DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 14 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 107

Lembaga terkait

Ringkasan

Perlindungan dan pemberdayaan petani dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut: a. kedaulatan; b. kemandirian; c. kebermanfaatan; d. kebersamaan; e. keterpaduan; f. keterbukaan; g. efisiensi berkeadilan; dan h. keberlanjutan. Pengaturan perlindungan dan pemberdayaan petani bertujuan untuk: a. meningkatkan kesejahteraan petani berbasis Harga Pokok Produksi serendah mungkin; b. meningkatkan produktifitas usaha tani berbasis standar kualitas produksi; c. memberdayakan petani agar tercipta sinergi dan produktifitas pertanian berkelanjutan; dan d. meningkatkan efektifitas pelaksanaan serta pengawasan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani di daerah dan/atau wilayah sentra produksi Komoditas Unggulan Daerah. e. meningkatkan upaya pemasaran hasil produksi dan harga jual yang layak. Ruang lingkup pengaturan perlindungan dan pemberdayaan petani di daerah meliputi: a. perlindungan petani; b. pemberdayaan petani; c. pemasaran; d. pembinaan dan pengawasan; e. peran serta masyarakat; dan f. pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa petani sebagai pelaku utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian dan berkontribusi bagi kelangsungan pemenuhan kebutuhan pangan saat ini masih banyak yang belum berdaya dan mendapatkan upaya perlindungan yang sistematis dan berkelanjutan;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Kabupaten wajib mendukung pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani antara lain dengan membentuk produk hukum daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Mengingat : 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2 2 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
5.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 3 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1055);
11.Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 52); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN dan BUPATI MAGETAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magetan. 4
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3.Bupati adalah Bupati Magetan.
4.Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
5.Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
6.Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
7.Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
8.Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani untuk Komoditas Unggulan Strategis di wilayah Kabupaten Magetan.
9.Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian.
10.Komoditas Unggulan Daerah adalah hasil Usaha Tani Daerah yang menjadi prioritas perlindungan dan pemberdayaan. 5
11.Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Tani.
12.Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasikan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang ada di Daerah yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
14.Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang ada di Daerah yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
15.Badan Usaha Milik Petani yang selanjutnya disebut BUMPetani adalah badan usaha yang berbadan hukum yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani yang ada di Daerah melalui gabungan kelompok tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh gabungan kelompok tani.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan dan pemberdayaan petani dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

a.kedaulatan;
b.kemandirian;
c.kebermanfaatan;
d.kebersamaan;
e.keterpaduan;
f.keterbukaan;
g.efisiensi berkeadilan; dan
h.keberlanjutan. 6

Pasal 3

Pengaturan perlindungan dan pemberdayaan petani bertujuan untuk:

a.meningkatkan kesejahteraan petani berbasis Harga Pokok Produksi serendah mungkin;
b.meningkatkan produktifitas usaha tani berbasis standar kualitas produksi;
c.memberdayakan petani agar tercipta sinergi dan produktifitas pertanian berkelanjutan; dan
d.meningkatkan efektifitas pelaksanaan serta pengawasan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani di daerah dan/atau wilayah sentra produksi Komoditas Unggulan Daerah.
e.meningkatkan upaya pemasaran hasil produksi dan harga jual yang layak.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan perlindungan dan pemberdayaan petani di daerah meliputi:

a.perlindungan petani;
b.pemberdayaan petani;
c.pemasaran;
d.pembinaan dan pengawasan;
e.peran serta masyarakat; dan
f.pendanaan.

BAB III

PERLINDUNGAN PETANI

Pasal 5

Perlindungan petani sebagamana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dalam bentuk:

a.penyediaan prasarana dan sarana produksi;
b.perlindungan terhadap Komoditas Unggulan Daerah; 7
c.penetapan harga pokok produksi pembelian pemerintah atau Pemerintah Daerah.
d.mekanisme penyangga produksi;
e.asuransi pertanian;
f.sistem peringatan dini; dan
g.perlindungan hak kekayaan intelektual.

Pasal 6

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada:

a.petani yang tidak memiliki lahan Usaha Tani sendiri dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar;
b.petani yang memiliki lahan sendiri dan melakukan Usaha Tani pada lahan paling luas 2 (dua) hektar;dan
c.peternak rakyat.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan yang dimiliki menjamin tersedianya prasarana dan sarana produksi bagi petani.
(2)Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk pengembangan Komoditas Unggulan Daerah.

Pasal 8

(1)Penyediaan prasarana dan sarana produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diutamakan untuk peningkatan produktifitas dan pengembangan Komoditas Unggulan Daerah.
(2)Penyediaan sarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan yang telah memenuhi kriteria standar mutu atau Standar Nasional Indonesia (SNI) atau yang telah memenuhi uji kelayakan mesin (test report). 8

Pasal 9

(1)Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2)Pelaku Usaha dapat mengelola prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

Ketentuan mengenai mekanisme penyediaan sarana produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan ketentuan penyediaan dan/atau pengelolaan prasarana dan sarana oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks107PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PERLINDUNGAN PETANI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 5 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PERLINDUNGAN PETANI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 5 Tahun 2015