DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan PerwakiIan Rakyat Daerah, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD; Belanja Penunjang Kegiatan DPRD; Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sebagai impIementasi dari amanat Pasa! 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan PerwakiIan Rakyat Daerah, maka periu diIakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang mengatur Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan PerwakiIan Rakyat Daerah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan PerwakiIan Rakyat Daerah.

1.Pasa! 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Da!am Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Da!am Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang 2 2
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
6.Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4028);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6057); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA clan BUPATIMAJALENGKA MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. BABI KETENTUAN UMUM Pasa1l Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2.Pemerintah 3 3
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Majalengka.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
5.Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegangjabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Majalengka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
6.Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Majalengka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Sekretarlat DPRD adalah Sekretarlat DPRD Kabupaten Majalengka.
8.Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasiftkasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan Qerdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
9.Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kineIja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
10.Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan teses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
11.Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari- hari.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka. BABU MAKSUD DAN TUJUAN Pasa12 Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini ditetapkan bertujuan untuk mewujudkan penguatan lembaga perwakilan rakyat daerah serta meningkatkan kineIja, peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam mengembangkan kehidupan demokrasi demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyat.

a.Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan AnggotaDPRD;
b.Belanja Penunjang Kegiatan DPRD;
c.Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. BABIV PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

(1)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
1. a.APBD,meliputi:
  1. 1.Uang Representasi;
  2. 2.Tunjangan Keluarga;
  3. 3.Tunjangan Beras;
  4. 4.Uang Paket;
  5. 5.Tunjangan Jabatan;
  6. 6.Tunjangan Alat Kelengkapan;dan
  7. 7.Tunjangan Alat Kelengkapanlain.
2. b.Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
  1. 1.Tunjangan Komunikasi Intensif;dan
  2. 2.Tunjangan Reses.
(2)Pembebanan Pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan AnggotaDPRD.
(2)Uang representasi Ketua DPRDsetara dengan gaji pokok Bupati.
(3)Uang 5 5
(3)Dang representasi wakil ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD.
(4)Dang representasi AnggotaDPRDsebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD. Paragraf2 Tunjangan Keluarga clan Tunjangan Heras PasaI7
(1)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan AnggotaDPRD.
(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRDsebagaimana dimaksud ayat (I) besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf3 Uang Paket Pasal 8
(1)Dang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan AnggotaDPRD.
(2)Dang paket Ketua DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
(3)Dang paket Wakil Ketua DPRDsebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi WakilKetua DPRD.
(4)Dang paket Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi AnggotaDPRD. Paragraf4 Tunjangan Jabatan Pasal 9 Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRDsebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan. ParagrafS Tunjangan A1at Kelengkapan clan Tunjangan A1at Kelengkapan Lainnya PasailO
(1)Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf a angka 6 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda dan Badan Kehormatan.
(2)Tunjangan 6 6
(2)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 7 diberikan kepada Pimpinan dan AnggotaDPRD yang duduk dalam Alat Kelengkapan lain selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
(3)Tunjangan alat kelengkapan diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan :
1. a.Ketua diberikan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjanganjabatan ketua DPRD;
2. b.Wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
3. c.Sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;dan
4. d.Anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
(4)Tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
1. a.ketua diberikan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
2. b.wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
3. c.sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;dan
4. d.anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD. ParagraC6 Tunjangan Komunikasi Intensif clan Tunjangan Reses Pasa111
(1)Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kineIja kepada Pimpinan dan AnggotaDPRD.
(2)Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan AnggotaDPRD.
(3)Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(4)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga)kelompok, yaitu tinggi, sedang dan rendah.
(5)Pendapatan 7 7
(5)Pendapatan umum daerah sebagaimana climaksud pada ayat (4) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
(6)Belanja pegawai sebagaimana climaksudpada ayat (4)terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara
(7)Pemberlan tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana climaksud pada ayat (I) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan :
1. a.Untuk kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi diberikan paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi ketua DPRD;
2. b.Untuk kelompok kemampuan keuangan daerah sedang, diberikan paling banyak 5 (lima)kali dari uang representasi ketua DPRD;dan
3. c.Untuk kelompok kemampuan keuangan daerah rendah, diberikan paling banyak 3 (tiga)kali dari uang representasi ketua DPRD.
(8)Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana climaksud pada ayat (4) merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
(9)Penetapan mengenai kemampuan keuangan daerah sebagaimana climaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
(1)Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan AnggotaDPRDterdiri atas:
1. a.jaminan kesehatan;
2. b.jaminan kecelakaan kerja;
3. c.jaminan kematian; dan
4. d.pakaian dinas dan atribut.
(2)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana climaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRDdisediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya;
2. b.kendaraan dinasjabatan;dan
3. c.belanja rumah tangga.
(3)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (-I), AnggotaDPRDdapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya; dan
2. b.tunjangan transportasi.
(1)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sasial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)juga termasuk suami atau istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggata DPRDdisediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan diluar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan aleh Badan PenyelenggaraJaminan Sasial Kesehatan.
(4)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk suami atau istri dan anak. Paragraf2 Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Pasal 14 Jaminan kecelakaan ketja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan ketja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragaraf3 Pakaian Dinas dan Atribut Pasa115
(1)Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggata DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)huruf d terdiri atas:
1. a.Pakaian sipil harlan di sediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
2. b.Pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
3. c.Pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
4. d.Pakaian dinas harlan lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
5. e.Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
(2)Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan.
(3)Ketentuan 9 9
(3)Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dalam Peraturan Bupati. Paragaraf4 Rumah Negara dan Perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan Pasal 16
(1)Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRDsesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRDsesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dibebankan pada APBD.
(5)Dalam hal Pimpinan DPRDberhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhimya masa bakti.
(6)Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
(7)Tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan dan/atau diubah status hukumnya.
(2)Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak dapat diubah. Pasal 18 10 10 Pasal 18
(1)Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
(2)Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
(3)Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpahfjanji.
(4)Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
(5)Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan . dan/atau Anggota DPRDpada DPRDyang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
(6)Bagi Pimpinan dan Anggota DPRDyang suami atau istrinya menjabat sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah pada daerah yang sarna tidak diberikan tunjangan perumahan.
(7)Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRDyang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Pasal 19

Rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan AnggotaDPRDsecara bersamaan.

Pasal 20

(1)Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harns memperhatikan asas kepatutan, kew"jaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harns memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harns sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan AnggotaDPRD,tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas dan telepon.
(4)Besaran 11 11
(4)Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku di Kabupaten Majalengka untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
(5)Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan AnggotaDPRDtidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan AnggotaDPRDprovinsi.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Peraturan Bupati. Paragraf5 Belanja Rumah Tangga Pasa121
(1)Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangPimpinan DPRD.
(2)Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkankemampuan keuangan daerah.
(3)Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.
(4)Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3)diatur dalam Peraturan Bupati.
(5)Dalam hal Pimpinan DPRDtidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)huruf c.
(1)Pimpinan atau Anggota DPRDyang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
(2)Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
1. a.masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
2. b.masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua)bulan uang representasi;
3. c.masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga)bulan uang representasi;
4. d.masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat)bulan uang representasi ; dan
5. e.masa 12 12
6. e.masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
(3)Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal duma, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
(4)Pembayaran uangjasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uangjasa pengabdian. BABV BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD Pasa123
(1)Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenangDPRDberupa:
1. a.program, yang terdiri atas:
  1. 1.penyelenggaraanrapat;
  2. 2.kunjungan ketja;
  3. 3.pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
  4. 4.peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber. daya manusia di lingkungan DPRD;
  5. 5.koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
  6. 6.program lain sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangDPRD.
2. b.dana operasional Pimpinan DPRD;
3. c.pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
4. d.penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
5. e.belanja sekretariat fraksi.
(2)Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana ketja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Belanja penunjang kegiatan DPRDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan untuk mendanai pembayaran uang lelah/insentif/uang kehormatan/uang saku atau sejenisnya dalam mengikuti kegiatan- kegiatan DPRD. Paragraf2 13 13 Paragraf2 Dana Operasional Pimpinan DPRD Pasal 25
(1)Dana operasianal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)huruf b diberikan setiap bulan kepada ketua DPRDdan wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRDdan wakil ketua DPRDsehari-hari.
(2)Dana operasional sebagaimana pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5)yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(3)Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.Ketua DPRD,dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
  1. 1.tinggi, paling banyak 6 (enam) kali dari uang representasi Ketua DPRD;
  2. 2.sedang, paling banyak 4 (empat) kali dari uang representasi KetuaDPRD;
  3. 3.rendah, paling banyak 2 (dua) kali; dari uang representasi Ketua DPRD;
2. b.Wakil ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah :
  1. 1.tinggi, paling banyak 4 (empat) kali dari uang representasi wakil ketuaDPRD;
  2. 2.sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali dari uang representasi wakil ketua DPRD;
  3. 3.rendah, paling banyak 1,5 (satu kama lima) kali; dari uang representasi wakil ketua DPRD.
(4)Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dllakukan swap bulan dengan ketentuan:
1. a.80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum ; dan
2. b.20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasionallainnya.
(5)Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
(6)Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas. Paragraf3 14 14 Paragraf3 Kelompok Pakar atau Tim AbU Alat Kelengkapan DPRD Pasal 26
(1)Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRDatas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
(2)Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
(3)Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
(5)Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ParagraC4 Tenaga AbU Fraksi Pasal 27
(1)Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(2)Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.
(3)Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi diatur dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ParagraC5 15 15 ParagrafS Belanja Sekretariat Fraksi Pasa128
(1)Be1anjasekretariat fraksi sebagaimana climaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRDdan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(2)Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
(3)Penyediaan sarana meliputi ruang keIja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
(4)Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor secretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan. BABVI PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Pasal 29
(1)Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan kedalam rencana keIja dan anggaran satuan keIja perangkat daerah sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana climaksud pada ayat
(1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. ~3\ M..'b'6aran.be1.an.!,a.OPRO ~~ di.rn.ak'•.ud. pad.a ayat ~l\ merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD. BABVII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 30
(1)Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD defmitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya. KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 34 Seri E), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2007 Nomor 2 Seri E), sepanjang ketentuan yang mengatur mengenai Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasa132 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka. Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 28 Agustus 2017 BUPATlMAJALENGKA, ttd SUTRISNO Diundangkan di Majalengka pada tanggal 28 Agustus 2017 SEKRETARlSDAERAH, ~ t KABUPATENMAJA:ENG{ ~. AH~ODIIaN LEMBARANDAERAHKABUPATENMAJALENGKATAHUN2017 NOMOR 4 Salinan sesuai dengan Aslinya, KEPALABAGIANHUKUM SETDAKABUPATENMAJALENGKA, =--~ (Z- GUN GUN M.D .• S.H .• M.Pd. NIP.19680327 199603 1003 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWABARAT(4/144/2017).

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 17

Pasal 19

Pasal 20

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 17

Pasal 19

Pasal 20

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2017