DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 23 Februari 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 216

Lembaga terkait

Ringkasan

Perumdam Lawu Tirta memiliki tempat kedudukan dan berkantor Pusat di Magetan.Perumdam Lawu Tirta didirikan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dengan mengutamakan pemerataan pelayanan dan persyaratan kesehatan serta pelestarian lingkungan. Ruang lingkup pelayanan Perumdam Lawu Tirta meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan air minum dan non air yang mendukung pendistribusian air minum.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin hak serta pelayanan kepada masyarakat dalam mendapatkan air minum yang bersih, sehat, cukup, dan layak berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik perlu dilakukan penataan pengelolaan perusahaan umum daerah air minum dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
c.bahwa dalam perkembangannya, ketentuan mengenai Perusahaan Daerah Air Minum yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 9 Tahun 1986, dan menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta sudah tidak sesuai dengan SALINAN 2 kebutuhan dan perkembangan serta ketentuan dalam Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang badan usaha Milik Daerah, sehingga perlu diganti dan mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 3 beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 4
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1460);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Tahun 1982 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 9 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Tahun 1986 Nomor 6 Seri C); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN dan BUPATI MAGETAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LAWU TIRTA. 5

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Magetan.
4.Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Derah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta yang selanjutnya disebut Perumdam Lawu Tirta adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Daerah, tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum dan bergerak di bidang pelayanan air bersih di Daerah dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
8.Dewan Pengawas adalah organ Perumdam Lawu Tirta yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumdam Lawu Tirta.
9.Direksi adalah organ Perumdam Lawu Tirta yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumdam Lawu Tirta untuk kepentingan dan tujuan Perumdam Lawu Tirta baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran daerah. 6
10.Direktur adalah Pimpinan yang menjalankan Perumdam Lawu Tirta.
11.Sekretariat adalah Sekretariat Dewan Pengawas Perumdam Lawu Tirta.
12.Pegawai adalah pegawai Perumdam Lawu Tirta.
13.Kontrak kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
14.Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
15.Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
17.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magetan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 9 Tahun 1986, yang menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta diubah bentuk badan hukumnya 7 menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum dengan nama Perumdam Lawu Tirta.
(2)Peralihan status badan hukum menjadi perumdam Lawu tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pula kepemilikan atas aset, kepegawaian dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perumdam Lawu Tirta.
(3)Atas peralihan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumdam Lawu Tirta berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(4)Lambang Perumdam Lawu Tirta sebagai identitas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 3

Perumdam Lawu Tirta memiliki tempat kedudukan dan berkantor Pusat di Magetan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Perumdam Lawu Tirta didirikan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dengan mengutamakan pemerataan pelayanan dan persyaratan kesehatan serta pelestarian lingkungan.

Pasal 5

Perumdam Lawu Tirta bertujuan:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c.memperoleh laba dan/atau keuntungan. 8

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

(1)Perumdam Lawu Tirta melaksanakan kegiatan usaha mengelola dan mendistribusikan Air Minum yang memenuhi standar kesehatan dan memenuhi syarat bagi masyarakat secara merata, tertib dan teratur.
(2)Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpegang pada prinsip ekonomi perusahaan dengan tidak melupakan fungsi sosial.

Pasal 7

(1)Ruang lingkup pelayanan Perumdam Lawu Tirta meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan air minum dan non air yang mendukung pendistribusian air minum.
(2)Perumdam Lawu Tirta dapat mengembangkan usaha baik yang berkaitan dengan pengelolaan air minum maupun selain air minum.
(3)Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)harus mendapat persetujuan KPM.

Pasal 8

Wilayah usaha Perumdam Lawu Tirta meliputi seluruh Daerah.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 9

Perumdam Lawu Tirta didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. 9

BAB VI

MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR

Pasal 10

(1)Modal Dasar Perumdam Lawu Tirta ditetapkan sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).
(2)Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Isi peraturan

Teks216PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (5)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 4 Tahun 1982

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 9 Tahun 1986

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2013

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2026

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (5)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 4 Tahun 1982

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 9 Tahun 1986

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2013

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2026