DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang Perubahan ketentuan yaitu penambahan angka baru pada pasal 1, pasal 9 , pasal 10, perubahan pada pasal 12, pasal 13, pasal 14, penambahan pasal baru yaitu 19A, dan perubahan pasal 21,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
7.Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai 3 Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 03); Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI dan BUPATI MANGGARAI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 03), diubah sebagai berikut :

1.Diantara angka 13 dan angka angka 14 Pasal 1 disisipkan 4 (empat) angka baru yaitu angka 13a, angka 13b, angka 13c dan angka 13d, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Bupati adalah Bupati Manggarai. 4
5.Camat adalah Perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja kecamatan.
6.Sekretaris Desa adalah unsur staf Pemerintahan Desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
9.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11.Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
12.Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
13.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. 13a. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. 13b. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. 13c. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili dipengadilan. 13.d Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
14.Hari adalah hari kerja. 5
2.Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 9 ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Persyaratan pengangkatan Perangkat Desa terdiri dari persyaratan umum dan persyaratan khusus.
(2)Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah terdiri dari:
1. a.berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
2. b.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
3. c.dihapus; dan
4. d.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.berkelakuan baik;
2. b.tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan, dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
3. c.tidak merangkap jabatan/pekerjaan.
(3a)Bagi unsur kewilayahan, selain persyaratan sebagaimanana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) juga memenuhi persyaratan :
1. a.dijaring dari warga dusun yang bersangkutan;
2. b.memperhatikan ketokohan bakal calon perangkat desa yang terjaring.
(4)Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d dan ayat (3), adalah sebagai berikut :
1. a.foto copy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh Pejabat berwenang atau surat pernyataan dari Pejabat yang berwenang;
2. b.foto copy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh Pejabat berwenang;
3. c.foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau foto copy Surat Keterangan Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. d.Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
5. e.Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
6. f.Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
7. g.Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
8. h.Surat Keterangan Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan, dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
9. i.Surat Pernyataan Bersedia menetap di desa bersangkutan;
10. j.Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
11. k.Surat pernyataan tidak merangkap jabatan/pekerjaan; dan
12. l.Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi calon perangkat desa dari Pegawai Negeri Sipil.
  1. 3.Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
1. a.Kepala Desa membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota;
2. b.Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa;
3. c.Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
4. d.Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon untuk setiap jabatan dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
5. e.Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap salah satu calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari untuk masing-masing jabatan sejak dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
6. f.Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
7. g.Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan 7 Perangkat Desa paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya rekomendasi; dan
8. h.Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari unsur Badan Permusyawaratan Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan.
(2a)Bagi anggota tim penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa dilarang mencalonkan diri menjadi perangkat desa.
(3)Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

4.Ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf b diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1)Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
(2)Perangkat Desa berhenti karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri; dan
3. c.diberhentikan.
(3)Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
1. a.usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. b.dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. c.berhalangan tetap;
4. d.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
5. e.melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, huruf f, huruf h, huruf i, huruf k dan huruf l.
(4)Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
(5)Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 8 huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat untuk mendapat rekomendasi tertulis.
(6)Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari berdasarkan persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

5.Ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
(2)Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
1. a.ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
2. b.dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
3. c.tertangkap tangan dan ditahan.
(3)Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dikembalikan kepada jabatan semula jika diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap.
(4)Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menerima penghasilan tetap sebagai Perangkat Desa.

6.Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah dan setelah ayat (3) ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa karena berhenti dari Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang dirangkap oleh perangkat desa lain yang tersedia.
(2)Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan 9 oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
(3)Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.
(4)Pengisian jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dapat dilakukan dengan cara :
1. a.mutasi jabatan antar perangkat desa di lingkungan pemerintah desa; dan
2. b.penjaringan dan penyaringan perangkat desa.
(5)Pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.

7.Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 19A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19A

(1)Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(2)Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan perangkat desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan perangkat desa dari Pegawai Negeri Sipil diatur dengan Peraturan Bupati.

8.Ketentuan Pasal 21 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1)Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
(2)Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 10 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai. Ditetapkan di Ruteng pada tanggal 2 April 2019 BUPATI MANGGARAI, TTD DENO KAMELUS Diundangkan di Ruteng pada tanggal 2 April 2019 PLH SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI, TTD ANGKAT ANGLUS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2019 NOMOR 2. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 2/2019. 11 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA I. UMUM. bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan yang terjadi dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Sehingga berdasarkan hal tersebut dikeluarkannya Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 02.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 19A

Pasal 21

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai No. 1 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 19A

Pasal 21

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai No. 1 Tahun 2016