DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau No. 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 29 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dengan sistematika sebagai berikut. Diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2013. Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp 171.289.615.668,24. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp 446.276.591.539,37. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp 617.566.207.261,61. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp 0,00. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp 32.750.000,00. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp 32.750.000,00. Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 30 Desember 2013. Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2013. Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini. Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa laporan keuangan yang telah diperiksa badan pemeriksa keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Malinau yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau Nomor 29/DPRD/2014 tentang Penetapan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 menjadi Peraturan Daerah;
c.bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013. Mengingat......... 2 Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Peraturan Pemerintah......... 3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
20.Peraturan Pemerintah........ 4
20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27.Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 8);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 16);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2013 Nomor 1);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2013 Nomor 2);
31.Peraturan Bupati......... 5
31.Peraturan Bupati Malinau Nomor 732 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 732);
32.Peraturan Bupati Malinau Nomor 140 Tahun 2013 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2013 Nomor 140);
33.Peraturan Bupati Malinau Nomor 144 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2013 Nomor 144); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU dan BUPATI MALINAU

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Berupa Laporan Keuangan memuat :
1. a.Laporan Realisasi anggaran;
2. b.Neraca;
3. c.Laporan Arus Kas;
4. d.Catatan atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilampiri dengan laporan kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) dan ikhtisar Laporan Keuangan badan usaha milik daerah/Perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2013 sebagai berikut :

a.Pendapatan ………………………………… ......... Rp 1.791.311.584.468,24
b.Belanja ………………………………………......... Rp 2.139.187.150.603,10 Surplus/Defisit ……………………………................... (Rp 347.875.566.134,86)
c.Pembiayaan........ 6
c.Pembiayaan - Penerimaan ……………………………........... ......... Rp 981.314.023.396,47 - Pengeluaran …………………………...................... Rp 15.839.500.000,00 Pembiayaan Netto …………………………………………....Rp 965.474.523.396,47 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ……........................ Rp 617.598.957.261,61

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1)Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 171.289.615.668,24 dengan rician sebagai berikut :
1. a.Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan...... Rp 1.620.021.968.800,00
2. b.Realisasi …………………………………………....... Rp 1.791.311.584.468,24 Selisih Lebih/(Kurang)…………………………........... Rp 171.289.615.668,24
(2)Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja Sejumlah Rp (446.276.591.593,37) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Belanja Setelah Perubahan………... Rp 2.585.463.742.196,47
2. b.Realisasi ……………………………………............. Rp 2.139.187.150.603,10 Selisih Lebih/(Kurang) ……………………………….. Rp (446.276.591.593,37)
(3)Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 617.566.207.261,61 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Surplus/defisit setelah perubahan ………....... Rp (965.441.773.396,47)
2. b.Realisasi ……………………………………….......... Rp (347.875.566.134,86) Selisih lebih/(Kurang)……………………………....... Rp 617.566.207.261,61
(4)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan...........................................................Rp 981.314.023.396,47
2. b.Realisasi …………………………………………..........Rp 981.314.023.396,47 Selisih Lebih/(kurang)…………………………….........Rp 0,00
(5)Selisih anggaran............. 7
(5)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp (32.750.000,00) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran pengeluaraan pembiayaan setelah perubahan...........................................................Rp 15.872.250.000,00
2. b.Realisasi ……………………………………................ Rp 15.839.500.000,00 Selisih lebih/(Kurang) …………………………………..Rp (32.750.000,00) ( 6 ) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 32.750.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
3. a.Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan........................................................Rp 965.441.773.396,47
4. b.Realisasi ………………………………………………Rp 965.474.523.396,47 Selisih lebih/(Kurang)…………………………………Rp 32.750.000,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 30 Desember 2013 sebagai berikut :

a.Jumlah Aset …………………………........................... Rp 5.818.903.013.024,18
b.Jumlah Kewajiban……………………………………..... Rp 2.782.114.812,00
c.Jumlah Ekuitas dana ………………………………… Rp 5.818.903.013.024,18

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2013, Sebagai Berikut :

a.Saldo awal kas di BUD per 1 Januari 2013 …….... Rp 979.923.810.451,77
b.Saldo awal kas di BLUD per 1 Januari 2013 …..... Rp 1.067.475.644,70
c.Arus kas dari aktivitas operasi …………………….... Rp 634.302.454.809,24
d.Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan….............................................................Rp(985.260.695.902,10)
e.Arus kas dari aktivitas pembiayaan…………………Rp (15.839.500.000,00)
f.Arus kas dari aktivitas non anggaran…………….... Rp (1.665.868.409,00)
g.Saldo akhir kas di BUD per 30 Desember 2013......Rp 611.460.200.949,91
h.Saldo akhir kas di bendahara pengeluaran …….... Rp 2.969.841.650,19
i.Saldo akhir kas di bendahara penerimaan ……….. Rp 0,00
j.Saldo akhir...... 8
j.Saldo akhir kas di Badan Layanan Umum Daerah.. Rp 3.400.150.602,70
k.Saldo akhir kas.......................................................Rp 617.830.193.202,80

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini, terdiri dari :

a.Lampiran I : Laporan realisasi anggaran; Lampiran I,I : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara; Lampiran I.5 : Daftar piutang Daerah; Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi)daerah; Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah;dan Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
b.Lampiran II : Neraca;
c.Lampiran III : Laporan arus kas;
d.Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan. 9

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a.Laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) tercantum dalam lampiran V peraturan daerah ini.
b.Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah /perusahaan daerah tercantum dalam lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau No. 1 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 47 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2000

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau No. 1 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 47 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2000

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau No. 1 Tahun 2015