DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 1 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa yaitu ketentuan Pasal 9

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
7.Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 01); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI dan BUPATI MANGGARAI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA. 3 Pasal I Ketentuan Pasal 9 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 01), diubah sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Persyaratan pengangkatan Perangkat Desa terdiri dari persyaratan umum dan persyaratan khusus.
(2)Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah terdiri dari:
1. a.berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
2. b.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
3. c.dihapus; dan
4. d.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.berkelakuan baik;
2. b.tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan, dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
3. c.tidak merangkap jabatan/pekerjaan.
(4)Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d dan ayat (3), adalah sebagai berikut :
1. a.foto copy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh Pejabat berwenang atau surat pernyataan dari Pejabat yang berwenang;
2. b.foto copy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh Pejabat berwenang;
3. c.foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh Pejabat berwenang;
4. d.Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
5. e.Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
6. f.Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup; 4
7. g.Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
8. h.Surat Keterangan Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan, dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
9. i.Surat Pernyataan Bersedia menetap di desa bersangkutan;
10. j.Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup; dan
11. k.Surat pernyataan tidak merangkap jabatan/pekerjaan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai. Ditetapkan di Ruteng pada tanggal 1 Agustus 2017 BUPATI MANGGARAI, ttd DENO KAMELUS Diundangkan di Ruteng pada tanggal 1 Agustus 2017. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI ttd MANSELTUS MITAK, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2017 NOMOR 3. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 3/2017 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, Bour Maximus,SH Pembina Tingkat I NIP. 19630224 199003 1 006 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA I. UMUM. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dalam amar putusannya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan “terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ketentuan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satunya tertuang dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Oleh karena ketentuan Peraturan Daerah wajib tunduk pada ketentuan yang lebih tinggi termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, wajib diubah dan menyesuaikannya agar tidak bertentangan dengan asas hukum, bahwa “peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi”. II. PASAL DEMI PASAL. Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 03. 6 BUPATI MANGGARAI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai No. 1 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai No. 1 Tahun 2016