DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 24 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang RPJMD untuk menjabarkan visi, dan misi kepala daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan,Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta programPerangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN,RPJMD Provinsi, dan RPJPD Kabupaten Majene secara sinergis dan terpadu

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majene Tahun 2021 - 2026;
c.bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Majene tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majene Tahun 2021 – 2026; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang Undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ~ 2 ~
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537); ~ 3 ~
16.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adiministrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); ~ 4 ~
26.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah NasionaL (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
31.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
32.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
33.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
34.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); ~ 5 ~
36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
38.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
39.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 52);
40.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022;
41.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
42.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
43.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2013 Nomor 6);
44.Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 16);
45.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2010 Nomor 4); ~ 6 ~
46.Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majene Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 Nomor 9);
47.Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 Nomor 12);
48.Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 Nomor 22) ;
49.Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majene Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2019 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE dan BUPATI MAJENE

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN MAJENE TAHUN 2021–2026.

BAB I

Pendahuluan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Majene.
2.Bupati adalah Bupati Majene.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RepublikIndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ~ 7 ~
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah
8.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
9.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara
10.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
11.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
13.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Sulawesi Barat adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
14.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai tahun 2022.
15.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 – 2026 yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Majene adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai tahun 2026.
16.Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun ~ 8 ~
17.Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
18.Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
19.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
20.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi
21.Tujuan adalah Sesuatu kondisi yang akan di capai atau di hasilkan dalam jangka 5 (lima) tahunan
22.Sasaran adalah rumusan kondisi yang mengambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/perangkat Daerah yang di peroleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah
23.Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran;
24.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi;
25.Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang di laksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD;
26.Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan,program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), Hasil (Outcome), dampak (impact);

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan sebagai berikut:

Pasal 2

(1)RPJMD dimaksudkan untuk menjabarkan visi, dan misi kepala daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan,Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta programPerangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN,RPJMD Provinsi, dan RPJPD Kabupaten Majene secara sinergis dan terpadu.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan sebagai: ~ 9 ~
1. a.pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja-Perangkat Daerah;
2. b.pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;
3. c.pedoman dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan.
(3)RPJMD dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
(4)Tata cara penyusunan penjabaran perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, serta tata cara pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala Daerah.
(5)Perangkat Daerah penanggung jawab pelaksanaan program ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH Gambaran keuangan daerah merupakan suatu aspek penting untuk dapat mengetahui kinerja pengelolaan keuangan suatu daerah dalam suatu periode waktu tertentu. Capaian kinerja keuangan pada periode tersebut menjadi data dasar atau baseline data yang dibutuhkan untuk memprediksi kemampuan keuangan daerah dalam mendanai rencana pembangunan pada periode selanjutnya. Dengan menganalisis gambaran pengelolaan keuangan daerah akan menjelaskan kinerja pengelolaan keuangan di masa lalu, perilaku data dan informasi pertanggungjawaban keuangan daerah, dan bagaimana proyeksi ketersediaan dana pembangunan pada masa mendatang. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 3

(1)Penyusunan Dokumen RPJMD tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
1. a.BAB I : Pendahuluan
2. b.BAB II : Gambaran Umum Kondisi daerah
3. c.BAB III : Gambaran Keuangan Daerah
4. d.BAB IV : Permasalahan Dan isu-isu Strategis
5. e.BAB V : Penyajian Visi, Misi,Tujuan dan Sasara
6. f.BAB VI : Strategis dan Arah Kebijakan Pembangunan
7. g.BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
8. h.BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
9. i.BAB IX : Penutup
(2)Penjabaran dan uraian lebih lanjut terkait sistematika RPJMD Kabupaten Majene periode 2021-2026 sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perda ini.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH Permasalahan dan isu strategis Daerah merupakan bagian penting dan sangat menetukan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan Daerah baik jangka panjang, menengah dan pendek. Identifikasi permasalahan pembangunan Daerah yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan efektifitas kinerja pembangunan serta dapat menentukan arah kebijakan dan Langkah strategis yang dapat di ambil oleh pimpinan Daerah.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD. ~ 10 ~
(2)Pengendalian dan evalausi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan dalam rangka untuk mengarahkan program pembangunan daerah, Indikator kinerja dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang dituangkan dalam RKPD sesuai dengan rencana dalam RPJMD.
(3)Tata cara pengendalian dan evalausi sebagaiman di maksud pada ayat(1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1. Visi BAB ini berisikan Visi dan Misi Kabupaten Majene Tahun 2021- 2024 beserta penjelasannya. Visi dan misi ini merupakan perwujudan dari Visi dan Misi pasangan H. Andi Achmad Syukri Tammalele, S.E.MM – Arismunandar, S.STP.MM sebagai pasangan terpilih pada Pilkada Serentak 9 Desember 2020. RPJMD Kabupaten Majene tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran narasi politis dan operasionalisasi janji politik Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang dimuat dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang kemudian akan menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

Pasal 5

Dalam hal terjadi kondisi yang berpengaruh terhadap pencapaian target tahunan pada indikator, sasaran dan program dalam RPJMD tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, maka penyesuaian dapat dilaksanakan pada saat penyusunan RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2026.

Pasal 7

Dokumen RKPD tahun 2022 menjadi bagian dari Dari RPJMD periode 2021-2026.

Pasal 8

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan pada masa transisi, maka penyusunan dokumen perencanaan tahunan yang dijadikan pedoman adalah RPJPD Kab. Majene, RPJMD Provinsi dan RPJMN.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, berdasarkan peraturan perundang-undangan. ~ 11 ~

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (52)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 2007

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008

Perda Nomor 14 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2012

Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2012

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 10 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8