Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf f terdiri dari:
a.Kecamatan Komodo Tipe A;
b.Kecamatan Boleng Tipe A;
c.Kecamatan Kuwus Tipe A;
d.Kecamatan Lembor Tipe A;
e.Kecamatan Lembor Selatan Tipe A;
f.Kecamatan Macang Pacar Tipe A;
g.Kecamatan Mbeliling Tipe A;
h.Kecamatan Ndoso Tipe A;
i.Kecamatan Sano Nggoang Tipe A;
j.Kecamatan Welak Tipe A;
k.Kecamatan Kuwus Barat Tipe A; dan
l.Kecamatan Pacar Tipe A.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sampai dengan 1 januari 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Ditetapkan di Labuan Bajo pada tanggal, 12 Juli 2018 BUPATI MANGGARAI BARAT, AGUSTINUS CH. DULA Diundangkan di Labuan Bajo pada tanggal, 24 Juli 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT, MBON ROFINUS, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2018 NOMOR 10 NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 10 TAHUN 2018 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
1.UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (righhsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip penataan organisasi yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.
Dalam rangka mewujudkan pembentukan perangkat daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan perangkat daerah didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf dan unsur penunjang.Unsur staf diwadahi dalam sekretariat daerah dan sekretariat DPRD, unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diwadahi dalam dinas daerah, unsur pelaksana daerah diwadahi dalam badan daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diwadahi dalam inspektorat. Disamping itu pada daerah kabupaten dibentuk kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi dan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan dan camat kepada Bupati. Dasar utama pembentukan perangkat daerah yaitu, adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib dibagi atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembentukan perangkat daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2018 NOMOR 196