DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Perangkat Desa; Pengangkatan Perangkat Desa; Larangan; Pemberhentian Perangkat Desa; Kekosongan Jabatan Perangkat Desa; Unsur Staf Perangkat Desa; Pakaian Dinas dan Atribut Perangkat Desa; Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa; Penghasilan Tetap dan Kesejahteraan Perangkat Desa; Sanksi Administratif; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI dan BUPATI MANGGARAI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan : 3

1.Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Bupati adalah Bupati Manggarai.
5.Camat adalah Perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja kecamatan.
6.Sekretaris Desa adalah unsur staf Pemerintahan Desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
9.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11.Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
12.Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
13.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14.Hari adalah hari kerja.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.Perangkat Desa;
b.pengangkatan Perangkat Desa; 4
c.larangan;
d.pemberhentian Perangkat Desa;
e.kekosongan jabatan Perangkat Desa;
f.unsur staf Perangkat Desa;
g.pakaian dinas dan atribut Perangkat Desa;
h.peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
i.penghasilan tetap dan kesejahteraan Perangkat Desa; dan
j.sanksi administratif.

BAB III

PERANGKAT DESA

Pasal 3

(1)Perangkat Desa terdiri atas :
1. a.Sekretariat Desa;
2. b.Pelaksana Kewilayahan; dan
3. c.Pelaksana teknis.
(2)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 4

(1)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
(2)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 3 (tiga) urusan.
(3)Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
1. a.Urusan Tata Usaha dan Umum;
2. b.Urusan Keuangan; dan
3. c.Urusan Perencanaan.
(4)Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 5

(1)Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta 5 memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
(3)Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
(4)Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun.
(5)Penentuan jumlah unsur Pelaksana Kewilayahan sebagaiamana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 3 (tiga) seksi.
(3)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
1. a.Seksi Pemerintahan;
2. b.Seksi Kesejahteraan; dan
3. c.Seksi Pelayanan
(4)Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 7

Tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 8

(1)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.
(2)Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa. 6

Pasal 9

(1)Persyaratan pengangkatan Perangkat Desa terdiri dari persyaratan umum dan persyaratan khusus.
(2)Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah terdiri dari:
1. a.berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
2. b.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
3. c.terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
4. d.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.berkelakuan baik;
2. b.tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan, dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
3. c.tidak merangkap jabatan/pekerjaan.
(4)Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d dan ayat (3), adalah sebagai berikut :
1. a.foto copy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh Pejabat berwenang atau surat pernyataan dari Pejabat yang berwenang;
2. b.foto copy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh Pejabat berwenang;
3. c.foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh Pejabat berwenang atau Surat Keterangan Bertempat Tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat;
4. d.Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
5. e.Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
6. f.Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang 7 bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
7. g.Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
8. h.Surat Keterangan Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan, dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
9. i.Surat Pernyataan Bersedia menetap di desa bersangkutan;
10. j.Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup; dan
11. k.Surat pernyataan tidak merangkap jabatan/pekerjaan.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2019