DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 6 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Modal Dasar PT BPRS Magetan (Perseroda) sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) terbagi atas saham Daerah dan Pihak selain Daerah sesuai anggaran dasar PT BPRS Magetan (Perseroda). Saham Daerah pada Modal Dasar PT BPRS Magetan (Perseroda) berjumlah sekurang-kurangnya 51 % (lima puluh satu persen) dari keseluruhan saham pada Modal Dasar PT BPRS Magetan (Perseroda).

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magetan Pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magetan pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan, telah dilakukan penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan;
b.bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, memperkuat permodalan Badan Usaha Milik Daerah, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu dilaksanakan kembali penyertaan modal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 21 ayat

(5)Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan U saha Milik Daerah, penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
1. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Pembentukan Daerah-Daerah Tahun 1950 Kabupaten tentang dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-U ndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ a tau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 3 Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6726);
14.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 · Nomor 157);
19.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5839); 4
20.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyedian Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 299);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6712);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 9);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magetan Pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten 5 Magetan pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 44);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 96); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN dan Menetapkan BUPATI MAGETAN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MAG ETAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan .
3.Bupati adalah Bupati Magetan.
4.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan yang selanjutnya disebut PT BPRS Magetan (Perseroda) adalah Badan U saha Milik Daerah berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah dengan melaksanakan kegiatan usaha di bidang perbankan yang menerapkan prinsip- prinsip syariah melalui pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 6
5.Saham adalah surat berharga yang merupak:an tanda penyertaan modal Daerah dan kepemilikan Daerah atas PT BPRS Magetan (Perseroda).
6.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta peru bahannya. 7 . Modal Daerah adalah semua kekayaan Daerah baik berupa uang, barang milik Daerah, surat-surat berharga atau aset lainnya yang dimiliki atau dikuasai oleh Daerah baik yang berwujud maupun tidak: berwujud , yang bergerak maupun tidak bergerak: beserta bagian- bagiannya ataupun yang merupak:an satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, dan ditimbang.
8.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada PT BPRS Magetan (Perseroda) dengan mendapat hak: kepemilikan dan/atau pengalihan kepemilikan barang milik Daerah yang semula merupak:an kekayaan yang tidak: dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada PT BPRS Magetan (Perseroda).
9.Modal Dasar adalah nilai seluruh modal berbentuk saham yang diterbitkan PT BPRS Magetan (Perseroda) sesuai dengan Anggaran Dasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlak:u.
10.Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal kepada PT BPRS Magetan (Perseroda) yang telah dipenuhi oleh pemegang saham.
11.Dividen adalah suatu bentuk pembagian laba kepada para pemegang saham sebagai bagian dari tanggung jawab dan kewajiban PT BPRS Magetan (Perseroda).
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 7

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk menambah permodalan PT BPRS Magetan (Perseroda).
(2)Tujuan Penyertaan Modal Daerah adalah:
1. a.menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Daerah di bidang Perbankan;
2. b.meningkatkan kinerja dan pengembangan PT BPRS Magetan (Perseroda); dan
3. c.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

MODALDASAR

Pasal 3

(1)Modal Dasar PT BPRS Magetan (Perseroda) sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) terbagi atas saham Daerah dan Pihak selain Daerah sesuai anggaran dasar PT BPRS Magetan (Perseroda).
(2)Pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memenuhi Modal Dasar PT BPRS Magetan (Perseroda).
(3)Pemenuhan Modal Dasar PT BPRS Magetan (Perseroda) yang menjadi kewajiban Daerah dilaksanakan dengan penyertaan modal Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Saham Daerah pada Modal Dasar PT BPRS Magetan (Perseroda) berjumlah sekurang-kurangnya 51 % (lima puluh satu persen) dari keseluruhan saham pada Modal Dasar PT BPRS Magetan (Perseroda). 8

BAB IV

PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN SUMBER PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

( 1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan penyertaan modal kepada PT BPRS Magetan (Perseroda) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rpl0 .630 .296 .000,00 (sepuluh miliar enam ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) , dengan rincian:

a.tahun anggaran 2023 penyertaan modal Daerah sebesar Rp5.630.296.000,00 (lima miliar enam ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) , berupa: 1) barang sebesar Rp4.630 .296.000,00 (empat miliar enam ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); 2) uang sebesar Rpl .000.000.000,00 (satu miliar rupiah); b . tahun anggaran 2025 berupa uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah rupiah); dan
c.tahun anggaran 2026 berupa uang sebesar Rp2.500 .000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(2)Sebelum penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) , penyertaan modal Daerah kepada PT BPRS Magetan (Perseroda) sampai dengan tahun 2020 dilaksanakan sebesar Rp14 .250.000 .000 ,00 (empat belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) .
(3)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 5

Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) dapat bersumber dari: a . APBD; dan/ atau b . konversi dari pinjaman. 9 BABV PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

( 1) Penganggaran penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang APBD.

(2)Penganggaran penyertaan modal pada Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam Pengeluaran Pembiayaan Daerah Jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Pasal 7

( 1) Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)PT BPRS Magetan (Perseroda) sebagai penenma penyertaan modal Daerah, menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

HAK DAN KEW AJIBAN

Pasal 8

( 1) Daerah berhak menerima pembagian dividen sesuai persentase kepemilikan saham pada PT BPRS Magetan (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Daerah mempunyai hak suara dalam RUPS PT BPRS Magetan (Perseroda).
(3)PT BPRS Magetan (Perseroda) berhak atas penempatan modal sesuai RUPS atau penambahan Modal Disetor oleh Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 10
(4)Daerah dan PT BPRS Magetan (Perseroda) wajib melaksanakan keputusan RUPS dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

DIVIDEN

Pasal 9

( 1) Pembagian dividen ditetapkan oleh RUPS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Penetapan besaran dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan penyisihan untuk cadangan dan saldo laba positif pada PT BPRS Magetan (Perseroda).
(3)Dividen yang menjadi bagian Daerah, disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan sebagai pendapatan asli daerah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum dan nama PT BPRS Magetan (Perseroda), penyertaan modal Daerah tetap berlaku dan sah.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015