DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 4 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan; KTR; kewajiban dan larangan; pembinaan, koordinasi, dan pengawasan; partisipasi masyarakat; satuan tugas penegak KTR; sanksi administratif; ketentuan pidana;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa aaiam rangka meimaungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau berupa rokok yang dapat menyebabkan penyakit, kematian dan menurunkan kualitas hidun. oerlu diambil lansfkah dalam pengembangan strategi dan kebijakan pengendalian dampak konsumsi rokok; /% /% r~s L/anvva L/V/i uaoai rvan rvv/LV/iiLUCiii x ciocii x vyiatux an Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tenlang Kesehaian, remermlaii Daeraii wajib

Menetapkan

menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa rokok dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; tv __;_t_ a- r\ _ _ _1 i o a. /r\ T T.. J _ ni_. l ' liuuj. JL W tij ' iAL. J VlXU-U-lXgj t t__1 ___r\_ _- "kt _ __ U livltiilÿ IIV/ÿUXU lVV|yUL»lllV Indonesia; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor b Taiiun 2026 tentang Fenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ketja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 902°. Nrsmnr 41 Tamhshan T «~USrnrs Npssra PprmKlilr Indonesia Nomor 6856);

3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keseiiatan (Lembaian Negaia Kcpubiik intioiiesia Tairuii 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4.Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050); r T3Ar„|..-rori tV|A,J„ j.,01. vrArriAr ao r\r\n\ A a. __a.m_ JL VXULU1UIX X Oxxxvx.UXtUli X 1 UXllWi ÿW XtUXUXX j . tvnuuig Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 11. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten majalengka Nomor 11); T\ _ . _ _. _ . _ T"\ _ . _ _ _ X_*__ Tit _ .. _. ___ L/Cligciii i,Ui bC lUj Uu.il l/CI ocixliu DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA dan rSUFATi MAJALEiNGKA MEMUTUSKAN: MeneLapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAw'ASAN TAN PA RGKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daiarn Peraturan Daerah mi yang uimaksuu dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan LJrusan Pemerintaban vans menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Majalengka. a tr . .. . 1 _ r> r - . .1.1.1. tr . . . .% ta . .1 . j # i . .. . 1. .

i.ivvÿpuicl Uilillo uUuiu.Il ii.vpu.iu jJuvÿiuii juliÿ membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
1. 5.Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, balk secara iisik, jiwa, maupun sosiai dan bukan sekeaar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
2. 6.Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lamnva vans? ciihasilkari dari tanaman TiicoticiTici tafedcvun. nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau j 1 1 . 1 1 lallpa Dci.LJ.cin La.ITiDciriH.ri. -o - <7 HJfeÿmlrnV- _ _j „ f „ 1_ rnpmj1£)ji.£)r A art rr-.ÿr-.rr ' hts:-,- rokok.
3. 8.Kawasan tanpa rokok adalah merupakan ruangan atau area yang ciinyatakan ciiiarang uniuk kegiatan merokok atau kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan di dalam maupun luar ruang dan mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik.
4. 9.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau 9.1 sit vans untuk mcnvcknsfsfsrsik&n Pclsiv&p&n Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, 1 1 m*. i . c i / . -». . 'C , _". * 1 1 i 11- rCiiaulillauI, ua.Il/ atau. jpcLLictXlI jallg GliaKuKall OxCii pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. 1U. TexxxpaL Piuses oeiajai Meixgajar auaxaix Leiiipal yaxxg dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
5. 11.Tempat anak bermain adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
6. 12.Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk liiiibiiig ut/Liii u. pv/l Iliuiiv/Ii) tiLiui'v Lv/i Lliv tempat ibadah keluarga.
7. 13.Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kenciaraan aarat, utiara cian axr, biasanya dengan kompensasi".
8. 14.Tempat keria adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdaoat sumber atau sumber-sumber bahaya.
9. 15.Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat 1 . i.iÿi _ 1 _ _ 1 f / m t I ÿ i . g uicUioCo oicn inuoyary.KUt lutiliiii Qciny ciiciLi iÿinpciL yaiig dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan xxxasy ax akal.
10. 16.Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan Masyarakat.
11. 17.Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab gedung adalah or an? dan / atau badan hukum vans karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang --I--.. _ _ 1_ _ _ _ i 1 ______ „ i. _ n Llx lv Lu.piA.LlIi o"v/ ivii vV u.vju.ii Lu.1xJl/u. x uxvl/ivj L/uxxv iiinxxv pemerintah maupun swasta.
12. 18.Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakarx kesaLuaxx baxk yarxg nxeiakukarx usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, flrma, kongsi, koperasi, persekutuan. vavasan. organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk L/ciClcili icUiiliju.. i_>r\.JL3 li ASAS DAN TUJUAN Fasai 2 Peraturan Daerah ini didasarkan atas asas :
a.kepentingan kualitas kesehatan manusia;
b.keseimbangan;
c.kemanfaatan;
d.keterpaduan *,
e.keserasian;
f.partisipasi; 1 - - i - fe- ll. ivv/clUiiuIiÿ CXolii transparansi dan akuntabilitas. rasai o Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:
a.menurunkan prevalensi perokok dan mencegah perokok pemula;
b.menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat dampak merokok:
c.meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa AAAWA WAVVyA*.,
d.melindungi Kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya konsumsi dari/aLau paparan zaL adiklii berupa produk Lembakau dan rokok elektronik yang dapat menyebabkan dampak buruk Kesehatan, ekonomi, dan lingkungan; dan
e.mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk aktif terlibat dalam upaya pengendalian produk tembakau dan rokok elektronik.

BAB III

tr A TT T A Q A *t rn A TfcTTJ a rjTT/-\

Pasal 4

(ij Kawasan Tanpa Rokok meiiputi:

a.fasilitas pelayanan kesehatan;
b.tempat proses belaiar-mengaiar;
c.tempat anak bermain;
d.tempat ibadah; gngrVii toji UtnUffl;
f.tempat kerja; dan
g.tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. t r _ __ y-> t 1 1 . 1 . 1 i 1 i ivavVaoaTi i ciripa KOKGK oCDagcliiiialla ClllliciivoLiQ pcLCicl ajat

(1)mempunyai syarat yaitu:
1. a.berlaku di seluruh kawasan tanpa rokok;
2. b.Liuak aua x uang iiicrOkok ui kawasan tanpa l ukok,
3. c.tidak ada paparan asap rokok pada orang lain; dan
4. d.pengecualian terhadap ketentuan huruf b, menyediakan tempat khusus untuk merokok pada tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya kecuali yang berpotensi menimbulkan bahava kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. rasai o
(1)Kawasan Tan pa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas tjaaar fcrl'JSr.
(2)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf g merupakan kawasan .. .. i. .1. r .1 r .. _i_. 1 i. . ... .». . t . Uv/UUo Clclxi clbclp FUKUxv XiiXiÿÿcJ. OuLcio gedung/ tempat/ruang paling luar.

Pasal 6

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

a.rumah sakit;
b.rumah bersalin; c rvVli WiniV"
d.Pusat Kesehatan Masyarakat;
e.balai pengobatan; I. posy ana uj g- tempat praktek kesehatan swasta; dan
h.fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. rasai / Tempat belajar-mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
a.sekolah;
b.universitas dan perguruan tinggi;
c.balai oendidikan dan oelatihan:
d.balai latihan kerja;
e.tempat bimbingan belajar; r _ a. -~~~ - ~ - J - -- x* Lviixÿ/ixb ivUi uuuj vtixxx
g.tempat belajar-mengajar lainnya. Pasai o Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
a.area bermain anak;
b.tempat penitipan anak;
c.gedung Pendidikan Anak Usia Dini;
d.gedung Taman Kanak-kanak; dan
e.tempat anak bermain lainnya.

Pasal 9

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

a.pura;
b.masjid / mushola;
c.gcrci 8 *
d.vihara;
e.klenteng; dan r j ... t. j . i - fi i r.ii f . .
i.ldliipu.1 IUu.Uci.Ii iolililiy LI. Angkutan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:
a.bus umum;
b.kereta api;
c.angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan kaiyawan; dan rj angkutan umuni IsAmivsl.

Pasal 11

m _ j 1 * 1 . 1 ,_ 1 1 1 Dnr<r>1 A v> . -_ , f C i CxxxjpclX KCrja, oC DHÿa_iiixcixlci CIlITiclxvoLi.CI QcLicxiii i ciScii t* IILii Lii x yang meliputi:

a.perkantoran pemerintah;
b.pexkanloraii swasla;
c.industri; dan
d.tempat kerja lainnya.

Pasal 12

Terrmat umum sebasaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf s yang meliputi:

a.pasar modern;
1. 1.ri0 „ j #_i r i. U. pu.uii.1 Liclu.ikJiwiiu.ij
c.tempat wisata;
d.tempat olahraga;
e.tempat hiburan;
f.hotel dan restoran;
g.tempat rekreasi;
h.tempat hiburan;
i.halte; i terminal snskut&n umum:
k.stasiun kereta api;
1. 1.bandar udara; dan j . 1 III. ICHipcil Uliiuili iclilxiijr~cl.

Pasal 13

Kelenluan icbih laxxjul xxxexxgexxax lexxxpal uxxxuxxx daxx lempal lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, tempat belajar-mengajar lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, tempat anak bermain lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, tempat ibadah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, angkutan umum lainnya _ _i_ _ _ _*_,__ _i*__i___i _t _t _ p_ _- -j _i J . n a.-, _. j. uC Uuÿuiiiiuliu. uixixuivu uva uuiuiii x ' tiviux i v iiui Li.1 Uj uuii lOiiipuL kerja lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dan tempat umum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 hurul m, uiatur daiarri PeraLurari Bupau.

BAB IV

KEw'AJiBAfN DAIn LARAinGAIn

Pasal 14

(i) PemerinLah Daerah berLanggurigjawab unluk melaksanakan penetapan kawasan tanpa rokok. -/ - I"/ "CVVcljiLJciii Uclii UtiiJÿJUiiÿJclVVilU SC Uciÿciiiiiciiici U.iiiicL£v£> U.U. pada ayat (1) dalam bentuk:

a.mengatur dan menyelenggarakan pengamanan produk tembakau dan rokok eiektronik;
b.menyediakan akses terhadap data dan informasi serta edukasi mengenai pengamanan produk tembakau dan rokok eiektronik
c.melakukan edukasi tentang bahaya rokok bagi YT13 SV9 rolra t ÿ
d.menyediakan layanan konseling dan intervensi farmakologi berhenti merokok; iit i .» i .. . ÿ» .» _ C. liiCiaKUKaii KCgialall ÿCIxCiiLlcLTl uall pCngCIuuallgaiij
f.melakukan upaya pengembangan dalam rangka diversifikasi produk tembakau yang penggunaannya akaxx ixxexxxbawa iiiaxiiaaL bagx kesexxai.au daxx melindungi kelestarian tanaman tembakau;
g.melakukan advokasi dan kerja sama lintas program / sektor dan masyarakat;
h.mendorong partisipasi dan Upaya Kesehatan bersumber dava masyarakat untuk pensendalian konsumsi produk tembakau dan rokok eiektronik;
i.melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 1 i.n r-.-. r*. r~« iixipiv/Ij.xC/ix Lclux xv.C4.vv u.ouxi ccixxpol x wxvwxv vxuxx pvxu.i cuxgclii iklan, promosi, dan sponsor produk tembakau dan rokok eiektronik.
j.melakukan pemantauan dan evaiuasx terhadap pelaksanaan kawasan tanpa rokok;

Pasal 15

(1)Setiap orang dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok.
(2)Setiap orang/badan dilarang mengiklankan, mempromosikan, memberikan sponsor, menjual, dan/atau membeli rokok di Kawasan Tanpa Rokok.
(3)Laranean meniusl dan membeli scbaffaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki ijin untuk menjual rokok. / a \ i . ,,, , ,. 1 11 1 . j ÿ C)CUap orang yaiig mciijLicii fokgk cli iciiipai LirxiLirn. dilarang untuk memperlihatkan atau memajang secara jelas jenis dan produk rokok.

Pasal 16

(1)Setiap pengelola Kawasan Tanpa Rokok wajib untuk:
1. a.melakukan pengawasan internal pada pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
2. b.melarang semua orang yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok vansroeniadi tansrsrunsf law&tanva.
3. c.menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya i «_ i i *i ii
4. d.mcniasarig laiiuci uiiaTaiig mcroKOK oCoUai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah Lex baca daxx/atau uxdexxgax baxk.
(2)Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasai 4 ayat (1) -o - untuk merokok.
(3)Kewajiban menyediakan tempat khusus untuk merokok pada tempat keija, tempat umum dan tempat iamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya Kesehatan dan keselamatan keija sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (a\ Temoat khusus untuk merokok sebasraimana dirnaksud pada ayat (2) merupakan ruang terbuka, terpisah dari bangunan utama, jauh dari lalu lalang orang, dan jauh i . . , -» i _ i aari piniu KciUai maSUK.
(1)Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap penataan dan pengelolaan Kawasan Tanpa T-% _ 1_1_ x vUivvv i.*v .
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyebariuasan iniormasi dan sosiaiisasi;
2. b.koordinasi dengan seluruh lembaga pemerintah dan non-pemerintah;
3. c.memberikan motivasi tidak merokok dalam Kawasan Tanpa Rokok;
4. d.Derumusan kebiiakam dan
5. e.bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan non- pemerintah, baik nasional maupun internasional.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

tr A TT T A Q A *t rn A TfcTTJ a rjTT/-\

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

KEw'AJiBAfN DAIn LARAinGAIn

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

tr A TT T A Q A *t rn A TfcTTJ a rjTT/-\

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

KEw'AJiBAfN DAIn LARAinGAIn

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023