DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Asas, Pembentukan dan Susuna Perangkat Daerah; Bab 3. Unit Pelaksana Teknis (UPT); Bab 4. Staf Ahli; Bab 5. Kepegawaian; Bab 6. Perangkat Daerah Lain; Bab 7. Ketentuan Peralihan; Bab 8. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat sesuai hasil pemetaan urusan, maka perangkat daerah yang sudah ada perlu ditinjau kembali;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat diatur dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT dan BUPATI MANGGARAI BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
3.Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Manggarai Barat.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
8.Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Manggarai Barat.
9.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
10.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
11.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
12.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat.
13.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
14.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai Barat.
15.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Manggarai Barat. 4
16.Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
17.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
18.Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
19.Tipelogi Perangkat Daerah adalah Penentuan Tipe Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Pemetaan Urusan Pemerintahan.

BAB II

ASAS, PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Asas Pembentukan Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan asas :

a.Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.Intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah;
c.Efisiensi;
d.Efektivitas;
e.Pembagian habis tugas;
f.Rentang kendali;
g.Tata kerja yang jelas; dan
h.Fleksibilitas. 5

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, yang terdiri atas :

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat;
d.Dinas;
e.Badan; dan
f.Kecamatan.

Pasal 4

Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dengan tipe- tipe sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Barat Tipe B;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tipe A; dan
d.Dinas Daerah terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan;
5. 5.Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan sub urusan kebersihan; 6
6. 6.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. 7.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
8. 8.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
9. 9.Dinas Tanaman Pangan, Hortikutura dan perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, sub urusan tanaman pangan, sub urusan hortikultura dan sub urusan perkebunan;
10. 10.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan dan kesehatan hewan;
11. 11.Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan dan urusan pemerintahan bidang perikanan;
12. 12.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
13. 13.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
14. 14.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
15. 15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 7
16. 16.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B meyelenggarakan urusan pemerintah bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
17. 17.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
18. 18.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
19. 19.Dinas Perhubungan Tipe C menyeleggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
20. 20.Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
e.Badan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan, pendapatan dan aset daerah;
3. 3.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
f.Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f terdiri dari :
a.Kecamatan Komodo Tipe A;
b.Kecamatan Boleng Tipe A;
c.Kecamatan Kuwus Tipe A;
d.Kecamatan Lembor Tipe A; 8
e.Kecamatan Lembor Selatan Tipe A;
f.Kecamatan Macang Pacar Tipe A;
g.Kecamatan Mbeliling Tipe A;
h.Kecamatan Ndoso Tipe A;
i.Kecamatan Sano Nggoang Tipe A; dan
j.Kecamatan Welak Tipe A.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Pasal 6

(1)Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
(2)Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
(3)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga dapat membentuk UPT satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 8

(1)Dinas Kesehatan dapat membentuk UPT Dinas berupa Rumah Sakit umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang bersifat Fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. 9
(2)Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
(3)Dalam hal Rumah Sakit Umum Daerah belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, pengelolaan keuangan Rumah Sakit Daerah bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan;
(4)Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan bidang kesehatan.

Pasal 9

(1)Pembentukan UPT Dinas dan UPT Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(2)Klasifikasi UPT Dinas dan UPT Badan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2021