DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 23 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang Perubahan Ketentuan Pasal 4 dan 6 serta penghapusan Pasal 12, 13, dan 16.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdaearkan pertimbangan sebagaimana dime.ksud dalam huruf b, ma.ka Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016
b.babwa dalam rangka menjawab berbagai perubahan serta terciptanya efiaiensi clan efektifitas pelaksanaan kewenangan, tugas clan fungsi perangkat daerab dilingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, perJu adanya restruktunsasi perangkat daerah;
a.bahwa perangkat daerah merupakan penyelenggara urusan pemerlntahan di daerah yang memiliki peran etrategis dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip otonomi daerah eesuai dengan amanat Undang- Undang Dasar Negara Republlk Indonesia tahun 1945; Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MANGGARAI BARAT, TENT ANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAJ BARAT NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANO PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PH:RANGKAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGOARAJ BARAT NOMOR 4 TAHUN 2021 BlJPATI MANGCARAI BARAT PROVINS! NUSA TENOOARA TIMUR

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nl'gara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2.Undang-Undana Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pemhentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lcmbarun Negnra Republile Indonesia Nomor4271); l . Pasal 18 aya.t (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu rnenetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor !> Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat; tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat eebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor l O Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Busunan Perangkat Daerah Kahupaten Manggarai Barat, perlu diuhah; Menginga.t
1. 6.Peraturan Da.erah Kabupaten Manggarai Barat Nomor S Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Oaerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupatf!n Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat [Lernbaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Manggara1 Barat Nomor 196); Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Serita Negara Republtk Indonesia Tahun 2019 Nomor 194); YangDaerah2019 tentang Perangkat
2. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I l Tahun
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 rentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara ~epublik Indonesia Ta.hun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7'2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); • pemerintahanurusanmenyelenggarakan Tipe A, bi dang Dinas Pendidikan , Kepemudaan dan Olahragal. Paeal 4 Susunan Perangkat Daerah sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 3 dengan tipe-tipe sebagai berikut:
a.Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat Daerah Tipe A; d, Dinas Daerah terdiri dari: Pasal T Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaum Manggarai Barat Nomor 167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Ata:. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Baral Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 196), diubah sebagai berikut :
1. 1.Ketentuan Paeal 4 diubah, aehingga berbunyi eebagai berikut :

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH MANGGARAI BARAT NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAT BARAT. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAl<ILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGOARAl BARAT DAN BUPATJMANOGARAIBARAT administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

10.Dinas Tanaman Pangan, Hortikutura dan perkebunan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang umum, perlindungan masyarakat dan Sub Urusan Kebakaran;
9.Din as Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemtintahan bidang pernberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
7.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemer:intahan bidang sosial;
8.Satuan Polisi Pamong Praia Tipe A menvelengzarakan urusan pemertnt.ahan bidang ketentraman, ketertiban bidangpernerintahanurusanmenyelenggarakan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tipe A, bidangurusan pemerintahansertapennukiman pertanahan;
6.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana pendidikan dan urusan pernerinrahan hidang kepemudaan dan olah raga;
2.Dinas Kesehatan Tipe A menye}enggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3.Dinae Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pernerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan Bina Marga, bina konstruksi serta urusan pemerintahan bidang perhubungan;
4.Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan cipta karya, sumber daya air dan tata ruang;
5.Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A, menyelenggarakan urusan pernerintahan bidang lingkungan hidup, urusan pernerintahan bidang perumahan dan kawasan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pcrtanian sub uruean peternaknn dan kesehatan hcwan; dan
19.Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Tipe I3, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, urusan pemerintahan bidang perindustrian.

e.Sadan Daerah, terdiri dari:
l.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi A,Tipe18. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan urusan pernerintahan bidang perpusatakan dan urusan pe.merintahan bidang kearsipan;
1. 17.Dinas Komunikasi dan lnformatika Tipe B, menyelenggarakan urusan bidang komunikasi dan informatika. urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahAn bidang statistik: Perpustakaan A,Tipedan
2. 15.Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM Tlpe 8, rneyelenggarakan urusan pemcrintah bide.ng tcnagc kerja, urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
3. 16.Dinas Kearsipan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
4. 14.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pin tu; urusan BidangPemerintahanmenyelenggarakan pertanian, eub urusan tanaman pangan, sub urusan hortikultura dan sub urusan perkebunan;
5. 11.Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pernertntahan bidang pangan dan uruean pemerintahan bidang perikanan;
6. 12.Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Tipe A, menyelengga.rakan urusan pemerintahan bidang Pariwtsata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
7. 13.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A. ._____

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah atau Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah.
(2)Unit Pelaksana Teknis Daerah dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/a.tau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

2.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: £. Kecame.tan, terdiri dari :
1.Kecarnatan Komodo Tipe A;
2.Kecamatan Boleng Tipe A;
3.Kecamatan Kuwus Tipe A;
4.Kecamatan Lembor Tipe A;
5.Kecamatan Lembor Sela.tan Tipe A;
6.Kecamatan Macang Pacar Tlpe A;
7.Kecamatan Mbeliling Tipe A;
8.Kecamatan Ndoso Tipe A;
9.Kecamatan Sano Nggoang Tipe A;
10.Kecamatan Welak Tipe A;

n.Kecamatan Kuwus Barat Tipe A;
1. 12.Kecamatan Pacar Tipe A. penunjang bidang perencanaan pembangunan dan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Keuangan dan Aset Daera.h Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan sub urusan keuangan dan aset daerah;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah Tipe A, rnenyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan sub urusan pendapatan daerah;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber Daya Manusia Daerah Tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
5. 5.Badan Kesatuan Ba.ngsa dan Politik, melaksanakan Urusan Penunjang di bidang kceetuan bangeo dan politik. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGOARAI BARAT TAHUN 2021 NOMOR4 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR 04 PRANSISKUS SALES SODO Diundangkan di Labuan Bajo pada tanggal 23 Juni 2021 t SEKRETARTS DAF!RAH KABUPATEN MA GGARAI BARAT, t EDISTASIUS END! Ditetapkan di Labuan Bajo pada tanggal 23 Juni 2021 iBUPATI MANGGARAI BARAT,i. ,/ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratunm Daerah ini dengan penempatannya dulnrn Lembnrnn Dneroh Kabupaten Manggarai Barat. Pasal II Peraturan Daerah ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. (31 Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
6. 3.Ketentuan Pasal 12 dihapus,
7. 4.Ketentuan Pasal 13 dihapus.
8. 5.Ketentuan Pasal 16 dihapus I. UMUM Undang-Undang Nomor 23 Ta.hun 2014 tentang Pernerintahan Dacrah [Lembaran Nego.ra Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan repat ukuran (righhsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondiai nyata di masing- masing daerah. hal ini sejalan dengan prinsip penataan organisasi yang raslonal. proporsional, efcktif dan efiaien. Dalam rangka mewujudkan perangkat daerah sesuai dengan prinsip desain orgameasi, pembentukan perangkat daerah didasarkan pada a11a11 efi1.:if.'n1.:i, f.'ff.'lrtivit::t!I;, pt"mh::tgi::tn habis rugas. rentang kendali, tata kerja yang jelae, fleksibilitae, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dacrah, intenaitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, Dasar utama pembentukan perangkat daerah yaitu adanva urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas urusan pemerlntahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi atas urusan pemertntahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembentukan perangkat daerah mempertimbangkan faktor tuas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang PENJ!!;LASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR4 TAHUN 2021 TENT ANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 5 TAHUN2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANOKAT DAERAH KABUPATEN MANGOARAI BARAT TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR :!21 Cukup jelas JI. PASAL DEMI PASAL Paeal I Cukupjelas Pasal II diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat daerah. Oalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkar Daerah J<abupa.ten Manggara.i Barat. Dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah sesuai hasil pemetaan urusan, suaunan perangkat de.erah ditinje.u kembali sebe.gaime.ne.ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pelayanan pada tiap sektor kelembagaan serta diundangkannya Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, maka perlu dilakukan restrukturisasi perangkat daerah dengan tetap mengedepankan prinsip hemat struktur kaya fungsi kelembagaan. Dengan demikian susunan kelembagaan perangkat daerah sebagaimana dit,,,.tapkAnd'-"ngan PPfflt11rAn 0AP.r$1h Nnmor S Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat perlu diubah. , . -···

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat No. 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Baral Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 10 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat No. 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Baral Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 10 Tahun 2018