DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 24 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan tersebut berisi tentang perubahan ketentuan pada pasal 1 angka 4 dan angka 5; Penambahan ketentuan pada pasal 4; penghapusan bab III, pasal 10 dan pasal 11; penambahan Bab IIIA dan penambahan pasal baru; perubahan pada pasal 16;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri; Mengingat : 1. 2.

Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3.Undang-Undang 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 2 4. Indonesia Nomor 5492); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. 6. 7. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M- IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M- IND/PER/10/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M- IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri; Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI dan BUPATI MANGGARAI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010 Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai.
3.Bupati adalah Bupati Manggarai.
4.Dinas adalah Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian.
6.Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun perekayasaan industri.
7.Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industry atau jenis industri.
8.Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan industri kecil yang telah memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah selesai membangun pabrik sarana produksi.
9.Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah Tanda Daftar yang diberikan kepada perusahaan industry kecil tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diberlakukan sebagai izin.
10.Jenis Industri adalah Bagian dari suatu Cabang Industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
11.Komoditi Industri adalah suatu Produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri. 4
12.Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.
13.Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
2.Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (5), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Untuk mengelola IUI diperlukan tahap persetujuan prinsip.
(2)IUI melalui persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan industri yang telah memenuhi persyaratan.
(3)Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan.
(4)Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.
(5)Tata cara pemberian izin prinsip diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

3.Ketentuan Bab III dihapus.
4.Ketentuan Pasal 10 dihapus.
5.Ketentuan Pasal 11 dihapus.
6.Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB dan 4 (empat) Pasal baru yaitu BAB IIIA, dan Pasal 11A, 11B, 11C, dan 11D, sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB IIIA KLASIFIKASI IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 11A

(1)Kegiatan usaha Industri meliputi :
1. a.Industri kecil;
2. b.Industri menengah; dan
3. c.Industri besar.
(2)Kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi. 5

Pasal 11B

(1)Industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) huruf a, merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (Sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
(2)Tanah dan bangunan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan tanah dan bangunan yang lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha.

Pasal 11C

Industri Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) huruf b, merupakan Industri yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a.mempekerjakan paling banyak 19 (Sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); atau
b.mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 11D

Industri besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) huruf c, merupakan Industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi lebih dari Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).

7.Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1)Perusahaan Industri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 6 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
(2)Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 6 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai. Ditetapkan di Ruteng pada tanggal 24 April 2018 BUPATI MANGGARAI, DENO KAMELUS Diundangkan di Ruteng pada tanggal 24 April 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI, MANSELTUS MITAK LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2018 NOMOR 5. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :5/2018. 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI I. UMUM Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, maka Daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Kepemerintahannya dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 81/M-IND/PER/10/2014 menyatakan bahwa Pelaksanaan pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI tidak dikenakan biaya dalam bentuk apapun. Oleh karena itu Daerah diwajibkan untuk tidak melakukan pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri harus disesuaikan dengan regulasi terbaru guna untuk meningkatkan akuntabilitas Daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas Otonomi Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri, maka perlu dilakukan pengklasifikasian kegiatan usaha industri. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 05.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 11A

Pasal 11B

Pasal 11C

Pasal 11D

Pasal 16

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 107 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2010

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 11A

Pasal 11B

Pasal 11C

Pasal 11D

Pasal 16

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 107 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2010

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2010