(1)Persyaratan pengangkatan Perangkat Desa terdiri dari persyaratan umum dan persyaratan khusus.
(2)Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah terdiri dari:
a.berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
b.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
c.dihapus; dan
d.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a.berkelakuan baik;
b.tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan, dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
c.tidak merangkap jabatan/pekerjaan.
(4)Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d dan ayat (3), adalah sebagai berikut :
a.foto copy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh Pejabat berwenang atau surat pernyataan dari Pejabat yang berwenang;
b.foto copy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh Pejabat berwenang;
c.foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh Pejabat berwenang;
d.Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
e.Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
f.Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
4
g.Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
h.Surat Keterangan Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan, dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
i.Surat Pernyataan Bersedia menetap di desa bersangkutan;
j.Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup; dan
k.Surat pernyataan tidak merangkap jabatan/pekerjaan.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai. Ditetapkan di Ruteng pada tanggal 1 Agustus 2017 BUPATI MANGGARAI, ttd DENO KAMELUS Diundangkan di Ruteng pada tanggal 1 Agustus 2017. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI ttd MANSELTUS MITAK, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2017 NOMOR 3. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 3/2017 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, Bour Maximus,SH Pembina Tingkat I NIP. 19630224 199003 1 006 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA I. UMUM. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dalam amar putusannya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan “terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ketentuan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satunya tertuang dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Oleh karena ketentuan Peraturan Daerah wajib tunduk pada ketentuan yang lebih tinggi termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, wajib diubah dan menyesuaikannya agar tidak bertentangan dengan asas hukum, bahwa “peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi”. II. PASAL DEMI PASAL. Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 03. 6 BUPATI MANGGARAI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2017