DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 19 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai mekanisme pemberdayaan dan pengembangan lembaga adat, kedudukan, tugas dan fungsi lembaga adat, serta wewenang, hak dan kewajiban lembaga adat di daerah Kabupaten Mamasa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Lembaga Adat merupakan wadah fasilitasi, koordinasi, mediasi dan menjaga stabilitas keutuhan kebersamaan serta saling harga menghargai dalam kehidupan bermasyarakat;
c.bahwa upaya menyelesaikan konflik oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah terlebih dahulu harus mengedepankan penyelesaian secara adat;
d.bahwa untuk maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
11.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan;
12.Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
13.Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
14.Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15.Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamasa. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA dan BUPATI MAMASA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG LEMBAGA ADAT;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamasa.
3.Bupati adalah Bupati Mamasa.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Mamasa.
5.Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul daerah adat istiadat setempat yang diakui sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah.
6.Kecamatan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat beberapa Desa berdasarkan adat istiadat setempat yang diakui sistem pemerintahan nasional dan berada di wilayah Kecamatan.
7.Adat istiadat adalah seperangkat nilai atau norma, kaidah dan kegiatan sosial yang berubah dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Desa dan atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola kelakuan yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat.
8.Kebiasaan-kebiasaan masyarakat adalah pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang merupakan sebuah kesatuan hukum tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada hukum adat atau adat istiadat sebagaimana diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tersebut dan oleh warga masyarakat lainnya.
9.Lembaga Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk pada tingkat kabupaten sebagai perpanjangan tangan Pemerintah dalam mengemban tugas menata Lisuan Ada’ dan Lembaga Adat di masing-masing wilayah adat dan atau lembaga adat tingkat Kecamatan dan atau Desa/Kelurahan yang tidak memiliki Lisuan Ada’ dan mengatur, mengurus serta menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat sesuai dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
10.Lisuan Ada’ adalah sebuah organisasi kemasyarakan yang tumbuh didalam suatu wilayah tertentu berdasarkan norma dan kaidah sosial budaya secara turun temurun dan dipatuhi sebagai hukum yang mengikat. Pemangku / pengurus lisuan ada’ diambil dari keturunan yang sesuai dengan jabatan dan status sosialnya.
11.Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terarah agar adat istiadat dan Lembaga Adat dapat menunjang pembangunan.
12.Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat lestari dan makin kukuh, sehingga hal itu berperan positif dalam pembangunan dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman.
13.Pelestarian adalah upaya menjaga dan memelihara nilai- nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai- nilai etika-norma dan adat yang mera agar keberadaannya tetap terjaga.
14.Pelestarian adalah upaya menjaga dan memelihara nilai- nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai- nilai etika-norma dan adat yang mera agar keberadaannya tetap terjaga.
15.Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat dapat berubah sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial budaya dan ekonomi yang sedang berlaku.

BAB II

WILAYAH/KOMUNITAS KEADATAN DI KABUPATEN MAMASA

Pasal 2

Wilayah/Komunitas Keadatan di Kabupaten Mamasa adalah sebagai berikut :

a.Tabulahan : Petawa Mana’ pebita’ parandangan, Petoe Sakku’ peanti kadinge’na pitu ulunna salu kondosapata’ wai sapalelean, indo litak.
b.Aralle : Indo kada nene’ biti’ tamamali’na pitu ulunna salu kondo sapata’ wai sapalelean.
c.Mambi : Lantang kada nene’ lentek kandean bulawan paya kurin lempo kandean.
d.Bambang : Su’buan ada’ kulambu malillin, sangkeran tinting undanan lappa-lappa.
e.Rantebulahan : To medua takin, metallu sulekka, to umbuang dua takinna to untibe tallu sulekkana tama alla’na kedengan to si sala bingkung to silenda mata wase.
f.Matangnga : Andiri ta temponna pitu ulunna salu, kondosapata wai sapalelean assa tama rapona kondosapata wai sapalelean tala tibero susuk, tala tidende katonan.
g.Messawa : Talinga rara’na pitu ulunna salu, mata bulawanna kondosapata’ wai sapalelean, to urrangngi re’dena tasik, to untoe lappa-lappa siannanan.
h.Mala’bo’ : Tanduk kalua’na pitu ulunna salu, palasa marosonna kondosapata’ wai sapalelean, to la paterok rekke paterok sau’, ke dengan to unduaan nawa-nawa kondosapata’ wai sapalelean, to untolli’ tulisangngondo’ to umminto’ bija pattola.
i.Osango : Tokeran sepu’ to umpatian ni pitu ulunna salu, to ulappa-lappai kondosapata’ wai sapalelean, tala kandean dena’ tala sewasan isi balao.
j.Buntukasisi : Limbongan sangka’ lissuan ada’ to ungkambi’ kandean saratu’, tala na poindan lembang, tala na potondon ma’rupa tau.
k.Banggo : Pangngolisanna ada’ tapanallangan passalungkuanna sangka’ ta susu batuan, to urriwa pakkan aluk melaulangi’, to urrande balida sangka’ ombo’ ri batara.
l.Mamasa : Rambu saratu’ bannang dirangga, to untoe lambe’na litak ummanti lua’na padang, tala bimbang, tala pingo.
m.Tawalian : Sedanan sangka’ pandanan panikoan, arruanna salu mandalle’ to untorroi dua lalan bugi’.
n.Orobua : Petoe sarakka’ bulawan tondok madatu’ to ma’kada puang, to umponnoi tundanan mana’ dio to’pao indona sesena padang.
o.Tabang : Bubunganna kada nene’ talaunna kada to matua, to ummanna baka di sura’.
p.Pana : Sarong manikna kondo sapata’ la’lang kalua’na wai sapalelean.
q.Tutar : Suluran pitunna kondosapata’ wai sapalelean.

BAB III

MEKANISME PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA ADAT

Pasal 3

Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan masyarakat dikelola oleh lembaga adat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan/atau Lisuan Ada’ tingkat Kecamatan atau Desa/Kelurahan dilakukan bersama dengan :

a.Bupati;
b.Camat; dan
c.Kepala Desa/Lurah dan atau sebutan lain.

Pasal 4

Lembaga Adat Kabupaten dibentuk dan dilantik oleh Bupati, selanjutnya secara berjenjang Lisuan Ada’ dan atau Lembaga Adat Kecamatan dibentuk dan dilantik oleh Lembaga Adat kabupaten, Selanjutnya Lisuan Ada’ dan atau Lembaga Adat tingkat Desa dibentuk dan dilantik oleh Lembaga Adat atau Lisuan Ada’ Kecamatan.

Pasal 5

Dalam melakukan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangn adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lisuan Ada’ oleh Lembaga Adat harus mendorong terciptanya Ada’ Tapanallangan Sangka’ Tasusubatuan yaitu pelaku harus jujur dan teguh memegang kebenaran melalui sikap :

a.Demokratis, adil dan obyektif dikalangan aparat pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan;
b.Keterbukaan Budaya terhadap pengaruh nilai-nilai budaya daerah lain dan asing yang positif untuk memperkaya Budaya Lokal.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA ADAT

Pasal 6

Adat di Mamasa menganut falsafah Ada’ Tuo Tangmate, Mapia Tangkadake artinya semua persoalan selalu diarahkan kepada penyelesaian yang baik, suatu kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Dengan Motto Mesa Kada Dipotuo, Pantan Kada Dipomate yang berarti di dalam keputusan bersama ada kehidupan sedangkan keputusan perseorangan mengandung resiko besar.

Pasal 7

Maksud dilakukan Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Adat adalah untuk meningkatkan peranan nilai-nilai adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga adat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan peningkatan ketahanan nasional serta turut serta mendorong mensejahterakan warga masyarakat setempat.

Pasal 8

Tujuan Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Adat adalah :

a.Untuk meningkatkan sumber daya manusia dan membentuk suatu wadah lembaga yang mengarah pada tatanan kehidupan suatu masyarakat yang tidak merubah nilai, kaidah dan kegiatan sosial yang tumbuh dan berkembang agar lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk menunjang kelancaran pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
b.Untuk mempertahankan nilai-nilai, kaidah atau norma- norma dan kegiatan sosial yang telah mengakar dalam satu masyarakat yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional;
c.Untuk melestarikan adat istiadat di desa dalam menunjang kelancaran pembangunan dan ketahanan nasional; dan
d.Untuk meningkatkan sikap positif terhadap lembaga adat agar dapat mencapai taraf hidup masyarakat yang lebih baik.

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT

Pasal 9

(1)Lembaga adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyarawatan/permufakatan kepala adat/pemangku adat/tokoh adat dan pemuka-pemuka adat lainnya yang berada di luar susunan organisasi Pemerintah;
(2)Lembaga Adat membagi tugas dalam poksi yang rinci bersama personil yang bertanggung jawab terhadap poksi tersebut supaya semua lini di dalam organisasi dapat difungsikan dengan baik;
(3)Tugas Lembaga Adat adalah :
1. a.Menyalurkan pendapat masyarakat kepada Pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
2. b.Memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
3. c.Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat dan pimpinan atau pemuka adat dengan aparat pemerintah di daerah.
(4)Jika ada perbedaan pendapat antara lembaga adat dan aparat pemerintah di desa, penyelesaiannya dilakukan oleh kepala pemerintahan dan lembaga adat yang lebih tinggi tingkatannya dengan memperhatikan kepentingan adat setempat;
(5)Untuk menjalankan tugas-tugas sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (3) Lembaga Adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan pendataan dalam rangka menyusun kebijaksanaan dan strategi untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kelangsungan pembangunan dan mendukung keberhasilan pembinaan kemasyarakatan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (17)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2010

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001

Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 4 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (17)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2010

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001

Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 4 Tahun 2009