Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2018
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
Ringkasan
Peraturan tersebut berisi tentang perubahan ketentuan pada pasal 7
Peraturan tersebut berisi tentang perubahan ketentuan pada pasal 7
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI dan BUPATI MANGGARAI
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH. Pasal I Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 06), diubah sebagai berikut :
Besaran penyertaan modal Daerah pada PT. MMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) dan dianggarkan pada APBD sebagai berikut :
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 3 Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai. Ditetapkan di Ruteng pada tanggal 24 April 2018 BUPATI MANGGARAI, TTD DENO KAMELUS Diundangkan di Ruteng pada tanggal 24 April 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI, TTD MANSELTUS MITAK LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2018 NOMOR 3. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 6/2018. 4 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH I. UMUM Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menegaskan bahwa ”Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 332 Huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Daerah”. Selanjutnya sesuai Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. Penyertaan Modal Daerah pada BUMD khusunya PT. Manggarai Multi Investasi (PT. MMI) adalah dalam rangka penggalian sumber- sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah dengan tujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan penyertaan modal pada PT. MMI sebesar Rp.11.250.000.000,- (sebelas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dianggarkan pada APBD sebagai berikut Tahun Anggaran 2016 Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan Tahun Anggaran 2017 Rp.6.250.000.000,- (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). Akan tetapi nilai tersebut hanya terpenuhi sebesar Rp.3.250.000.000,- (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan sisa sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah). Dengan adanya peraturan daerah ini, menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyertakan modal sebagai modal dasar pada PT. MMI, agar cita-cita besarnya dapat terealisasi. 5 II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 03.
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)
Dokumen