DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 47 Tahun 1999

Nomor: 47
Tahun: 1999
Ditetapkan: 4 Oktober 1999
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Kutai, dipandang perlu membentuk Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau sebagai pemekaran Kabupaten Bulungan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur sebagai pemekaran dari Kabupaten Kutai, dan membentuk Kota Bontang;
c.bahwa pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah;
d.bahwa sesuai dengan butir a, b, dan c serta berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang harus ditetapkan dengan undang-undang; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
4.Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
5.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
6.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI BARAT, KABUPATEN KUTAI TIMUR DAN KOTA BONTANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

a.Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
b.Kabupaten Bulungan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai undang-undang;
c.Kabupaten Kutai adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai undang-undang;
d.Propinsi Kalimantan Timur adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang dalam wilayah Propinsi Kalimantan Timur.

Pasal 3

Kabupaten Nunukan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bulungan yang terdiri atas wilayah :

a.Kecamatan Sebatik;
b.Kecamatan Nunukan;
c.Kecamatan Sembakung;
d.Kecamatan Lumbis; dan
e.Kecamatan Krayan.

Pasal 4

Kabupaten Malinau berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bulungan yang terdiri atas wilayah :

a.Kecamatan Mentarang;
b.Kecamatan Malinau;
c.Kecamatan Pujungan;
d.Kecamatan Kayan Hilir; dan
e.Kecamatan Kayan Hulu.

Pasal 5

Kabupaten Kutai Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kutai yang terdiri atas wilayah :

a.Kecamatan Long Apari;
b.Kecamatan Long Pahangai;
c.Kecamatan Long Bagun;
d.Kecamatan Long Hubung;
e.Kecamatan Long Iram;
f.Kecamatan Melak;
g.Kecamatan Damai;
h.Kecamatan Barong Tongkok;
i.Kecamatan Muara Pahu;
j.Kecamatan Muara Lawa;
k.Kecamatan Jempang;
l.Kecamatan Bongan; dan
m.Kecamatan Penyinggahan.

Pasal 6

Kabupaten Kutai Timur berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kutai yang terdiri atas wilayah :

a.Kecamatan Muara Ancalong;
b.Kecamatan Muara Wahau;
c.Kecamatan Muara Bengkal;
d.Kecamatan Sangatta; dan
e.Kecamatan Sangkulirang.

Pasal 7

Kota Bontang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kutai yang terdiri atas wilayah:

a.Kecamatan Bontang Utara; dan
b.Kecamatan Bontang Selatan.

Pasal 8

(1)Dengan dibentuknya Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Bulungan dikurangi dengan wilayah Kabupaten Nunukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan wilayah Kabupaten Malinau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Dengan dibentuknya Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Kutai dikurangi dengan wilayah Kabupaten Kutai Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wilayah Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan wilayah Kota Bontang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

Dengan dibentuknya Kota Bontang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kota Administratif Bontang dalam wilayah Kabupaten Kutai dihapus.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1999

Peraturan turunan (26)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2012

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2013

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 132 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 74 Tahun 2002

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau No. 10 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 14 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau No. 12 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 04 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2021

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1999

Peraturan turunan (26)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2012

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2013

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 132 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 74 Tahun 2002

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau No. 10 Tahun 2015