DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2021

Nomor: 12
Tahun: 2021
Ditetapkan: 17 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Majalengka

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Majalengka serta berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan dan hasil evaluasi BUMD, Perusahaan Umum Daerah Silih Asih dan Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha layak untuk dilakukan penggabungan;
c.bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan pada prinsip-prinsip bisnis ekonomi perusahaan dan profesionalisme, perlu dilakukan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka menjadi Perusahaan Perseroan Daerah berbentuk Perseroan Terbatas.
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penggabungan Perusahaan Umum Daerah Silih Asih dengan Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha dan Perubahan Bentuk Hukum menjadi Perseroan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang ... 2 SALINAN 2
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620);
10.Peraturan ... 3 3
10.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2019 Nomor 12). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA dan BUPATI MAJALENGKA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGABUNGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH SILIH ASIH DENGAN PERUSAHAAN DAERAH SINDANGKASIH MULTI USAHA DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH SINDANGKASIH MULTI USAHA KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Majalengka.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Perseroan Terbatas Sindangkasih Multi Usaha yang selanjutnya disingkat PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda) adalah Perusahan Perseroan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka.
7.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah dan memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
8.Anggaran ... 4 4
8.Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda).
9.Komisaris adalah organ PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda).
10.Direksi adalah organ PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
11.Pegawai adalah pegawai PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda).

BAB II

PENGGABUNGAN, PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM, NAMA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dilakukan penggabungan Perusahaan Umum Daerah Silih Asih ke dalam Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka yang berakibat berakhirnya status badan hukum Perusahaan Umum Daerah Silih Asih Kabupaten Majalengka karena hukum.

Pasal 3

Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka, dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, berubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah”

Pasal 4

Tindak lanjut atas penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 5

(1)Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberi nama Perusahaan Perseroan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka atau disebut PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda).
(2)PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Majalengka serta dapat membentuk Kantor Cabang, Unit Usaha dan/atau dengan nama lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Penggabungan Perusahaan Umum Daerah Silih Asih dengan Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha dan perubahan bentuk badan hukum menjadi PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda) dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan masyarakat khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya.

Pasal 7

Tujuan penggabungan dan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah untuk :

a.lebih memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karekteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c.meningkatkan perolehan laba dan/atau keuntungan, serta dalam rangka efisiensi dan efektifitas kelembagaan BUMD.

BAB IV

BIDANG USAHA

Pasal 8

(1)Bidang usaha PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda) meliputi:
1. a.minyak, gas bumi dan pertambangan;
2. b.agribisnis dan pariwisata;
3. c.industri, perdagangan dan jasa;
4. d.telekomunikasi; dan
5. e.kesehatan dan farmasi.
(2)Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.perencanaan;
2. b.pengorganisasian;
3. c.pembangunan;
4. d.pengelolaan; dan
5. e.pemeliharaan.
(3)Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam arti seluas- luasnya meliputi usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak, tidak termasuk yang diusahakan oleh usaha mikro dan kecil, menjadi kewenangan daerah dan merupakan potensi daerah yang belum terjangkau oleh usaha masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan.
(4)Prioritas ... 6 6
(4)Prioritas bidang usaha yang akan dijalankan oleh PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda) diatur dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
(5)Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dan dapat membentuk anak perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI, ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 9

PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal 10

(1)Anggaran Dasar PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu berdirinya;
5. e.besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
6. f.jumlah saham;
7. g.klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;
8. h.nilai nominal setiap saham;
9. i.nama jabatan dan jumlah Komisaris dan Direksi;
10. j.penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
11. k.tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian Komisaris dan Direksi;
12. l.tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
13. m.penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
14. n.ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Majalengka serta berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan dan hasil evaluasi BUMD, Perusahaan Umum Daerah Silih Asih dan Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha layak untuk dilakukan penggabungan;
c.bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan pada prinsip-prinsip bisnis ekonomi perusahaan dan profesionalisme, perlu dilakukan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka menjadi Perusahaan Perseroan Daerah berbentuk Perseroan Terbatas.
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang ... 2 SALINAN 2
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620);
10.Peraturan ... 3 3
10.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2019 Nomor 12). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA dan BUPATI MAJALENGKA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGABUNGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH SILIH ASIH DENGAN PERUSAHAAN DAERAH SINDANGKASIH MULTI USAHA DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH SINDANGKASIH MULTI USAHA KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Majalengka.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Perseroan Terbatas Sindangkasih Multi Usaha yang selanjutnya disingkat PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda) adalah Perusahan Perseroan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka.
7.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah dan memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
8.Anggaran ... 4 4
8.Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda).
9.Komisaris adalah organ PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda).
10.Direksi adalah organ PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
11.Pegawai adalah pegawai PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda).

BAB II

PENGGABUNGAN, PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM, NAMA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

(1)Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberi nama Perusahaan Perseroan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka atau disebut PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda).
(2)PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Majalengka serta dapat membentuk Kantor Cabang, Unit Usaha dan/atau dengan nama lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Pasal 7

Tujuan penggabungan dan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah untuk :

a.lebih memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karekteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c.meningkatkan perolehan laba dan/atau keuntungan, serta dalam rangka efisiensi dan efektifitas kelembagaan BUMD.

BAB IV

BIDANG USAHA

Pasal 8

(1)Bidang usaha PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda) meliputi:
1. a.minyak, gas bumi dan pertambangan;
2. b.agribisnis dan pariwisata;
3. c.industri, perdagangan dan jasa;
4. d.telekomunikasi; dan
5. e.kesehatan dan farmasi.
(2)Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.perencanaan;
2. b.pengorganisasian;
3. c.pembangunan;
4. d.pengelolaan; dan
5. e.pemeliharaan.
(3)Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam arti seluas- luasnya meliputi usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak, tidak termasuk yang diusahakan oleh usaha mikro dan kecil, menjadi kewenangan daerah dan merupakan potensi daerah yang belum terjangkau oleh usaha masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan.
(4)Prioritas ... 6 6
(4)Prioritas bidang usaha yang akan dijalankan oleh PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda) diatur dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
(5)Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dan dapat membentuk anak perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI, ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 9

PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal 10

(1)Anggaran Dasar PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu berdirinya;
5. e.besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
6. f.jumlah saham;
7. g.klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;
8. h.nilai nominal setiap saham;
9. i.nama jabatan dan jumlah Komisaris dan Direksi;
10. j.penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
11. k.tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian Komisaris dan Direksi;
12. l.tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
13. m.penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
14. n.ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.