DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majene Tahun 2025-2045 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Sistematika RPJPD meliputi: a. pendahuluan; b. gambaran umum kondisi Daerah; c. permasalahan dan isu strategis Daerah; d. visi dan misi Daerah; e. arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan f. penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majene Tahun 2025-2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majene (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 334, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7085); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE dan BUPATI MAJENE MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2025-2045. - - ~2~

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Majene.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan dan fungsi penunjang penelitian pengembangan. dan
6.Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan pertimbangan sumberdaya yang ada.
7.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
9.Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif. - - ~3~
10.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN Tahun 2025- 2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode Tahun 2025-2045.
11.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025- 2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk periode Tahun 2025-2045.
12.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majene Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Majene Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Majene untuk periode Tahun 2025-2045.

Pasal 2

RPJPD Kabupaten Majene Tahun 2025-2045 merupakan:

a.penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah Kabupaten Majene untuk tahun 2025- 2045 yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025- 2045, KLHS RPJPD Kabupaten Majene Tahun 2025- 2045 dan RTRW Kabupaten Majene Tahun 2012-2032;
b.dokumen rencana pembangunan daerah yang memberikan arah sekaligus menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun di Kabupaten Majene bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan keterpaduan, keberlanjutan, dan sinergitas pembangunan dalam rangka menyejahterakan masyarakat Kabupaten Majene yang berkeadilan, sebagai upaya mendukung pencapaian RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025- 2045 dan pencapaian RPJPN Tahun 2025- 2045 dalam rangka perwujudan Indonesia Emas 2045.

Pasal 3

(1)Maksud penetapan RPJPD Kabupaten Majene Tahun 2025- 2045 adalah penetapan dokumen rencana pembangunan daerah sebagai pedoman bagi penyusunan RPJMD (2) Kabupaten Majene. Tujuan penetapan RPJPD Kabupaten Majene Tahun 2025- 2045 adalah penetapan dokumen rencana pembangunan daerah untuk:
1. a.mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. b.menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antarruang, antarwaktu, serta antarfungsi pemerintahan maupun antara pusat dan daerah;
3. c.menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penanganan, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. d.mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e. menjamin terciptanya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. - - ~4~

Pasal 4

(1)Sistematika RPJPD meliputi :
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran umum kondisi Daerah;
3. c.permasalahan dan isu strategis Daerah;
4. d.visi dan misi Daerah;
5. e.arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
6. f.penutup.
(2)Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi RPJPD Kabupaten Majene Tahun 2025- 2045.
(2)Pengendalian dan evaluasi RPJPD Kabupaten Majene Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan:
1. a.konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil RPJPD Kabupaten Majene Tahun 2025-2045;
2. b.konsistensi antara RPJPD Kabupaten Majene Tahun 2025-2045 dengan RPJPN Tahun 2025-2045;
3. c.konsistensi antara RPJPD Kabupaten Majene Tahun 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2045;
4. d.konsistensi antara RPJPD Kabupaten Majene Tahun 2025-2045 dengan KLHS RPJPD Kabupaten Majene Tahun 2025-2045;
5. e.konsistensi antara RPJPD Kabupaten Majene Tahun 2025-2045 dengan RTRW Kabupaten Majene Tahun 2012- 2032; dan
6. f.kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator- indikator kinerja yang telah ditetapkan.
(3)Pengendalian dan evaluasi RPJPD Kabupaten Majene Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Perencanaan pembangunan daerah;
2. b.pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
3. c.evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.
(4)Pengendalian dan evaluasi RPJPD Kabupaten Majene Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Majene.

Pasal 6

(1)Perubahan RPJPD Kabupaten Majene Tahun 2025-2045 dapat dilakukan apabila: - - ~5~
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 7

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 3) dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene. Ditetapkan di Majene pada tanggal 16 Mei 2025 BUPATI MAJENE, CAP/TTD A. ACHMAD SYUKRI Diundangkan di Majene pada tanggal 16 Mei 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE, CAP/TTD ARDIANSYAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2025 NOMOR 1. NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT : 11-5/2025 - - ~6~ PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2025-2045 I. UMUM Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk menjamin agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan. Hal ini merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 5 ayat

(1)menyatakan bahwa RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJPN. Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah (RTRW). RPJPD Kabupaten Majene Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Majene yang dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dengan tujuan untuk mewujudkan keterpaduan, keberlanjutan, dan sinergitas pembangunan dalam rangka menyejahterakan masyarakat yang berkeadilan. RPJPD Kabupaten Majene Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah Kabupaten Majene untuk Tahun 2025-2045 yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2045, KLHS RPJPD Kabupaten Majene Tahun 2025- 2045 dan RTRW Kabupaten Majene Tahun 2012-2032. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majene Tahun 2025-2045. - - ~7~ II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…