DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 November 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Majalengka

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka kedudukClQ p",n,gmhaWl DaerM Apotek SHih Asih eli Kabupaten Majalengka perlu disesuaikan;
b.bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan Perusahaan Daerah Apotek Silih Asih dalani mewujuOkan penyelenggaraan kemanfaatan umum dalam penyediaan obat-obatan dan alat kelengkapan kesehatan serta kegiatan ekonomi dibidang kefarmasian, maka perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 1977 tentang Pendirian perusahaan Daerah Apotek Silih Asih di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 13 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 1977 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Apotek Silih Asih di Kabupaten Daerah Tingkat 11 Majalengka, dengan perkembangan kegiatan perekonomian di daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka, maka perlu membentuk . Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas I'eraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Apotek SUih Asih di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang 2 2
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana te1ah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repub1ikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang PekeIjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124);
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin KeIja Tentang Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 322);
10.Peraturan 3 3
10.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah eli Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 5 Seri D).
11.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA dan BUPATIMAJALENGKA

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 5 TAHUN 1977 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH APOTEK SILIH ASIH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Apotek Silih Asih eli Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 1978 Nomor 10 Seri B) sebagaimana telah beberapa kali e1iubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 1977 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Apotek Silih Asih Di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 13) e1iubahsebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 e1iubah,sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasa11 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjaelikewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Majalengka.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya e1isingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
5.Perusahaan 4 4
5.Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah dan tidak terbagi atas saham.
6.Direktur adalah Direktur Perumda Silih Asih.
7.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Silih Asih.
2.Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ditambahkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

(1)Nama Perusahaan Daerah Apotek "Silih Asih" yang disingkat PD Apotek "SILIH ASIH" menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Silih Asih.
(2)Perumda Silih Asih berkedudukan dan berkantor pusat di Majalengka serta dapat mempunyai cabang-cabang dan/atau unit-unit usaha di dalam daerah.
(3)Hak, kewajiban, tanggungjawab, kekayaan dan perizinan yang dimiliki Perusahaan Daerah Apotek "Silih Asih" beralih kepada Perumda Silih Asih.
(4)Tindaklanjut akibat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur sesuai peraturan perundangan.
(5)Direktur dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Apotek "Silih Asih" menjadi Direktur dan Dewan Pengawas Perumda Silih Asih dan tetap menjalankan tugasnya sesuai masajabatan yang ditetapkan.

3.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

a.Turut serta melaksanakan usaha-usaha pembangunan serta meningkatkan pengadaan dan pelayanan akan kebutuhan masyarakat dibidang kesehatan secara umum dan luas;
b.Untuk memperoleh keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah;
c.Turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakYat menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
1. 4.Ketentuan 5 5
2. 4.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :
a.Apotek;
b.Pedagang Besar farmasi (PBF);
c.Laboratorium Klinikdiagnostika;
d.Lain-lain usaha dibidang kesehatan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
1. 5.Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (Ia), ayat (2a) dihapus, dan diantara ayat (2a) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (2b) dan ayat (2c), sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: Pasa18 (I) Perumda Silih Asih dipimpin oleh Direktur dengan jumlah Direktur paling sedikit I (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga)orang dan salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. (Ia) Calon Direktur wajib memenuhi persyaratan :
a.Sehat jasmani dan rohani;
b.Mempunyai latar belakang pendidikan minimal sarjana (SI);
c.Diutamakan memi1ikipengalaman keIja paling singkat 10 (sepuluh) tahun dibidang kesehatan atau mempunyai pengalaman keIja paling singkat 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan selain bidang kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
d.Membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi Perumda Silih Asih;
e.Batas usia direktur pada saat diangkat pertama kali berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
f.Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk oleh Bupati;
g.Jika tidak terdapat calon direktur sebagaimana dimaksud dalam .huruf e yang memenuhi syarat, Bupati dapat mengangkat direksi yang berusia diatas ketentuan sebagaimana dimaksud huruf e.

(2)Direktur diangkat oleh Bupati;
(2a)Dihapus.
(2b)Direktur mempunyai tugas :
1. a.Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda;
2. b.Membina pegawai Perumda;
3. c.Mengurus dan mengelola kekayaan Perumda;
4. d.Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
5. e.Menyusun 6 6
6. e.Menyusun Rencana Strategis Bisnis 4 (empat) tahunan (Business Plan! Corporeate Plan) yang elisahkan oleh Bupati mela!ui usul Dewan Pengawas;
7. f.Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda yang merupakan penjabaran tahunan dan Rencana Strategi Bisnis (Business Plan! Corporeate Plan) kepada Bupati mela!ui Dewan Pengawas;
8. g.Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda baik bulanan, triwulanan, dan tahunan.
(2c)Direktur da!am melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2b) mempunyai wewenang :
1. a.Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda;
2. b.Menetapkan susunan organisasi dan tata keIja Perumda;
3. c.Mengangkat pegawai untuk mendudukijabatan elibawah Direktur;
4. d.Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda;
5. e.MewakiliPerumda elida!am dan eliluar pengadilan;
6. f.Menandatangani Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Tahunan;
7. g.Menjua!, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda berdasarkan persetujuan Bupati atas Pertimbangan Dewan Pengawas.
(3)Pengangkatan Direktur dilakukan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun dan dapat eliangkat kembali hanya untuk I (satu) kali masa jabatan apabila terbukti mampu meningkatkan kineIja Perumda Silih Asih.
(4)Dihapus.
(5)Direktur tidak eliperkenankan merangkap jabatan dengan jabatan lainnya elilingkungan Pemerintah Kabupaten Maja!engka.
(6)Gaji dan penghasilan Direktur eliatur da!am Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.Di antara Pasa! 9 dan Pasa! 10 elisisipkan 2 (dua) Pasa!, yakni Pasa! 9A dan Pasa! 9B sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa19A (I) Apabila Direktur berha!angan sementara tidak dapat melaksanakan tugas paling kurang 7 (tujuh) harl keIja, maka untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas rutin, Bupati atas usul Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat lain eli Perumda Silih Asih sebagai Pelaksana Harlan.

(2)Apabila Direktur berha!angan tetap, maka untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas rutin, Bupati atas usul Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat lain eli Perumda Silih Asih sebagai Pelaksana Tugas.
(3)Pelaksana 7 7
(3)Pelaksana Harlan dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan danjatau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
(4)Penunjukan Pelaksana Harlan atau Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Surat Perintah.
(5)Pelaksana Harlan dan Pelaksana Tugas tidak diberikan tunjangan jabatan struktural.
(6)Penunjukan sebagai Pelaksana Harlan atau Pelaksana Tugas tidak menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan darl jabatan definitifnya dan tunjangan jabatannya tetap dibayarkan sesuai jabatan defmitifnya. Pasa19B
(1)Apabila sampai berakhimya masa jabatan Direktur, pengangkatan Direktur barn masih dalam proses penyelesaian, Bupati atas usul Dewan Pengawas dapat menunjukjmengangkat Direktur lama atau Pejabat Struktural Perumda Silih Asih sebagai Pejabat Sementara.
(2)Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
(4)Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

7.Ketentuan Pasal 11 dihapus.
8.Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, serta ayat (2) dan ayat (3) huruf b dan huruf c dihapus sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1)Direktur melaksanakan pengurusan dan pembinaan Perumda menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.
(2)dihapus.
(3)Dengan persetujuan tertulis darl Bupati, Direktur berwenang untuk :
1. a.Mengadakan petjanjian ketjasama dengan pihak ketiga;
2. b.dihapus;
3. c.dihapus;
4. d.Mengikat Perumda sebagai Penjamin.
  1. 9.Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 4 (empat) ayat yakni ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c), dan ayat (3d), sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut : Pasal 13 8 8 Pasal 13 (I) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati dengan anggota paling banyak sama dengan jumlah Direktur dengan usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan. (la) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari seorang Ketua dan Anggota. (lb) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari :
5. a.unsur Pemerintahan Daerah;
6. b.unsur tenaga profesional;
7. c.unsur masyarakat.
(2)Dewan Pengawas mempunyai tugas :
1. a.me1aksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perumda;
2. b.memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati baik diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perumda antara lain pengangkatan Direktur, program kerja yang diajukan oleh Direktur, rencana perubahan status kekayaan Perumda, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/ atau menandatangani Laporan triwulanan dan Laporan Tahunan; dan
3. c.memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/ corporate plan) dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda yang dibuat Direktur kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengawasan ke dalam untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas direktur tanpa mengurangi hak instansi atau badan lain yang menurut peraturan peundang-undangan berwenang mengadakan pengawasan dan/ atau pemeriksaan;
(3a)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara :
1. a.Periodik sesuai dengan jadual yang telah ditentukan;
2. b.Sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
(3b)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direktur dalam pelaksanaan tugas.
(3c)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan Perumda.
(3d)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas mempunyai wewenang yaitu :
1. a.Menilaikinerja Direktur dalam mengelola Perumda;
2. b.Menilai 9 9
3. b.Menilai laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direktur untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
4. c.Meminta keterangan Direktur mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda;
5. d.Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direktur kepada Bupati;
6. e.Mengusulkan penunjukan Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas kepada Bupati.
(4)Dewan Pengawas dapat meminta keterangan yang diperlukan kepada Direktur. (S) Besaran jasa bagi unsur-unsur Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.
(6)Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

10.Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Tahun Buku Perumda adalah sama dengan tahun takwim.
(2)Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum permulaan tahun buku, Direktur mengajukan Anggaran Perumda kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk tahun buku yang bersangkutan guna mendapat persetujuan.
(3)Anggaran Perumda baru dapat berlaku setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
(3a)Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Bupati tidak mengajukan keberatan, maka perhitungan Anggaran Tahun yang bersangkutan dianggap telah disahkan.
(4)Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang teIjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Bupati setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.

11.Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut : Pasa116

(1)Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, Direktur harus sudah mengirimkan Laporan Tahunan yang terdiri dari Laporan Pelaksanaan Bisnis dan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Bupati.
(2)Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diusahakan cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan;
(3)Jika 10 10
(3)Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati tidak mengajukan keberatan, maka Laporan Tahunan yang bersangkutan dianggap telah disahkan.
(4)Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati.

12.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1)Pegawaijpeketja usaha Daerah sejak berlakunya Peraturan daerah ini menjadi pegawaijpeketja Perumda.
(2)Kedudukan hukum, hak dan kewajiban seperti gaji, serta penghasilan lainnya dari direktur dan pegawai Perumda diatur dalam Peraturan Perumda.
(3)Direktur dapat mengangkat atau memberhentikan pegawaijpeketja Perumda dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

13.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1)Semua PegawaiPerumda, termasuk direktur dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak terbebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak Iangsung telah menimbulkan kerugian bagi Perumda, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
(2)Ketentuan-ketentuan tentang Tuntutan Ganti Rugi terhadap pegawai daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perumda.

14.Diantara BABXIII dan BABXIVdisisipkan 1 (satu) BAByakni BABXIllA dan diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 20A, yang berbunyi sebagai berikut : BABXJIIA KETENTUANPERALIHAN Pasal 20A Dikecualikan dari ketentuan Pasal 13 ayat (1) Dewan Pengawas yang diangkat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai berakhirnya masajabatan. Pasalll 11 11 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal eliundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Majalengka. Ditetapkan eli Majalengka pada tanggal 7 November 2017 BUPATI MAJALENGKA, ttd 8UTRI8NO Diundangkan eli Majalengka pada tanggal 7:t Novembe;L'(.,-2q.17 ,~'IV''' v I SEKRETARlS DAERA~4~ t KABUPATENMAJALENG'7 / ., , LEMBARANDAERAH KABUPATENMAJALENGKATAHUN 2017 NOMOR i Salinan sesuai dengan Aslinya, KEPALABAGlANHUKUM SETDA KABUPATENMAJALENGKA, dL:: <::: ~ GUN GUN M.D .• 8.H .• M.Pd. NIP. 196803271996031003 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PROVlNSI JAWA BARAT(7/240/2017).

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka kedudukClQ p",n,gmhaWl DaerM Apotek SHih Asih eli Kabupaten Majalengka perlu disesuaikan;
b.bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan Perusahaan Daerah Apotek Silih Asih dalani mewujuOkan penyelenggaraan kemanfaatan umum dalam penyediaan obat-obatan dan alat kelengkapan kesehatan serta kegiatan ekonomi dibidang kefarmasian, maka perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 1977 tentang Pendirian perusahaan Daerah Apotek Silih Asih di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 13 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 1977 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Apotek Silih Asih di Kabupaten Daerah Tingkat 11 Majalengka, dengan perkembangan kegiatan perekonomian di daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka, maka perlu membentuk . Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas I'eraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Apotek SUih Asih di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang 2 2
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana te1ah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repub1ikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang PekeIjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124);
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin KeIja Tentang Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 322);
10.Peraturan 3 3
10.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah eli Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 5 Seri D).
11.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA dan BUPATIMAJALENGKA

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 1 e1iubah,sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasa11 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjaelikewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Majalengka.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya e1isingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
5.Perusahaan 4 4
5.Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah dan tidak terbagi atas saham.
6.Direktur adalah Direktur Perumda Silih Asih.
7.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Silih Asih.
2.Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ditambahkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

(1)Nama Perusahaan Daerah Apotek "Silih Asih" yang disingkat PD Apotek "SILIH ASIH" menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Silih Asih.
(2)Perumda Silih Asih berkedudukan dan berkantor pusat di Majalengka serta dapat mempunyai cabang-cabang dan/atau unit-unit usaha di dalam daerah.
(3)Hak, kewajiban, tanggungjawab, kekayaan dan perizinan yang dimiliki Perusahaan Daerah Apotek "Silih Asih" beralih kepada Perumda Silih Asih.
(4)Tindaklanjut akibat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur sesuai peraturan perundangan.
(5)Direktur dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Apotek "Silih Asih" menjadi Direktur dan Dewan Pengawas Perumda Silih Asih dan tetap menjalankan tugasnya sesuai masajabatan yang ditetapkan.

3.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

a.Turut serta melaksanakan usaha-usaha pembangunan serta meningkatkan pengadaan dan pelayanan akan kebutuhan masyarakat dibidang kesehatan secara umum dan luas;
b.Untuk memperoleh keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah;
c.Turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakYat menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
1. 4.Ketentuan 5 5
2. 4.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :
a.Apotek;
b.Pedagang Besar farmasi (PBF);
c.Laboratorium Klinikdiagnostika;
d.Lain-lain usaha dibidang kesehatan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
1. 5.Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (Ia), ayat (2a) dihapus, dan diantara ayat (2a) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (2b) dan ayat (2c), sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: Pasa18 (I) Perumda Silih Asih dipimpin oleh Direktur dengan jumlah Direktur paling sedikit I (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga)orang dan salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. (Ia) Calon Direktur wajib memenuhi persyaratan :
a.Sehat jasmani dan rohani;
b.Mempunyai latar belakang pendidikan minimal sarjana (SI);
c.Diutamakan memi1ikipengalaman keIja paling singkat 10 (sepuluh) tahun dibidang kesehatan atau mempunyai pengalaman keIja paling singkat 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan selain bidang kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
d.Membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi Perumda Silih Asih;
e.Batas usia direktur pada saat diangkat pertama kali berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
f.Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk oleh Bupati;
g.Jika tidak terdapat calon direktur sebagaimana dimaksud dalam .huruf e yang memenuhi syarat, Bupati dapat mengangkat direksi yang berusia diatas ketentuan sebagaimana dimaksud huruf e.

(2)Direktur diangkat oleh Bupati;
(2a)Dihapus.
(2b)Direktur mempunyai tugas :
1. a.Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda;
2. b.Membina pegawai Perumda;
3. c.Mengurus dan mengelola kekayaan Perumda;
4. d.Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
5. e.Menyusun 6 6
6. e.Menyusun Rencana Strategis Bisnis 4 (empat) tahunan (Business Plan! Corporeate Plan) yang elisahkan oleh Bupati mela!ui usul Dewan Pengawas;
7. f.Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda yang merupakan penjabaran tahunan dan Rencana Strategi Bisnis (Business Plan! Corporeate Plan) kepada Bupati mela!ui Dewan Pengawas;
8. g.Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda baik bulanan, triwulanan, dan tahunan.
(2c)Direktur da!am melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2b) mempunyai wewenang :
1. a.Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda;
2. b.Menetapkan susunan organisasi dan tata keIja Perumda;
3. c.Mengangkat pegawai untuk mendudukijabatan elibawah Direktur;
4. d.Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda;
5. e.MewakiliPerumda elida!am dan eliluar pengadilan;
6. f.Menandatangani Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Tahunan;
7. g.Menjua!, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda berdasarkan persetujuan Bupati atas Pertimbangan Dewan Pengawas.
(3)Pengangkatan Direktur dilakukan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun dan dapat eliangkat kembali hanya untuk I (satu) kali masa jabatan apabila terbukti mampu meningkatkan kineIja Perumda Silih Asih.
(4)Dihapus.
(5)Direktur tidak eliperkenankan merangkap jabatan dengan jabatan lainnya elilingkungan Pemerintah Kabupaten Maja!engka.
(6)Gaji dan penghasilan Direktur eliatur da!am Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.Di antara Pasa! 9 dan Pasa! 10 elisisipkan 2 (dua) Pasa!, yakni Pasa! 9A dan Pasa! 9B sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa19A (I) Apabila Direktur berha!angan sementara tidak dapat melaksanakan tugas paling kurang 7 (tujuh) harl keIja, maka untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas rutin, Bupati atas usul Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat lain eli Perumda Silih Asih sebagai Pelaksana Harlan.

(2)Apabila Direktur berha!angan tetap, maka untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas rutin, Bupati atas usul Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat lain eli Perumda Silih Asih sebagai Pelaksana Tugas.
(3)Pelaksana 7 7
(3)Pelaksana Harlan dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan danjatau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
(4)Penunjukan Pelaksana Harlan atau Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Surat Perintah.
(5)Pelaksana Harlan dan Pelaksana Tugas tidak diberikan tunjangan jabatan struktural.
(6)Penunjukan sebagai Pelaksana Harlan atau Pelaksana Tugas tidak menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan darl jabatan definitifnya dan tunjangan jabatannya tetap dibayarkan sesuai jabatan defmitifnya. Pasa19B
(1)Apabila sampai berakhimya masa jabatan Direktur, pengangkatan Direktur barn masih dalam proses penyelesaian, Bupati atas usul Dewan Pengawas dapat menunjukjmengangkat Direktur lama atau Pejabat Struktural Perumda Silih Asih sebagai Pejabat Sementara.
(2)Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
(4)Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

7.Ketentuan Pasal 11 dihapus.
8.Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, serta ayat (2) dan ayat (3) huruf b dan huruf c dihapus sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1)Direktur melaksanakan pengurusan dan pembinaan Perumda menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.
(2)dihapus.
(3)Dengan persetujuan tertulis darl Bupati, Direktur berwenang untuk :
1. a.Mengadakan petjanjian ketjasama dengan pihak ketiga;
2. b.dihapus;
3. c.dihapus;
4. d.Mengikat Perumda sebagai Penjamin.
  1. 9.Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 4 (empat) ayat yakni ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c), dan ayat (3d), sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut : Pasal 13 8 8 Pasal 13 (I) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati dengan anggota paling banyak sama dengan jumlah Direktur dengan usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan. (la) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari seorang Ketua dan Anggota. (lb) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari :
5. a.unsur Pemerintahan Daerah;
6. b.unsur tenaga profesional;
7. c.unsur masyarakat.
(2)Dewan Pengawas mempunyai tugas :
1. a.me1aksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perumda;
2. b.memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati baik diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perumda antara lain pengangkatan Direktur, program kerja yang diajukan oleh Direktur, rencana perubahan status kekayaan Perumda, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/ atau menandatangani Laporan triwulanan dan Laporan Tahunan; dan
3. c.memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/ corporate plan) dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda yang dibuat Direktur kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengawasan ke dalam untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas direktur tanpa mengurangi hak instansi atau badan lain yang menurut peraturan peundang-undangan berwenang mengadakan pengawasan dan/ atau pemeriksaan;
(3a)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara :
1. a.Periodik sesuai dengan jadual yang telah ditentukan;
2. b.Sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
(3b)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direktur dalam pelaksanaan tugas.
(3c)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan Perumda.
(3d)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas mempunyai wewenang yaitu :
1. a.Menilaikinerja Direktur dalam mengelola Perumda;
2. b.Menilai 9 9
3. b.Menilai laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direktur untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
4. c.Meminta keterangan Direktur mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda;
5. d.Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direktur kepada Bupati;
6. e.Mengusulkan penunjukan Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas kepada Bupati.
(4)Dewan Pengawas dapat meminta keterangan yang diperlukan kepada Direktur. (S) Besaran jasa bagi unsur-unsur Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.
(6)Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

10.Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Tahun Buku Perumda adalah sama dengan tahun takwim.
(2)Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum permulaan tahun buku, Direktur mengajukan Anggaran Perumda kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk tahun buku yang bersangkutan guna mendapat persetujuan.
(3)Anggaran Perumda baru dapat berlaku setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
(3a)Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Bupati tidak mengajukan keberatan, maka perhitungan Anggaran Tahun yang bersangkutan dianggap telah disahkan.
(4)Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang teIjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Bupati setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.

11.Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut : Pasa116

(1)Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, Direktur harus sudah mengirimkan Laporan Tahunan yang terdiri dari Laporan Pelaksanaan Bisnis dan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Bupati.
(2)Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diusahakan cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan;
(3)Jika 10 10
(3)Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati tidak mengajukan keberatan, maka Laporan Tahunan yang bersangkutan dianggap telah disahkan.
(4)Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati.

12.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1)Pegawaijpeketja usaha Daerah sejak berlakunya Peraturan daerah ini menjadi pegawaijpeketja Perumda.
(2)Kedudukan hukum, hak dan kewajiban seperti gaji, serta penghasilan lainnya dari direktur dan pegawai Perumda diatur dalam Peraturan Perumda.
(3)Direktur dapat mengangkat atau memberhentikan pegawaijpeketja Perumda dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

13.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1)Semua PegawaiPerumda, termasuk direktur dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak terbebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak Iangsung telah menimbulkan kerugian bagi Perumda, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
(2)Ketentuan-ketentuan tentang Tuntutan Ganti Rugi terhadap pegawai daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perumda.

14.Diantara BABXIII dan BABXIVdisisipkan 1 (satu) BAByakni BABXIllA dan diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 20A, yang berbunyi sebagai berikut : BABXJIIA KETENTUANPERALIHAN Pasal 20A Dikecualikan dari ketentuan Pasal 13 ayat (1) Dewan Pengawas yang diangkat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai berakhirnya masajabatan. Pasalll 11 11 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal eliundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Majalengka. Ditetapkan eli Majalengka pada tanggal 7 November 2017 BUPATI MAJALENGKA, ttd 8UTRI8NO Diundangkan eli Majalengka pada tanggal 7:t Novembe;L'(.,-2q.17 ,~'IV''' v I SEKRETARlS DAERA~4~ t KABUPATENMAJALENG'7 / ., , LEMBARANDAERAH KABUPATENMAJALENGKATAHUN 2017 NOMOR i Salinan sesuai dengan Aslinya, KEPALABAGlANHUKUM SETDA KABUPATENMAJALENGKA, dL:: <::: ~ GUN GUN M.D .• 8.H .• M.Pd. NIP. 196803271996031003 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PROVlNSI JAWA BARAT(7/240/2017).

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 18

Pasal 19

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2009

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2002

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 18

Pasal 19

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2009

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2002

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016