DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN BAB V KEGIATAN USAHA BAB VI JANGKA WAKTU BERDIRI BAB VII MODAL DASAR BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 314 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); 3
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 4
11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C); 5 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG dan BUPATI MALANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA KANJURUHAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Malang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3.Bupati adalah Bupati Malang.
4.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5.Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
6.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) adalah BUMD yang modalnya terbagi dalam saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham. 6
8.Komisaris adalah organ PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda).
9.Direksi adalah organ PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) untuk kepentingan dari PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda), serta mewakili PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Anggaran Dasar.
10.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
11.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai OJK.
12.Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
13.Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda). 7

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.nama dan tempat kedudukan;
b.maksud dan tujuan;
c.kegiatan usaha;
d.jangka waktu berdiri;
e.modal dasar.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 1/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 7 Seri D), dan telah disesuaikan bentuk badan hukumnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang, dilanjutkan berdirinya berdasarkan Peraturan Daerah ini. 8
(2)Nama Perusahaan yang pendiriannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui Peraturan Daerah ini diubah dari Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang atau disebut PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda).

Pasal 4

(1)Bupati berwenang untuk memproses penyesuaian nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Bupati melalui pejabat yang ditunjuk memproses penyesuaian nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Malang.
(2)PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) dapat melakukan kegiatan usaha melalui jaringan kantor fisik dan/atau melalui jaringan teknologi informasi.
(3)Pembentukan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Komisaris atas usul Direksi, yang selanjutnya dimintakan izin kepada OJK. 9

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Maksud pendirian PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) adalah untuk meningkatkan peran dalam menunjang kebijakan dan program Pemerintah Daerah di bidang ekonomi melalui pelayanan perbankan kepada masyarakat guna mendorong pertumbuhan perekonomian, pemerataan pembangunan Daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat Daerah yang maju, mandiri dan berdaya saing berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 7

PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) bertujuan untuk:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
c.mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
e.memperoleh laba dan/atau keuntungan; dan
f.memberikan kontribusi kepada pendapatan asli Daerah. 10

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

(1)Kegiatan usaha PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) meliputi:
1. a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2. b.menyalurkan dana dalam bentuk kredit;
3. c.melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
4. d.menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain;
5. e.melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
6. f.melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah;
8. h.melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
9. i.melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan OJK.
(2)Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) dapat memanfaatkan teknologi informasi.

Pasal 9

PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) dilarang:

a.menerima simpanan berupa giro;
b.melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing; 11
c.melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f;
d.membeli surat berharga, kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah;
e.melakukan usaha perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g; dan
f.melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

Dalam memberikan kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) huruf b, PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023