DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 12 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai Air Susu Eksklusif, Waktu dan Tepat Menyusui, Prosedur Tetap Bersalin dan Konseling, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap pemberian ASI eksklusif dan susu formula.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif yang merujuk pada ketentuan Pasal 128 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Tentang Pemberian Air Susu Ibu Secara Eksklusifi; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); ~ 2 ~
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Pangan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291); ~ 3 ~
15.Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE dan BUPATI MAJENE MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Majene.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Majene.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kesehatan.
5.Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kesehatan.
6.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Majene.
7.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan yang memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan meliputi perawat, bidan, dokter, dokter spesialis kebidanan dan kandungan dan dokter spesialis anak.
8.Tenaga kesehatan lainnya adalah setiap tenaga kesehatan selain tenaga kesehatan sebagimana tersebut pada nomor 7, seperti ahli gizi, sanitarian dan penyuluh kesehatan masyarakat. ~ 4 ~
9.Sarana pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat.
10.Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
11.Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan pada bayi sejak lahirkan selama 6 (enam) bulan tanpa menambahkan dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
12.Kolostrum adalah air susu ibu yang keluar pada hari pertama sampai hari keempat setelah kelahiran bayi.
13.Menyusui Eksklusif adalah proses menyusui yang dilakukan oleh ibu kepada bayinya sejak lahir sampai berusia 6 (enam) bulan tanpa disertai dengan pemberian makanan atau minuman lain selain Air Susu Ibu (ASI) kecuali obat dan vitamin.
14.Susu Formula bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
15.Institusi pelayanan adalah institusi kesehatan baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap kesehatan ibu dan anak meliputi bidan praktek swasta, polindes, puskesmas, rumah bersalin, balai pengobatan dan rumah sakit.
16.Promosi adalah segala bentuk kegiatan dalam upaya memperkenalkan dan atau menjual produk.
17.Inisiasi menyusu dini selanjutnya disingkat IMD adalah bayi mulai menyusui sendiri segera setelah lahir paling singkat selama 1 (satu) jam yang dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kuit ibu.
18.Waktu menyusui adalah waktu yang diberikan kepada ibu untuk memberikan Air Susu Ibu Eksklusif.
19.Ruang Laktasi adalah tempat yang disediakan bagi ibu menyusui untuk memberikan Air Susu Ibu Eksklusif.
20.Konseling adalah proses pemberian informasi dan edukasi oleh tenaga terlatih tentang pemberian ASI Eksklusif kepada ibu atau anggota keluarganya untuk membantu ibu mengatasi masalah dalam pemberian ASI yang dilaksanakan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai.
21.Persalinan adalah proses fisiologik dimana uterus mengeluarkan atau berupaya mengeluarkan janin dan plasenta setelah masa kehamilan 20 minggu atau lebih dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir atau jalan lain dengan bantuan atau tanpa bantuan. ~ 5 ~
22.Orang adalah orang perorangan.
23.Badan adalah badan usaha dan/atau non usaha yang berbentuk badan hukum dan/atau tidak berbadan hukum yang menjalankan jenis usaha/kegiatan bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan ASI Eksklusif berasaskan:

a.Prikemanusiaan;
b.Prikeadilan;
c.Manfaat;
d.Perlindungan;
e.Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia;
f.Nondiskriminatif, dan
g.Norma Agama.

Pasal 3

Pengaturan ASI Eksklusif bertujuan untuk:

a.Menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
b.Memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya;
c.Meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah dalam pemberian ASI Eksklusif.

BAB III

AIR SUSU EKSKLUSIF

Pasal 4

(1)Setiap bayi berhak mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan.
(2)ASI Eksklusif diberikan kepada bayi sejak lahir sampai usia 6 (enam) bulan dan dilanjutkan pemberian ASI sampai anak berusia 2 (dua) tahun dengan pemberian makanan tambahan yang sesuai.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan atas indikasi medis dan kondisi khusus.
(4)Indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan diagnosis dan keputusan dokter.
(5)Indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: ~ 6 ~
1. a.Ibu yang menderita penyakit menular;
2. b.Ibu yang menderita keganasan pada payudara;
3. c.Bayi yang mengalami kondisi:
  1. 1.Galaktosemia klasik;
  2. 2.Penyakit kemih beraroma sirup maple/maple syrup urine disease;
  3. 3.Fenilketonuria.
  4. 4.Bayi BBLR dan atau prematur
(6)Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada kondisi bayi tidak memungkinkan mendapatkan ASI Eksklusif karena:
1. a.Ibu meninggal;
2. b.Ibu cacat mental;
3. c.Bayi terpisah dari ibu;
4. d.Mengidap penyakit tertentu.

Pasal 5

(1)Dukungan pemberian ASI Eksklusif, wajib dilakukan oleh:
1. a.Keluarga;
2. b.Masyarakat;
3. c.Badan Usaha;
4. d.Pemerintah Daerah.
(2)Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan:
1. a.Waktu menyusui;
2. b.Fasilitas tempat menyusui.

BAB IV

WAKTU MENYUSUI

Pasal 6

(1)Ibu pekerja berhak memperoleh fasilitas waktu untuk memberi ASI Eksklusif.
(2)Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut Peraturan Bupati.

BAB V

TEMPAT MENYUSUI

Pasal 7

(1)Pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum wajib menyediakan fasilitas tempat menyusui dan/ atau tepat memerah ASI (ruang Laktasi) sesuai dengan kondisi yang ada. ~ 7 ~
(2)Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perkantoran milik pemerintah dan swasta serta perusahaan.
(3)Tempat sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.Hotel dan penginapan;
3. c.Tempat rekreasi;
4. d.Terminal angkutan darat;
5. e.Gedung olah raga;
6. f.Sarana umum lainnya.
(4)Fasilitas tempat menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.Ruang minimal 3X4 meter bujur sangkar;
2. b.Lokasi tempat yang aman, bebas dari potensi bahaya, bebas polusi dan mudah terjangkau;
3. c.Pintu yang dapat dikunci dari dalam;
4. d.Kedap terhadap suara;
5. e.Lantai keramik/semen/karpet;
6. f.Sofa panjang yang empuk;
7. g.Memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
8. h.Tersedia Westafel dan air mengalir;
9. i.Pencahayaan yang cukup;
10. j.Sarana prasarana ruangan antara lain:
  1. 1.Thermometer;
  2. 2.Kulkas;
  3. 3.Lemari dan meja alat;
  4. 4.Lemari berkas;
  5. 5.Meja tulis;
  6. 6.Tempat sampah basah;
  7. 7.Tempat sampah kering;
  8. 8.Termos susu;
  9. 9.Air conditioner (AC) dan/atau kipas angin;
  10. 10.Bantal untuk menopang saat menyusui;
  11. 11.Media KIE.

BAB VI

PROSEDUR TETAP PERSALINAN DAN KONSELING (KIE)

Pasal 8

(1)Institusi pelayanan kesehatan wajib melaksanakan prosedur tetap persalinan normal.
(2)Persalinan normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah:
1. a.Observasi persalinan;
2. b.Ibu berada dalam ruang persalinan selama 2 (dua) jam;
3. c.Ibu dibawa ke ruang nifas bersama anak. ~ 8 ~

Pasal 9

(1)Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib meyelenggarakan konseling atau informasi dan edukasi ASI Eksklusif secara berkala.
(2)Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
1. a.Ibu hamil;
2. b.Ibu bersalin dan/atau ibu nifas;
3. c.Anggota keluarga ibu dan bayi.
(3)Materi konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tentang manfaat kolostrum dan ASI Eksklusif.
(4)Tata cara penyelenggaraan konseling ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

BAB VII

INISIASI MENYUSU DINI DAN KOLOSTRUM

Pasal 10

(1)Institusi Pelayanan Kesehatan dan penolong persalinan wajib menyediakan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang manfaat inisiasi menyusu dini.
(2)Institusi pelayanan kesehatan wajib memberikan kesempatan inisiasi menyusu dini kepada ibu bersalin.
(3)Setiap penolong persalinan wajib memberikan kesempatan dan membantu ibu dan bayi melakukan inisiasi menyusu dini.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 2012