Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut: etariat Daer merupakan Sekretariat Daerah Ti a. Sekretariat DPRD pe merupakan Sekretariat D b. PRD Tipe c nspektorat Daerah
d.Dinas Daerah yang terdiri dari atas:
1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidanpendidikan dan bidang kebudayaan:
| merup an Inspektorat Tipe B
2.Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk danKeluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan Urusanpemerintahan bidang kesehatan dan bidanpengendalian pend Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang ekerjaan uduk dan keluarga berencan 3.
Umum dan Penataan Ruang
4.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe Bmenyelenggarakan Urusan pemerintahan perumahan dan kawasan pemukiman bidan 10.
11. 12. 13. pangan dan bidang pertanian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat kampung, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Satuan Polisi Pamong Praja Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan dan sub urusan kebakaran, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian, dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tipe B 5. 6. 7. 8. 9. menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga.
e.Badan Daerah yang terdiri atas:
1.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan:
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan fungsipenunjang aset daerah: Badan Pendapatan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang pendapatan Daerah: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjangbidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tipe B 2 3. 4. 5. melaksanakan fungsi penunjang pengelola perbatasan daerah: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe Bmelaksanakan fungsi penunjang kesatuan bangsa dan 6. politik: dan
7.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. Ditetapkan di Ujoh Bilang Pada Tanggal 15 Desember 2021 BUPATI MAHAKAM ULU, ttd BONIFASIUS BELAWAN GEH Diundangkan di Ujoh Bilang pada tanggal 15 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU, ttd STEPHANUS MADANG LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2021 NOMOR 05 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (64.11/111/50/5/2021) Salinan Sesuai Dengan Aslinya . #KERAJA BAGIAN HUKUM Aga AN Kanak “ MRSENJUS LUHAN, SE.M.Hum $ MIP.”19820402 201001 1 016 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (strategic apex), Sekretaris Daerah (middle line), Dinas Daerah (operating core), Badan/fungsi penunjang (technostructure), dan staf pendukung (supporting staff). Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu mnegalami perubahan sehingga perlu dilakukan penyesuian anatara lain:
a.ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,-nomenklatur Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi dan kabupaten/kota yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
b.Dinas Ketentraman Dan Ketertiban Umum mengalami perubahannomenklatur berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
c.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan hasilperhitungan variabel urusan pemerintahan bidang keuangan mengalamipeningkatan tipologi dari yang semula B menjadi A.
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan ketentuanPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang PedomanNomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten /Kota yang d. Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan kabupaten/kota adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
e.Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus dibentuk disetiap Provinsi dan Kabupaten/Kota.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal J Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 005