DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 22 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 397

Lembaga terkait

Ringkasan

Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. BUMD Air Minum yang selanjutnya disebut BUMDAM adalah BUMD yang bisnis utamanya bergerak di bidang penyediaan air minum dimana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta yang selanjutnya disebut Perumdam Lawu Tirta adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Daerah, tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum dan bergerak di bidang pelayanan air bersih di Daerah dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Perumdam Lawu Tirta memiliki tempat kedudukan dan berkantor Pusat di Magetan. Ruang lingkup pelayanan Perumdam Lawu Tirta meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan air minum dan non air yang mendukung pendistribusian air minum. Perumdam Lawu Tirta dapat mengembangkan usaha baik yang berkaitan dengan pengelolaan air minum maupun selain air minum. Perumdam Lawu Tirta didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. Sumber modal Perumdam Lawu Tirta terdiri dari: penyertaan modal Daerah; pinjaman; hibah; dan sumber modal lain yang sah. Setiap orang dalam pengurusan Perumdam Lawu Tirta dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja serta penjabaran tugas pokok dan fungsi pada Perumdam Lawu Tirta diatur dalam Peraturan Direksi atas persetujuan KPM. Pendapatan Perumdam Lawu Tirta terdiri dari: pendapatan air; dan pendapatan nonair. Pendapatan air meliputi: tarif air; beban tetap; pemeliharaan meter air; dan pendapatan air lainnya selain perpipaan. Pendapatan non air meliputi: pendapatan sambungan baru; pendapatan pemeriksaan air lab; pendapatan penyambungan kembali; pendapatan denda; pendapatan penggantian meter rusak; pendapatan penggantian pipa persil; dan pendapatan no air lainnya. Tarif air minum dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu: tarif rendah; tarif dasar; tarif penuh; dan tarif kesepakatan. Bupati dapat mendelegasikan penetapan tarif kesepakatan kepada Direksi. Penetapan tarif kesepakatan oleh Direksi dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menyesuaikan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan badan usaha milik Daerah, khususnya badan usaha milik Daerah air minum, serta guna meningkatkan tata kelola yang baik, profesionalisme, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai organ dan kepegawaian badan usaha milik Daerah air minum;
c.bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum; SALINAN Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa Perumdam
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa Perumdam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa Perumdam Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);
13.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa Perumdam 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN dan BUPATI MAGETAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LAWU TIRTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa Perumdam Magetan.
3.Bupati adalah Bupati Magetan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.BUMD Air Minum yang selanjutnya disebut BUMDAM adalah BUMD yang bisnis utamanya bergerak di bidang penyediaan air minum dimana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta yang selanjutnya disebut Perumdam Lawu Tirta adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Daerah, tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum dan bergerak di bidang pelayanan air bersih di Daerah dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
9.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
10.Dewan Pengawas adalah organ Perumdam Lawu Tirta yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumdam Lawu Tirta.
11.Direksi adalah organ Perumdam Lawu Tirta yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumdam Lawu Tirta untuk kepentingan dan tujuan Perumdam Lawu Tirta baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa Perumdam ketentuan anggaran daerah.
12.Direksi adalah Pimpinan yang menjalankan Perumdam Lawu Tirta.
13.Sekretaris Dewan Pengawas adalah Sekretaris Dewan Pengawas Perumdam Lawu Tirta.
14.Pegawai adalah Pegawai Perumdam Lawu Tirta yang terdiri dari Pegawai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Pegawai Perjanjian Kerja dengan Waktu Tidak Tertentu.
15.Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah perjanjian kerja antara Pegawai dengan Perumdam Lawu Tirta untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.
16.Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu adalah perjanjian kerja antara Pegawai dengan Perumdam Lawu Tirta untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.
17.Biaya Operasi adalah seluruh biaya usaha Perumdam Lawu Tirta yang meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung.
18.Pendapatan Operasi adalah seluruh pendapatan usaha Perumdam Lawu Tirta.
19.Satuan Pengawas Intern atau sebutan lainnya Satuan Kerja Audit Internal adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (assurance) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (value) dan memperbaiki operasional Perumdam Lawu Tirta melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.
20.Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disebut KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai akuntan publik.
21.Gaji adalah gaji pokok berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Direksi dan Pegawai Perumdam Lawu Tirta. Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa Perumdam
22.Tantiem adalah penghargaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi apabila Perumdam Lawu Tirta memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
23.Jasa Produksi/Bonus adalah penghargaan yang diberikan kepada pegawai apabila perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
24.Insentif Pekerjaan adalah penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan Pegawai apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian pada periode tertentu.
25.Insentif Kinerja adalah penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Pengawas apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian pada periode tertentu.
26.Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
27.Saldo Laba Positif adalah Laba Bersih Perumdam Lawu Tirta dalam tahun buku berjalan yang telah menutup akumulasi kerugian Perumdam Lawu Tirta dari tahun buku sebelumnya.
28.Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran atau indikator yang fokus pada aspek aspek kinerja perusahaan yang paling dominan menjadi penentu keberhasilan perusahaan pada saat ini dan waktu yang akan datang.
29.Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
30.Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disebut DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh pendiri bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
31.Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disebut DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh lembaga jasa keuangan tertentu, selaku pendiri, yang ditujukan bagi karyawan yang diikutsertakan oleh pemberi kerjanya dan/atau perorangan secara mandiri.
32.Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan Dewan Pengawas dan Direksi untuk memenuhi target yang Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa Perumdam ditetapkan oleh KPM.
33.Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
34.Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
35.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
36.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan.
37.Perusahaan lain adalah badan hukum yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan bahwa BUMD yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 9 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan, yang diubah menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta, diubah bentuk Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa Perumdam hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum dengan nama Perumdam Lawu Tirta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta.

Pasal 3

(1)Perumdam Lawu Tirta memiliki tempat kedudukan dan berkantor Pusat di Magetan.
(2)Perumdam Lawu Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat membuka kantor cabang administrasi yang merupakan unit atau bagian dari Perumdam Lawu Tirta yang dapat berkedudukan di tempat berlainan dan bersifat administrastif sebagaimana ditetapkan oleh KPM atas usulan Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud pendirian Perumdam Lawu Tirta adalah untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dengan mengutamakan pemerataan pelayanan dan persyaratan kesehatan serta pelestarian lingkungan.

Pasal 5

Perumdam Lawu Tirta bertujuan:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c.memperoleh laba dan/atau keuntungan. Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa Perumdam

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

(1)Perumdam Lawu Tirta melaksanakan kegiatan usaha mengelola dan mendistribusikan Air Minum yang memenuhi standar kesehatan dan memenuhi syarat bagi masyarakat secara merata, tertib dan teratur.
(2)Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpegang pada prinsip efektivitas dan ekonomi perusahaan dengan tidak melupakan fungsi sosial sesuai ketentuan.

Pasal 7

(1)Ruang lingkup pelayanan Perumdam Lawu Tirta meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan air minum dan non air yang mendukung pendistribusian air minum.
(2)Perumdam Lawu Tirta dapat mengembangkan usaha baik yang berkaitan dengan pengelolaan air minum maupun selain air minum.
(3)Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan KPM atas usul Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 8

Wilayah usaha Perumdam Lawu Tirta meliputi seluruh Daerah Magetan.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 9

Perumdam Lawu Tirta didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa Perumdam

BAB VI

MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR

Pasal 10

(1)Modal Dasar Perumdam Lawu Tirta ditetapkan sebesar Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
(2)Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Isi peraturan

Teks397PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2021