DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 18 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 85

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini antara lain mengatur tentang Ketentuan Umum Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Asas dan Tujuan dilaksanakannya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Perlindungan Petani; Pemberdayaan Petani; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Sanksi Administratif;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa petani sebagai pelaku utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian dan berkontribusi bagi kelangsungan pemenuhan kebutuhan pangan saat ini masih banyak yang belum berdaya dan mendapatkan upaya perlindungan yang sistematis dan berkelanjutan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
5.Undang
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
7.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
10.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
13.Undang
13.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 48); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR dan GUBERNUR JAWA TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2.Pemerintah
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4.Perangkat daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
5.Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam penyediaan sarana dan prasarana produksi, perlindungan terhadap komoditas unggulan strategis, penetapan harga pembelian pemerintah (HPP), mekanisme penyangga produksi, asuransi pertanian, sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim, perlindungan hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat.
6.Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik, mandiri dan berdaya saing melalui pendidikan dan pelatihan, penguatan penyuluhan dan pendampingan, penyediaan pembiayaan bagi Petani, pembentukan kelembagaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani dan pembentukan Badan Usaha Milik Petani.
7.Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
8.Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
9.Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani untuk Komoditas Unggulan Strategis di wilayah Provinsi Jawa Timur.
10.Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian.
11.Komoditas Unggulan Strategis adalah hasil Usaha Tani Daerah yang menjadi prioritas perlindungan, yaitu padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, tebu dan sapi potong.
12.Asuransi Pertanian adalah adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Tani.
13.Sistem
13.Sistem Peringatan Dini adalah sistem yang memuat informasi tentang perubahan iklim dan cuaca, potensi bencana alam dan jenis serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.
14.Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasikan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
16.Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang ada di Daerah yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
17.Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang ada di Daerah yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
18.Badan Usaha Milik Petani yang selanjutnya disebut BUMPetani adalah badan usaha yang berbadan hukum yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani yang ada di Daerah melalui gabungan kelompok tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh gabungan kelompok tani.
19.Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut Badan Koordinasi Penyuluh adalah kelembagaan penyuluhan pemerintah di tingkat Provinsi Jawa Timur.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kedaulatan;
b.kemandirian;
c.kebermanfaatan;
d.kebersamaan;
e.keterpaduan;
f.keterbukaan
f.keterbukaan;
g.efisiensi berkeadilan; dan
h.keberlanjutan.

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk:

a.meningkatkan kesejahteraan petani;
b.meningkatkan produktifitas usaha tani;
c.memberdayakan petani agar tercipta sinergi dan keberlanjutan produktifitas pertanian; dan
d.meningkatkan efektifitas pelaksanaan serta pengawasan dalam rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah.

BAB III

PERLINDUNGAN PETANI

Pasal 4

Perlindungan Petani dilakukan dalam bentuk:

a.penyediaan sarana dan prasarana produksi;
b.perlindungan terhadap komoditas unggulan strategis;
c.penetapan harga pokok produksi pembelian pemerintah;
d.mekanisme penyangga produksi;
e.asuransi pertanian;
f.sistem peringatan dini; dan
g.perlindungan hak kekayaan intelektual.

Pasal 5

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada:

a.petani yang melakukan usaha tani yang tidak memiliki lahan sendiri;
b.petani yang melakukan usaha tani di lahan milik sendiri yang luasnya kurang dari 2 (dua) hektare; dan
c.peternak rakyat. Bagian

Pasal 6

(1)Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau pelaku usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana dan sarana produksi bagi petani berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk pengembangan komoditas unggulan strategis.

Pasal 7

(1)Penyediaan prasarana dan sarana produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diutamakan untuk peningkatan produktifitas dan pengembangan Komoditas Unggulan Strategis.
(2)Penyediaan sarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan sarana produksi yang telah memenuhi kriteria standar mutu atau Standar Nasional Indonesia (SNI) atau yang telah memenuhi uji kelayakan mesin (test report).

Pasal 8

(1)Pemerintah Provinsi wajib memberikan perlindungan terhadap komoditas unggulan strategis yang ada di Daerah.
(2)Komoditas unggulan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.padi;
2. b.jagung;
3. c.kedelai;
4. d.tebu;
5. e.bawang merah;
6. f.cabai; dan
7. g.sapi potong.

Pasal 9

Perlindungan terhadap komoditas unggulan strategis dilakukan dalam bentuk:

a.membatasi terbitnya rekomendasi impor untuk komoditas unggulan strategis; atau
b.tidak menerbitkan rekomendasi impor untuk komoditas unggulan strategis apabila ketersediaan untuk kebutuhan Daerah mencukupi.

Pasal 10

(1)Pemerintah Provinsi melalui perangkat daerah terkait wajib mengusulkan penetapan harga pembelian pemerintah kepada pemerintah pusat.
(2)Penetapan harga pembelian pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk komoditas unggulan strategis.
(3)Penetapan harga pembelian pemerintah terhadap komoditas unggulan strategis dilakukan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga jual komoditas unggulan strategis di Daerah.

Isi peraturan

Teks85PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 5 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

PERLINDUNGAN PETANI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

PERLINDUNGAN PETANI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2017