DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 102

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, ASAS DAN TUJUAN BAB III NAMA, KEDUDUKAN, BIDANG USAHA DAN STRUKTUR ORGANISASI BAB IV JANGKA WAKTU BERDIRI BAB V MODAL BAB VI ORGAN BAB VII KEPEGAWAIAN BAB VIII SATUAN PENGAWAS INTERN BAB IX PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN BAB X TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA BAB XI ANAK PERUSAHAAN BAB XII PENUGASAN PEMERINTAH KEPADA PERUMDA INTIMUNG BAB XIII EVALUASI, RESTRUKTURISASI BAB XIV PEMBUBARAN DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BAB XV KEPAILITAN BAB XVI DANA PENSIUN BAB XVII PEMBINAAN BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Intimung. Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); SALINAN
4.Undang-Undang.......
4.Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12.Peraturan Menteri........
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU dan BUPATI MALINAU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH INTIMUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagaimana unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Malinau.
3.Bupati adalah Bupati Malinau.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perumda Intimung yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6.Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah Intimung yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
7.Direksi adalah............
7.Direksi adalah organ Perumda Intimung yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Intimung untuk kepentingan dan tujuan Perumda Intimung serta mewakili Perumda Intimung baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau.
9.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
10.Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat berharga dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
11.Pegawai adalah pegawai Perumda Intimung yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
12.Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan lainnya yang sah.
13.Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan Perumda Intimung dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
14.Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional sesuai level Perumda Intimung.
15.Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perumda Intimung yang selanjutnya disebut RKAPPerumda Intimung adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Intimung.
16.Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
17.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan Perumda Intimung agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
18.Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan Perumda Intimung yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
19.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda Intimung.
20.Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Anggota Dewan Pengawas dan Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.

BAB II

MAKSUD, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Perusahaan Umum Daerah Intimung dimaksudkan sebagai penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk mendorong peningkatan kinerja BUMD agar menjadi lebih efektif, efesien dan produktif.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perumda Intimung berdasarkan asas:

a.kelestarian;
b.keseimbangan;
c.kemanfaatan umum;
d.keterpaduan;
e.keserasian;
f.keberlanjutan;
g.keadilan;
h.kemandirian;
i.transparansi;
j.profesionalitas;
k.akuntabilitas;
l.manajemen berbasis kinerja.

Pasal 4

Perumda Intimung didirikan dengan tujuan:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;
b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
c.memperoleh laba dan/atau keuntungan; dan
d.memberikan kotribusi bagi pendapatan asli daerah.

BAB III

NAMA, KEDUDUKAN, BIDANG USAHA DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

(1)Perusahaan Daerah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah.
(2)Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berubah nama menjadi Perumda Intimung.
(3)Perumda Intimung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan logo.
(4)Bentuk, warna dan perbandingan ukuran logo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1)Perumda Intimung berbadan hukum Perusahaan Umum Daerah yang berkedudukan dan berkantor di wilayah Kabupaten Malinau.
(2)Wilayah pelayanan Perumda Intimung dapat membuka kantor cabang di Kabupaten Malinau dan/atau dapat membuka pelayanan di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 7

Perumda Intimung dapat melaksanakan kegiatan bidang usaha sebagai berikut:

a.perindustrian dan perdagangan umum;
b.pelayanan jasa umum;
c.tanah dan bangunan ( real estate/property);
d.pengelolaan tempat wisata;
e.karoseri dan perbengkelan;
f.agrobisnis;
g.dan lain-lain usaha yang menguntungkan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1)Struktur organisasi Perumda Intimung ditetapkan berdasarkan prinsip efektifitas dan efsiensi.
(2)Struktur organisasi Intimung ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 9

Jangka waktu bedirinya Perumda Intimung selama perusahaan menjalankan pelayanan dan operasional usahnya.

BAB V

MODAL

Pasal 10

(1)Modal dasar Perumda Intimung sebesar Rp 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah).
(2)Modal yang sudah disetor sampai Tahun 2019 sebesar Rp 21.633.721.150,00 (Dua Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah), selanjutnya Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal pada Perumda Intimung dalam bentuk uang atau asset sampai dengan terpenuhinya modal dasar.

Isi peraturan

Teks102PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017