DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Majalengka

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana KeIja Pemerintah Daerah, Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018- 2023.

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 4 Tahun 1968 ten tang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2.Undang-Undang ... 2 2
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114;
8.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 3);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
11.Peraturan Menteri ... 3 3
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2018 ten tang Pernbuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 98 Tahun 2018 Tentang Sistern Informasi Pernbangunan Daerah (SIPD);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nornor 6 Tahun 2009 tentang Sistern Perencanaan Pernbangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lernbaran Daerah Tahun 2009 Nornor6 Seri E, Tambahan Lernbaran Daerah Nornor64);
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nornor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat (Lernbaran Daerah Tahun 2010 Nornor 21);
15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nornor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nornor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pernbangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nornor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
17.Peraturan Gubemur Nornor 52 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistern Rencana Kerja Pernerintah Daerah Jawa Barat Online 2101 (Lernbar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nornor 52 Seri E);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nornor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pernbangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka tahun 2005-2025 (Lernbaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nornor 2);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nornor 3 Tahun 2012 tentang Sistern Perencanaan Pernbangunan Daerah Kabupaten Majalengka (Lernbaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nornor 3);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nornor 2 Tahun 2009 ten tang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lernbaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nornor 2);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nornor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lernbaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nornor 11);
22.Peraturan Daerah ... 4 4
22.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14). Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENMAJALENGKA dan BUPATIMAJALENGKA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURANDAERAHTENTANGRENCANAPEMBANGUNAN JANGKAMENENGAHDAERAHKABUPATENMAJALENGKA TAHUN2018-2023 BABI KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai un sur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka.
4.Bupati adalah Bupati Majalengka.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretarls Daerah Kabupaten Majalengka.
6.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka.
7.Perangkat Daerah adalah un sur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko.
9.Duma Usaha adalah usaha mikro, usaha kedl, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Majalengka.
10.Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber dayayang tersedia.
11.Perencanaan ... 5 5
11.Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode 1 (satu) tahun.
12.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka yang selanjutnya disingkat RTRWKabupaten Majalengka adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kabupaten Majalengka.
13.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Majalengka untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Majalengka.
14.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima)tahun.
15.Rencana KeIja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
16.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17.Rencana KeIja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18.Visiadalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20.Tujuan adalah pemyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.
21.Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima)tahun kedepan.
22.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
23.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
24.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
25.Kegiatan ... 6 6
25.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.
26.Program Prioritas adalah program yang menjadi kebutuhan mendesak sesuai dengan potensi, dana, tenaga dan kemampuan manajerial yang dimiliki.
27.Indikator KineIja adalah alat ukur spesifIk secara kuantitatif dan/ atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/ atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kineIja suatu program atau kegiatan.
28.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BABII KEDUDUKAN Pasal 2 RPJMDmerupakan:

a.Penjabara nvisi, misi dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan berpedoman kepada RPJPD;
b.Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan. BABIII MAKSUDDANTUJUAN Pasal 3

(1)Maksud penetapan RPJMD adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam:
1. a.Penyusunan RKPDuntuk kurun waktu 5 (lima)tahun;
2. b.Penyusunan Renstra-PD untuk kurun waktu 5 (lima)tahun; dan
3. c.Penyusunan Renja-PD.
(2)Tujuan penetapan RPJMDadalah untuk :
1. a.Menetapkan visi, misi dan program pembangunan jangka menengah daerah;
2. b.Menetapkan ... 7 7
3. b.Menetapkan pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra-PD, Renja- PO dan perencanaan penganggaran;
4. c.Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta dengan Kabupaten yang berbatasan. BABIV SISTEMATIKA Pasal 4 Sistematika RPJMD adalah sebagai berikut: BABI BABII BABIII BABIV BABV PENDAHULUAN BAB ini berisi latar beIakang, maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan, faktor-faktor yang menjadi dasar penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Majalengka dan sistematika penulisan. GAMBARANUMUMKONDISIDAERAH BAB ini menyajikan dan menjelaskan dasar-dasar analisis berupa profil umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografis dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan daya saing daerah. GAMBARANKEUANGANDAERAH BAB ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah, kineIja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan mas a lalu, serta kerangka pendanaan. PERMASALAHANDANISU STRATEGISDAERAH BAB ini menyajikan isu -isu strategis yang akan menentukan kineIja pembangunan selama 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi pennasalahan pembangunan daerah dan isu strategis. VISI, MISI,TUJUANDANSASARAN BAB ini menjelaskan dan menguraikan visi dan misi pemerintah sebagai landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun dengan memperhatikan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah pada periode tahun 2018-2023. BABVI ... 8 BABVI BABVII BABVIII BABIX 8 STRATEGI, ARAH KEBIJAKANDAN PROGRAMPEMBANGUNAN DAERAH BAB ini menjelaskan dan menguraikan arah kebijakan pemerintah daerah di masa mendatang berdasarkan kesesuaian antara strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kineIja, serta menyajikan penjelasan mengenai hubungan antara sasaran pokok daerah dengan indikator kineIja yang ditetapkan. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKATDAERAH BAB ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kineIja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggungjawab berdasarkan bidang urusan. KINERJAPENYELENGGARAANPEMERINTAHANDAERAH BAB ini menguraikan hasil analisis terhadap kineIja daerah berdasarkan indikator yang telah ditetapkan sehingga dapat di peroleh gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah (Indikator KineIja Utama) dan indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah (Indikator KineIja Kunci) pada akhir periode mas a jabatan. PENUTUP BAB ini menyampaikan secara singkat harapan yang hendak dicapai dari dokumen RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018- 2023 yang telah disusun dan ditetapkan. BABV lSI DANURAIANRPJMD Pasal 5 lsi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasa 14, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. BABVI PENGENDALIANDANEVALUASI Pasal 6
(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati. BAS VII ... 9 9

BAB VII

KETENTUANPENUTUP

Pasal 7

RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka. Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 18 Juni 2019 BUPATIMAJALENGKA, ttd KARNASOBAHI Diundangkan di Majalengka pada tanggal 18 Juni 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATENMAJALENGKA, ",. ~'-- - AHMAD SODIKIN LEMBARANDAERAH KABUPATENMAJALENGKATAHUN 2019 NOMOR 1 Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALABAGIANHUKUM SETDA KABUPATENMAJALENGKA, GUN GUN M.D., S.H., M.Pd. NIP. 19680327 199603 1 003 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT (1/97/2019).

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana KeIja Pemerintah Daerah, Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018- 2023.

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 4 Tahun 1968 ten tang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2.Undang-Undang ... 2 2
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114;
8.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 3);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
11.Peraturan Menteri ... 3 3
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2018 ten tang Pernbuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 98 Tahun 2018 Tentang Sistern Informasi Pernbangunan Daerah (SIPD);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nornor 6 Tahun 2009 tentang Sistern Perencanaan Pernbangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lernbaran Daerah Tahun 2009 Nornor6 Seri E, Tambahan Lernbaran Daerah Nornor64);
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nornor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat (Lernbaran Daerah Tahun 2010 Nornor 21);
15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nornor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nornor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pernbangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nornor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
17.Peraturan Gubemur Nornor 52 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistern Rencana Kerja Pernerintah Daerah Jawa Barat Online 2101 (Lernbar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nornor 52 Seri E);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nornor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pernbangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka tahun 2005-2025 (Lernbaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nornor 2);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nornor 3 Tahun 2012 tentang Sistern Perencanaan Pernbangunan Daerah Kabupaten Majalengka (Lernbaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nornor 3);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nornor 2 Tahun 2009 ten tang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lernbaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nornor 2);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nornor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lernbaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nornor 11);
22.Peraturan Daerah ... 4 4
22.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14). Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENMAJALENGKA dan BUPATIMAJALENGKA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURANDAERAHTENTANGRENCANAPEMBANGUNAN JANGKAMENENGAHDAERAHKABUPATENMAJALENGKA TAHUN2018-2023 BABI KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai un sur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka.
4.Bupati adalah Bupati Majalengka.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretarls Daerah Kabupaten Majalengka.
6.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka.
7.Perangkat Daerah adalah un sur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko.
9.Duma Usaha adalah usaha mikro, usaha kedl, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Majalengka.
10.Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber dayayang tersedia.
11.Perencanaan ... 5 5
11.Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode 1 (satu) tahun.
12.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka yang selanjutnya disingkat RTRWKabupaten Majalengka adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kabupaten Majalengka.
13.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Majalengka untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Majalengka.
14.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima)tahun.
15.Rencana KeIja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
16.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17.Rencana KeIja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18.Visiadalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20.Tujuan adalah pemyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.
21.Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima)tahun kedepan.
22.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
23.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
24.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
25.Kegiatan ... 6 6
25.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.
26.Program Prioritas adalah program yang menjadi kebutuhan mendesak sesuai dengan potensi, dana, tenaga dan kemampuan manajerial yang dimiliki.
27.Indikator KineIja adalah alat ukur spesifIk secara kuantitatif dan/ atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/ atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kineIja suatu program atau kegiatan.
28.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BABII KEDUDUKAN Pasal 2 RPJMDmerupakan:

a.Penjabara nvisi, misi dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan berpedoman kepada RPJPD;
b.Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan. BABIII MAKSUDDANTUJUAN Pasal 3

(1)Maksud penetapan RPJMD adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam:
1. a.Penyusunan RKPDuntuk kurun waktu 5 (lima)tahun;
2. b.Penyusunan Renstra-PD untuk kurun waktu 5 (lima)tahun; dan
3. c.Penyusunan Renja-PD.
(2)Tujuan penetapan RPJMDadalah untuk :
1. a.Menetapkan visi, misi dan program pembangunan jangka menengah daerah;
2. b.Menetapkan ... 7 7
3. b.Menetapkan pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra-PD, Renja- PO dan perencanaan penganggaran;
4. c.Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta dengan Kabupaten yang berbatasan. BABIV SISTEMATIKA Pasal 4 Sistematika RPJMD adalah sebagai berikut: BABI BABII BABIII BABIV BABV PENDAHULUAN BAB ini berisi latar beIakang, maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan, faktor-faktor yang menjadi dasar penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Majalengka dan sistematika penulisan. GAMBARANUMUMKONDISIDAERAH BAB ini menyajikan dan menjelaskan dasar-dasar analisis berupa profil umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografis dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan daya saing daerah. GAMBARANKEUANGANDAERAH BAB ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah, kineIja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan mas a lalu, serta kerangka pendanaan. PERMASALAHANDANISU STRATEGISDAERAH BAB ini menyajikan isu -isu strategis yang akan menentukan kineIja pembangunan selama 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi pennasalahan pembangunan daerah dan isu strategis. VISI, MISI,TUJUANDANSASARAN BAB ini menjelaskan dan menguraikan visi dan misi pemerintah sebagai landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun dengan memperhatikan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah pada periode tahun 2018-2023. BABVI ... 8 BABVI BABVII BABVIII BABIX 8 STRATEGI, ARAH KEBIJAKANDAN PROGRAMPEMBANGUNAN DAERAH BAB ini menjelaskan dan menguraikan arah kebijakan pemerintah daerah di masa mendatang berdasarkan kesesuaian antara strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kineIja, serta menyajikan penjelasan mengenai hubungan antara sasaran pokok daerah dengan indikator kineIja yang ditetapkan. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKATDAERAH BAB ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kineIja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggungjawab berdasarkan bidang urusan. KINERJAPENYELENGGARAANPEMERINTAHANDAERAH BAB ini menguraikan hasil analisis terhadap kineIja daerah berdasarkan indikator yang telah ditetapkan sehingga dapat di peroleh gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah (Indikator KineIja Utama) dan indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah (Indikator KineIja Kunci) pada akhir periode mas a jabatan. PENUTUP BAB ini menyampaikan secara singkat harapan yang hendak dicapai dari dokumen RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018- 2023 yang telah disusun dan ditetapkan. BABV lSI DANURAIANRPJMD Pasal 5 lsi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasa 14, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. BABVI PENGENDALIANDANEVALUASI Pasal 6
(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati. BAS VII ... 9 9

BAB VII

KETENTUANPENUTUP

Pasal 7

RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANPENUTUP

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANPENUTUP

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017