Peraturan Daerah ini ditetapkan bertujuan untuk mewujudkan penguatan lembaga perwakilan rakyat daerah serta meningkatkan kineIja, peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam mengembangkan kehidupan demokrasi demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyat. BAB III ..... .4 4 BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:
a.Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan AnggotaDPRD;
b.Belanja Penunjang Kegiatan DPRD;
c.Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
BABIV PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Kesatu Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Pasal 5
(1)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
a.APBD,meliputi:
1.Uang Representasi;
2.Tunjangan Keluarga;
3.Tunjangan Beras;
4.Uang Paket;
5.Tunjangan Jabatan;
6.Tunjangan Alat Kelengkapan;dan
7.Tunjangan Alat Kelengkapanlain.
b.Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
1.Tunjangan Komunikasi Intensif;dan
2.Tunjangan Reses.
(2)Pembebanan Pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 1 Uang Representasi Pasal 6
(1)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan AnggotaDPRD.
(2)Uang representasi Ketua DPRDsetara dengan gaji pokok Bupati.
(3)Uang 5 5
(3)Dang representasi wakil ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD.
(4)Dang representasi AnggotaDPRDsebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD.
Paragraf2 Tunjangan Keluarga clan Tunjangan Heras PasaI7
(1)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan AnggotaDPRD.
(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRDsebagaimana dimaksud ayat (I) besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf3 Uang Paket Pasal 8
(1)Dang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan AnggotaDPRD.
(2)Dang paket Ketua DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
(3)Dang paket Wakil Ketua DPRDsebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi WakilKetua DPRD.
(4)Dang paket Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi AnggotaDPRD.
Paragraf4 Tunjangan Jabatan Pasal 9 Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRDsebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan. ParagrafS Tunjangan A1at Kelengkapan clan Tunjangan A1at Kelengkapan Lainnya PasailO
(1)Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf a angka 6 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda dan Badan Kehormatan.
(2)Tunjangan 6 6
(2)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 7 diberikan kepada Pimpinan dan AnggotaDPRD yang duduk dalam Alat Kelengkapan lain selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
(3)Tunjangan alat kelengkapan diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan :
a.Ketua diberikan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjanganjabatan ketua DPRD;
b.Wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
c.Sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;dan
d.Anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
(4)Tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
a.ketua diberikan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
b.wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
c.sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;dan
d.anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
ParagraC6 Tunjangan Komunikasi Intensif clan Tunjangan Reses Pasa111
(1)Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kineIja kepada Pimpinan dan AnggotaDPRD.
(2)Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan AnggotaDPRD.
(3)Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(4)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga)kelompok, yaitu tinggi, sedang dan rendah.
(5)Pendapatan 7 7
(5)Pendapatan umum daerah sebagaimana climaksud pada ayat (4) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
(6)Belanja pegawai sebagaimana climaksudpada ayat (4)terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara
(7)Pemberlan tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana climaksud pada ayat (I) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan :
a.Untuk kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi diberikan paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi ketua DPRD;
b.Untuk kelompok kemampuan keuangan daerah sedang, diberikan paling banyak 5 (lima)kali dari uang representasi ketua DPRD;dan
c.Untuk kelompok kemampuan keuangan daerah rendah, diberikan paling banyak 3 (tiga)kali dari uang representasi ketua DPRD.
(8)Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana climaksud pada ayat (4) merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
(9)Penetapan mengenai kemampuan keuangan daerah sebagaimana climaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Pasal 12
(1)Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan AnggotaDPRDterdiri atas:
a.jaminan kesehatan;
b.jaminan kecelakaan kerja;
c.jaminan kematian; dan
d.pakaian dinas dan atribut.
(2)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana climaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRDdisediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
a.rumah negara dan perlengkapannya;
b.kendaraan dinasjabatan;dan
c.belanja rumah tangga.
(3)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (-I), AnggotaDPRDdapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
a.rumah negara dan perlengkapannya; dan
b.tunjangan transportasi.
Paragraf 1 8 8 Paragraf 1 Jaminan Kesehatan Pasa113
(1)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sasial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)juga termasuk suami atau istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggata DPRDdisediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan diluar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan aleh Badan PenyelenggaraJaminan Sasial Kesehatan.
(4)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk suami atau istri dan anak.
Paragraf2 Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Pasal 14 Jaminan kecelakaan ketja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan ketja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragaraf3 Pakaian Dinas dan Atribut Pasa115
(1)Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggata DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)huruf d terdiri atas:
a.Pakaian sipil harlan di sediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
b.Pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
c.Pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
d.Pakaian dinas harlan lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
e.Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
(2)Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan.
(3)Ketentuan 9 9
(3)Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dalam Peraturan Bupati.
Paragaraf4 Rumah Negara dan Perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan Pasal 16
(1)Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRDsesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRDsesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dibebankan pada APBD.
(5)Dalam hal Pimpinan DPRDberhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhimya masa bakti.
(6)Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
(7)Tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.