Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2021
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
Ringkasan
Peraturan tersebut berisi tentang Perubahan Ketentuan Pasal 4 dan 6 serta penghapusan Pasal 12, 13, dan 16.
Peraturan tersebut berisi tentang Perubahan Ketentuan Pasal 4 dan 6 serta penghapusan Pasal 12, 13, dan 16.
Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MANGGARAI BARAT, TENT ANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAJ BARAT NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANO PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PH:RANGKAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGOARAJ BARAT NOMOR 4 TAHUN 2021 BlJPATI MANGCARAI BARAT PROVINS! NUSA TENOOARA TIMUR
l . Pasal 18 aya.t (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat eebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor l O Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Busunan Perangkat Daerah Kahupaten Manggarai Barat, perlu diuhah; Menginga.t
Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Serita Negara Republtk Indonesia Tahun 2019 Nomor 194); YangDaerah2019 tentang Perangkat
• pemerintahanurusanmenyelenggarakan Tipe A, bi dang Dinas Pendidikan , Kepemudaan dan Olahragal. Paeal 4 Susunan Perangkat Daerah sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 3 dengan tipe-tipe sebagai berikut:
d, Dinas Daerah terdiri dari: Pasal T Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaum Manggarai Barat Nomor 167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Ata:. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Baral Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 196), diubah sebagai berikut :
MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH MANGGARAI BARAT NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAT BARAT. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAl<ILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGOARAl BARAT DAN BUPATJMANOGARAIBARAT administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
Perpustakaan A,Tipedan
urusan BidangPemerintahanmenyelenggarakan pertanian, eub urusan tanaman pangan, sub urusan hortikultura dan sub urusan perkebunan;
._____
£. Kecame.tan, terdiri dari :
penunjang bidang perencanaan pembangunan dan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGOARAI BARAT TAHUN 2021 NOMOR4 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR 04 PRANSISKUS SALES SODO Diundangkan di Labuan Bajo pada tanggal 23 Juni 2021 t SEKRETARTS DAF!RAH KABUPATEN MA GGARAI BARAT, t EDISTASIUS END! Ditetapkan di Labuan Bajo pada tanggal 23 Juni 2021 iBUPATI MANGGARAI BARAT,i. ,/ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratunm Daerah ini dengan penempatannya dulnrn Lembnrnn Dneroh Kabupaten Manggarai Barat. Pasal II Peraturan Daerah ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. (31 Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dalam rangka mewujudkan perangkat daerah sesuai dengan prinsip desain orgameasi, pembentukan perangkat daerah didasarkan pada a11a11 efi1.:if.'n1.:i, f.'ff.'lrtivit::t!I;, pt"mh::tgi::tn habis rugas. rentang kendali, tata kerja yang jelae, fleksibilitae, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dacrah, intenaitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, Dasar utama pembentukan perangkat daerah yaitu adanva urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas urusan pemerlntahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi atas urusan pemertntahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembentukan perangkat daerah mempertimbangkan faktor tuas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang PENJ!!;LASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR4 TAHUN 2021 TENT ANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 5 TAHUN2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANOKAT DAERAH KABUPATEN MANGOARAI BARAT TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR :!21 Cukup jelas JI. PASAL DEMI PASAL Paeal I Cukupjelas Pasal II diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat daerah. Oalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkar Daerah J<abupa.ten Manggara.i Barat. Dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah sesuai hasil pemetaan urusan, suaunan perangkat de.erah ditinje.u kembali sebe.gaime.ne.ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pelayanan pada tiap sektor kelembagaan serta diundangkannya Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, maka perlu dilakukan restrukturisasi perangkat daerah dengan tetap mengedepankan prinsip hemat struktur kaya fungsi kelembagaan. Dengan demikian susunan kelembagaan perangkat daerah sebagaimana dit,,,.tapkAnd'-"ngan PPfflt11rAn 0AP.r$1h Nnmor S Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat perlu diubah. , . -···
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Daerah (Perda)
Dokumen