DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 12 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 91

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai Prinsip, Maksud dan Tujuan Kerjasama, Ruang Lingkup Kerjasama, Persetujuan DPRD, Tahapan Pelaksanaan Kerjasama dan Berakhirnya Kerjasama.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Majene tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ~ 2 ~
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sualawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 91,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); ~ 3 ~
15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
20.Pemerintah Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 tahun 2006 tentang Pokok-pokok Penelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 4);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 10);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2018 Nomor 11);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 11); ~ 4 ~
25.Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 Nomor 9);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majene Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE dan BUPATI MAJENE

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG PENYELENGGARAAN KERJASAMA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Majene.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabuapten Majene.
3.Bupati adalah Bupati Majene.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene.
5.Pemerintah Daerah lain adalah pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota di wilayah Negara Kesatuan
6.Gubernur/Bupati/Walikota di dalam Provinsi adalah gubernur/bupati/walikota di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
7.Gubernur/Bupati/Walikota lain adalah gubernur/bupati/walikota di luar wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene ~ 5 ~
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majene.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten Majene.
11.Penyelengaraan Kerjasama Daerah adalah rangkaian kegiatan kerjasama, yang prosesnya dimulai dari perencanaan, persiapan, penawaran,penyiapan kesepakatan, penandatanganan kesepakatan, penyiapan perjanjian, penandatanganan perjanjian, dan pelaksanaan.
12.Kerjasama Daerah yang selanjutnya disebut Kerjasama adalah kesepakatan antara Bupati dengan gubernur/bupati/walikota di Provinsi, atau dengan gubernur/bupati/walikota lain, atau dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, atau dengan pihak Luar Negeri dan/atau dengan Badan Hukum, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
13.Badan Hukum adalah badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

BAB II

PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

Pasal 2

(1)Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, Kabupaten berwenang untuk melakukan Kerjasama.
(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana untuk:
1. a.lebih memantapkan hubungan dan keterikatan Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lain;
2. b.menyerasikan pembangunan daerah;
3. c.mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan Badan Hukum; dan
4. d.meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiscal

Pasal 3

Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, secara umum harus berpegang pada prinsip: ~ 6 ~

a.efisiensi, yaitu upaya Pemerintah Daerah melalui Kerjasama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal;
b.efektivitas, yaitu upaya Pemerintah Daerah melalui Kerjasama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat;
c.sinergi, yaitu upaya untuk terwujudnya harmoni antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta untuk melakukan Kerjasama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
d.saling menguntungkan, yaitu pelaksanaan Kerjasama harus dapat memberikankeuntungan bagi masing- masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
e.kesepakatan bersama, yaitu persetujuan para pihak untuk melakukan Kerjasama;
f.itikad baik, yaitu kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan Kerjasama;
g.mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu seluruh pelaksanaan Kerjasama harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
h.persamaan kedudukan, yaitu persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hokum bagi para pihak yang melakukan Kerjasama;
i.transparansi, yaitu adanya proses keterbukaan dalam Kerjasama;
j.keadilan, yaitu adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan Kerjasama; dan
k.kepastian hukum, yaitu bahwa Kerjasama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan Kerjasama.

Pasal 4

Pelaksanaan Kerjasama dengan Pihak Luar Negeri, selain berpegang pada prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga harus memperhatikan prinsip sebagai berikut:

a.tidak mengganggu stabilitas politik dan perekonomian;
b.menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.mempertahankan keberlanjutan lingkungan;
d.mendukung pengarusutamaan gender; dan
e.sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ~ 7 ~

Pasal 5

Kerjasama dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sumber pendapatan asli daerah.

Pasal 6

Kerjasama, bertujuan untuk :

a.meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan, menghindari benturan kepentingan, dan mengurangi kesenjangan;
b.memaksimalkan pelaksanaan kewenangan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya dan potensi daerah;
c.meningkatkan kualitas pelayanan publik;
d.mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
e.meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
f.meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.

BAB III

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 7

(1)Ruang lingkup Kerjasama meliputi:
1. a.kerjasama dengan pemerintah daerah lain;
2. b.kerjasama dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau sebutan lain ;
3. c.kerjasama dengan Badan Hukum; dan
4. d.kerjasama dengan pihak luar negeri.
(2)Kerjasama dengan pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.kerjasama dengan Provinsi atau kabupaten/kota dalam Provinsi; dan
2. b.kerjasama dengan provinsi atau kabupaten/kota dalam provinsi yang berbeda.
(3)Kerjasama dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau sebutan lain sebagaimana dim\aksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: ~ 8 ~
1. a.kerjasama dengan kementerian; dan
2. b.lembaga pemerintah non kementerian.
(4)Kerjasama dengan Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
1. a.kerjasama dengan perusahaan swasta berbadan hukum;
2. b.kerjasama dengan badan usaha milik negara;
3. c.kerjasama dengan badan usaha milik daerah;
4. d.kerjasama dengan koperasi;
5. e.kerjasama dengan yayasan; dan
6. f.kerjasama dengan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
(5)Kerjasama dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,meliputi:
1. a.kerjasama dengan pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah di luar negeri;
2. b.kerjasama dengan perserikatan bangsa-bangsa termasuk badan-badannya dan organisasi/lembaga internasional lainnya;
3. c.kerjasama dengan organisasi/lembaga swadaya masyarakat luar negeri;
4. d.kerjasama dengan badan hukum milik pemerintah negara/negara bagian/daerah diluar negeri; dan kerjasama dengan swasta di luar negeri.

Pasal 8

(1)Para pihak yang menjadi Subjek Kerjasama dengan pemerintah daerah lain adalah Bupati dengan:
1. a.gubernur/bupati/walikota dalam Provinsi; atau
2. b.gubernur/bupati/walikota dalam provinsi yang berbeda.
(2)Para pihak yang menjadi Subjek Kerjasama dengan Badan Hukum adalah Bupati dengan:
1. a.direksi/pimpinan perusahaan swasta yang berbentuk perseroan terbatas;
2. b.direksi/pimpinan badan usaha milik negara;
3. c.direksi/pimpinan badan usaha milik daerah;
4. d.ketua koperasi;
5. e.yayasan; atau
6. f.ketua/pimpinan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
(3)Para pihak yang menjadi Subjek Kerjasama dengan pihak luar negeri adalahBupati dengan:
1. a.kepala pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah di luar negeri; ~ 9 ~
2. b.pimpinan perserikatan bangsa-bangsa termasuk pimpinan badan-badannya dan pimpinan organisasi/lembaga internasional lainnya;
3. c.pimpinan organisasi/lembaga swadaya masyarakat luar negeri;
4. d.Badan Hukum milik pemerintah negara/negara bagian/daerah luar negeri; atau
5. e.direksi/pimpinan perusahaan/lembaga swasta di luar negeri.
(4)Kewenangan penandatangan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD, yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Objek Kerjasama meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan PemerintahDaerah, aset daerah dan potensi daerah serta penyediaan pelayanan publik.
(2)Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.pekerjaan umum;
4. d.perumahan;
5. e.penataan ruang;
6. f.perencanaan pembangunan;
7. g.perhubungan;
8. h.lingkungan hidup;
9. i.pertanahan;
10. j.kependudukan dan catatan sipil;
11. k.pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
12. l.keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
13. m.Sosial
14. n.ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
15. o.koperasi dan usaha kecil dan menengah;
16. p.penanaman modal;
17. q.kebudayaan dan pariwisata;
18. r.kepemudaan dan olahraga;
19. s.kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
20. t.otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkatdaerah, kepegawaian dan persandian; ~ 10 ~
21. u.pemberdayaan masyarakat;
22. v.statistik;
23. w.kearsipan;
24. x.perpustakaan;
25. y.komunikasi dan informatika;
26. z.pertanian dan ketahanan pangan; aa. perdagangan; dan bb. perindustrian.
(3)Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang diberikan bagi masyarakat oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
1. a.pelayanan administrasi;
2. b.pengembangan sektor unggulan; dan
3. c.penyediaan barang dan jasa seperti rumah sakit, pasar, pengelolaan air bersihperumahan, tempat pemakaman umum, perparkiran, persampahan, pariwisatadan sektor perhubungan.

Isi peraturan

Teks91PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959