DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Prinsip Penyertaan Modal; Bentuk Penyertaan Modal Daerah; Badan Usaha Milik Daerah; Besaran Penyertaan Modal Daerah; Tata Cara Penyertaan Modal; Pembinaan dan Pengawasan; Pelaporan; Pemeriksaan; Hasil Usaha; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 71 dan Pasal 72 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangnan Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI dan BUPATI MANGGARAI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai.
3.Bupati adalah Bupati Manggarai.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai.
5.Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai.
6.Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang, maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
7.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah adalah setiap usaha menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Badan Usaha Milik Daerah (Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas), dan/atau Pemanfaatan Modal Usaha Daerah oleh Badan Usaha Milik Daerah dengan suatu imbalan tertentu.
8.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai.
9.Perseroan Terbatas Bank NTT yang selanjutnya disebut PT. Bank NTT adalah PT. Bank NTT.
10.Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Komodo adalah PDAM Tirta Komodo Kabupaten Manggarai.
11.Perseroan Terbatas Manggarai Multi Investasi yang selanjutnya disebut PT. MMI adalah PT. Manggarai Multi Investasi Kabupaten Manggarai.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dimaksudkan sebagai upaya penggalian sumber-sumber penerimaan Daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi Pemerintah Daerah.
(2)Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, Pendapatan Asli Daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
(3)Penyertaan Modal daerah dapat ditujukan untuk membiayai kegiatan peningkatan kinerja atau pengembangan usaha BUMD.

BAB III

PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV

BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

Penyertaan modal berbentuk uang dianggarkan dalam APBD.

BAB V

BADAN USAHA MILIK DAERAH

Pasal 5

BUMD yang diberikan penyertaan modal daerah adalah:

a.PT. Bank NTT;
b.PT. MMI; dan
c.PDAM Tirta Komodo.

BAB VI

BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 6

Besaran penyertaan modal Daerah pada PT Bank NTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dan dianggarkan pada APBD sebagai berikut :

a.Tahun Anggaran 2017 Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
b.Tahun Anggaran 2018 Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah); dan
c.Tahun Anggaran 2019 Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 7

Besaran penyertaan modal Daerah pada PT. MMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, sebesar Rp.11.250.000.000,- (sebelas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dianggarkan pada APBD sebagai berikut :

a.Tahun Anggaran 2016 Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);dan
b.Tahun Anggaran 2017 Rp.6.250.000.000,- (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 8

Besaran penyertaan modal Daerah pada PDAM Tirta Komodo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, sebesar Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar rupiah) dan dianggarkan pada APBD sebagai berikut :

a.Tahun Anggaran 2017 Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah);
b.Tahun Anggaran 2018 Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah); dan
c.Tahun Anggaran 2019 Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

BAB VII

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 9

(1)Direksi/Direktur mengusulkan penyertaan modal daerah dan wajib menyusun rencana usaha guna menjamin adanya kepastian bagi pihak- pihak terkait.
(2)Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat :
1. a.ringkasan rencana usaha;
2. b.strategi usaha; dan
3. c.analisa finansial.
(3)Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan dokumen pendukung seperti:
1. a.profil perusahaan dan manajemen;
2. b.laporan keuangan;
3. c.laporan kinerja; dan
4. d.dokumen hukum.
(4)Direksi/Direktur menyampaikan usulan pencairan penyertaan modal daerah kepada Bupati melalui Dinas PPKAD dengan melampirkan saran dan pertimbangan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah dan/atau Dewan Komisaris Perseroan Terbatas.
(5)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, khusus untuk PT. Bank NTT wajib menyertakan Surat Pernyataan Bupati, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2018