DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Koordinasi Dan Kemitraan Kepemudaan, Peran, Tanggung Jawab, Dan Hak Pemuda, Pemberdayaan, Pengembangan Dan Organisasi Kepemudaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam membangun potensi pemuda yang inovatif, kreatif, mandiri dan berdaya saing mampu berpartisipasi dalam pembangunan daerah perlu penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda secara terencana, sistematis, terpadu, berkesinambungan dan berkelanjutan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda sesuai dengan karakteristik dan potensidaerah dan bahwa peraturan daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kepemudaan sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene tentang Pelayanan Kepemudaan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4298); ~ 2 ~
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pemer Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
6.Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyrakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarna dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238); 10.Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepemudaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163); 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); ~ 3 ~ 12.Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2014 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAT KABUPATEN MAJENE dan BUPATI MAJENE MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Majene .
2.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dantugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Bupati adalah Bupati Majene.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
9.Pemuda adalah laki-laki dan perempuan warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enambelas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
10.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda. ~ 4 ~
11.Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
12.Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkanuntuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
13.Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
14.Pengembangan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda.
15.Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan Pemuda.
16.Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
17.Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagaimasalah.
18.Fasilitasi adalah dukungan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan Kepemudaan.
19.Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan salingmenguntungkan.
20.Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayananKepemudaan.
21.Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayananKepemudaan.
22.Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materil dan/atau non materil.
23.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24.Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.

BAB II

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan Daerah sesuai dengan kewenangan serta mengkoordinasikan Pelayanan Kepemudaan. ~ 5 ~

Pasal 3

Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda dan pelopor, wirausaha muda dan Pemuda kader.

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda sesuai karakteristik dan potensi Daerah.

Pasal 5

(1)Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 menjadi tanggung jawab Bupati.
(2)Bupati dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1),berwenang:
1. a.Menetapkan kebijakan Pelayanan Kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.menetapkan rencana strategis Pelayanan Kepemudaan;
3. c.menetapkan kebijakan dan melakukan kerja sama dan kemitraan dalam Pelayanan Kepemudaan dengan Masyarakat, lembaga, pelaku usaha lingkup Daerah, nasional daninternasional;
4. d.mengoordinasikan program PelayananKepemudaan;
5. e.merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan;
6. f.menyediakan Prasarana dan SaranaKepemudaan;
7. g.memfasilitasi program dan kegiatan Pemuda dan organisasi Pemuda dalam penyelenggaraan PelayananKepemudaan;
8. h.memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
9. i.mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi Kepemudaan dan sumber daya Pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
10. j.memberikan penghargaan kepada Pemuda, organisasi Kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usahayangberperan dalam penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan; dan
11. k.memberikan sanksi kepada Pemuda, organisasi Kepemudaan, Masyarakat dan/atau pelaku usaha yang melanggar dalam penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
(3)Dalam melaksanakan tugas wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Bupati menunjuk perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. ~ 6 ~

BAB III

KOORDINASI DAN KEMITRAAN KEPEMUDAAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah Wajib melakukan koordinasi strategis lintas Kabupaten/Kota dan/atau sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
(2)Koordinasi strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.program sinergis antar kabupaten/kota dan/atau sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporanPemuda;
2. b.kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda; dan/atau
3. c.kegiatan mengatasi kemerosotan moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan serta narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 7

(1)Pemuda dan organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam Pelayanan Kepemudaan.
(2)Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara Pemuda atau organisasi Kepemudaan dengan dunia usaha atau pihak ketiga lainnya.
(3)Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas dan saling memberi manfaat.

Pasal 8

(1)Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan dengan organisasi Kepemudaan lainnya baik dari Daerah, nasional maupun internasional.
(2)Kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 9

(1)Pemuda berperan aktif sebagai:
1. a.kekuatan moral berdasarkan standar etik masyarakat di Daerah;
2. b.kontrol sosial berdasarkan nilai lokal;dan
3. c.agen perubahan dalam segala aspekpelayanan.
(2)Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan: ~ 7 ~
1. a.menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupanKepemudaan;
2. b.memperkuat iman dan taqwa serta ketahanan mental spiritual;
3. c.meningkatkan kesadaranhukum;
4. d.meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme;dan
5. e.meningkatkan ketahanan Daerah dannasional.
(3)Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkandengan:
1. a.memperkuat wawasan kebangsaan;
2. b.membangkitkankesadaranatastanggungjawab,hak,dan kewajiban sebagai warga negara atau wargamasyarakat;
3. c.membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakanhukum;
4. d.meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
5. e.menjamin transparansi dan akuntabilitas publik;dan
6. f.memberikan kemudahan aksesinformasi.
(4)Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:
1. a.pendidikan politik dandemokratisasi;
2. b.sumber daya ekonomi;
3. c.kepedulian terhadapmasyarakat;
4. d.ilmu pengetahuan danteknologi;
5. e.olahraga, seni, danbudaya;
6. f.kepedulian terhadap kesehatan dan lingkungan hidup;
7. g.pendidikan kewirausahaan;dan
8. h.kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

Pasal 10

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan untuk:

a.menjaga Pancasila sebagai ideologinegara;
b.menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.memperkukuh persatuan dan kesatuanbangsa;
d.melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
e.meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan Masyarakat;
f.meningkatkan ketahanan Daerah dannasional;
g.melestarikan budaya Daerah dannasional;
h.meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Daerah dan Nasional;
i.meningkatkan solidaritas dan kebersamaan antar Pemuda; dan
j.pengembangan potensi diri dalam segala aspek kehidupan.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2009

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2009

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2014