DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka No. 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Desember 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan Dana Cadangan Investasi Daerah Kabupaten Majalengka, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan; 3. Sumber Dana; 4. Besaran dan Penggunaan Dana Cadangan; 5. Pengelolaan Dana Cadangan; 6. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka peningkatan peran serta Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Kawasan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), Kawasan Industri serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Majalengka dibutuhkan investasi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan kawasan dimaksud;
b.bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran; c.bahwa….2 SALINAN 2
c.bahwa berdasarkan Pasal 122 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Investasi Daerah Kabupaten Majalengka. Mengingat :

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5.Undang-Undang…3 3
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11.Peraturan…4 4
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA dan BUPATI MAJALENGKA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan…5 5 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN INVESTASI DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Majalengka.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
6.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
7.Rekening Khusus adalah tempat menyimpan dana cadangan yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
8.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk penyiapan investasi daerah dan/atau penyertaan modal dalam rangka peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Bandara Internasional Jawa Barat dan Kawasan Industri.

BAB III

SUMBER DANA

Pasal 3

(1)Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari APBD.
(2)Setiap penambahan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB IV

BESARAN DAN PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 4

(1)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah paling banyak sebesar Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) atau sesuai dengan kemampuan keuangan/fiskal daerah.
(2)Dana….7 7
(2)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan untuk investasi pengelolaan kawasan Bandara Internasional Jawa Barat dalam bentuk penyertaan modal/penyertaan saham pada BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan investasi pada kawasan industri dalam bentuk penyertaan modal pada BUMD milik Pemerintah Kabupaten Majalengka.
(3)Pemenuhan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sejak tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun anggaran 2018.

Pasal 5

(1)Penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan pada tahun anggaran 2018.
(2)Apabila berdasarkan analisis perkembangan investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat memberikan keuntungan, maka Pemerintah Daerah dapat menggunakan dana cadangan untuk investasi pada masa pembentukan dana cadangan berjalan.

BAB V

PENGELOLAAN DANA CADANGAN

Pasal 6

Pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 7….8 8

Pasal 7

(1)Dana cadangan disimpan pada Rekening Khusus/tersendiri.
(2)Jasa yang diperoleh atas penyimpanan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah.

Pasal 8

Pengelola Dana Cadangan wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Pengelola Dana Cadangan berkewajiban membuat laporan triwulanan tentang perkembangan Dana Cadangan kepada Bupati dan DPRD.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2015