Waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati. Dafam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa karena penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa. Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Daerah.

BAB IV

PANITIA PEMILIHAN

Pasal 4

(l) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.

(2)Bupati membentuk Tim Pengendali di tingkat Kecamatan.
(3)BPD membentuk Panitia Pemilihan.
(4)Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dal menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
2. b.melakukan bimbingan telaris pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Tim Pengendali dan Panitia Pemilihan;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
7. g.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;dan
8. h.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e didelegasikan kepada Panitia pemilihan.
(6)Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (21 mempunyai tugas:
1. a.membantu Panitia Pemilihan Kabupaten;
2. b.mengawasi proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
3. c.memberikan petunjuk teknis dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
4. d.bersama Panitia Pemilihan melakukan langkah-langkah antisipatif untuk mencegah timbulnya hal-hal yang dapat menggagalkan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
5. e.bersama Panitia Pemilihan mengambil langkah penyelesaian atas laporan atau pengaduan dan permasalahan yang timbul; dan
6. f.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
7. g.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada panitia Pemilihan Kabupaten.
(7)Tim Pengendali dilarang:
1. a.menjadi tim sukses dan/atau memihak kepada salah satu bakal calon Kepala Desa;dan
2. b.melakukan tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan
(8)Anggota Tim Pengendali yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diberhentikan dari keanggotaan Tim Pengendali dan pada saat bersamaan dilakukan penggantian.

BAB V

PELAKSANAAN Bagran kesatu

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

a.persiapan;
b.pencalonan;
c.pemungutan suara; dan
d.penetapan.

Pasal 6

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, terdiri atas kegiatan:

a.pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
b.pembentukan panitia pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 1O (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
c.Iaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka walctu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan alhir masa jabatan;
d.perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 3O (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan;
e.persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan.

Pasal 7

(1)Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BpD kepada Bupati melalui Camat.
(2)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.

Pasal 8

(1)Panitia Pemilihan mempunyai tugas:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
2. b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
3. c.melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
4. d.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
5. e.menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
6. f.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
7. g.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
8. h.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
9. i.melaksanakan pemungutan suara;
10. j.menetapkan hasil rekapitutasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
11. k.menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan lo
12. l.melakukan evaluasi pemilihan. dan pelaporan pelaksanaan Panitia Pemilihan dilarang:
13. a.menjadi tim sukses dan/atau memihak kepada salah satu bakal calon Kepala Desa.
14. b.melakukan tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan
15. c.mencalonkan sebagai bakal calon Kepala Desa. Anggota Panitia Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21, diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan pada saat bersamaan dilakukan penggantian. Penggantian anggota Panitia Pemilihan sebagairnan4 dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi tahapan proses pemilihan kepala Desa. Paragral 2 Penetapan Pemilih

Pasal 9

Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih. Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus memenuhi syarat:

a.penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pemah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
b.nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
c.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;dan
d.berdomisili/terdaftar di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibulrtjkan dengan Kartu Tanda penduduk atau surat keterangan penduduk.

(3)Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak tagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 10

(1)Daftar pemilih dimutalhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa. {2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilalukan karena:
1. a.memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
2. b.belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah / pernah menikah;
3. c.telah meninggal dunia;
4. d.pindah domisili ke desa lain; atau
5. e.belum terdaftar.
(3)Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Panitia Pemilihan menJrusun dan menetapkan DpS.

Isi peraturan

Teks130PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pasal 3

PANITIA PEMILIHAN

Pasal 4

PELAKSANAAN Bagran kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pasal 3

PANITIA PEMILIHAN

Pasal 4

PELAKSANAAN Bagran kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014