DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 14 Tahun 2014

Nomor: 14
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan Pemerintah Daerah agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2014. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 SALINAN Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 18.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 19.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 21.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 22.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 23.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolah Keungan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 26.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 1); 27.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2013 Nomor 10). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS dan BUPATI MAROS

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2013 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1, ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 semula berjumlah Rp. 1.036.597.439.000,00 Bertambah sejumlah Rp. 21.192.617.046,84 sehingga menjadi Rp. 1.057.790.056.046,84 dengan rincian sebagai berikut :

1.Pendapatan Daerah

a.Semula Rp. 1.037.028.157.000,00
b.Bertambah/(berkurang) Rp. 6.501.778.692,00 Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.043.529.935.692,00
1. 2.Belanja Daerah
a.Semula Rp. 1.036.597.439.000,00
b.Bertambah/(berkurang) Rp. 21.192.617.046,84 Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 1.057.790.056.046,84 Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (14.260.120.354,84)
1. 3.Pembiayaan Daerah
a.Penerimaan 1) Semula Rp. 31.298.070.151,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 13.038.501.202,84 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 44.336.571.353,84
b.Pengeluaran 1) Semula Rp. 31.728.788.151,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (1.652.337.152,00) Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 30.076.450.999,00 Jumlah Pembiayaan Netto Semula Rp (430.718.000,00) Bertambah Rp 14.690.838.354,84 Setelah Perubahan Rp. 14.260.120.354,84 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Setelah Perubahan Rp. 0,00
1. 2.Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
1. a.Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp. 120.206.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 29.816.399.954,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 150.022.399.954,00
2. b.Dana Perimbangan 1) Semula Rp. 719.808.366.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp (5.698.308.262,00) Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp. 714.110.057.738,00
3. c.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1) Semula Rp. 197.013.791.000,00 2) Berkurang Rp (17.616.313.000,00) Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 179.397.478.000,00
(2)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah 1) Semula Rp. 59.199.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 59.199.000.000,00
2. b.Retribusi Daerah 1) Semula Rp. 33.507.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 14.911.264.954,00 Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 48.418.264.954,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp. 5.000.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 5.000.000.000,00
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1) Semula Rp. 22.500.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 14.905.135.000,00 Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 37.405.135.000,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dana Bagi Hasil pajak/bukan pajak 1) Semula Rp. 26.783.254.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (5.698.308.262,00) Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 21.084.945.738,00
2. b.Dana Alokasi Umum 1) Semula Rp. 614.598.482.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp. 614.598.482.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus 1) Semula Rp. 78.426.630.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp. 78.426.630.000,00
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Angka 1 huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pendapatan Hibah 1) Semula Rp. 12.000.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 12.000.000.000,00
2. b.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 1) Semula Rp. 38.130.600.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah dana bagi hasil pajak dari Provinsi setelah Perubahan Rp. 38.130.600.000,00
3. c.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula Rp. 124.383.191.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (17.616.313.000,00) Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan Rp. 106.766.878.000,00
4. d.Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya, 1) Semula Rp. 22.500.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah dana Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 22.500.000.000,00
  1. 3.Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp. 496.738.445.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (4.050.718.028,00) 3) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp. 492.687.726.972,00
2. b.Belanja Langsung 1) Semula Rp. 539.858.994.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 25.243.335.074,84 Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 565.102.329.074,84
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis Belanja :
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula Rp. 465.508.445.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (2.726.743.028,00) Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 462.781.701.972,00
2. b.Belanja Bunga 1) Semula Rp. 100.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 100.000.000,00 Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp. 200.000.000,00
3. c.Belanja Hibah 1) Semula Rp. 5.000.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 5.000.000.000,00
4. d.Belanja Bantuan Sosial 1) Semula Rp. 3.000.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 3.000.000.000,00
5. e.Belanja Bantuan Keuangan Prov./Kab./Kota dan Pemerintahan Desa 1) Semula Rp. 20.630.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 25.000.000,00 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Prov./Kab./Kota & Pemerin- tahan Desa setelah perubahan Rp. 20.655.000.000,00
6. f.Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp. 2.500.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (1.448.975.000,00) Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 1.051.025.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula Rp. 19.465.102.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (525.555.000,00) Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 18.939.547.000,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa 1) Semula Rp. 193.819.225.844,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 33.553.038.970,84 Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan Rp. 227.372.264.814,84
3. c.Belanja Modal 1) Semula Rp. 326.574.666.156,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (7.784.148.896,00) Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 318.790.517.260,00
  1. 4.Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Penerimaan Pembiayaan Rp. 44.336.571.353,84
2. b.Pengeluaran Pembiayaan Rp 30.076.450.999,00
(2)Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis Penerimaan :
1. a.SILPA Tahun Anggaran sebelumnya 1) Semula Rp. 21.298.070.151,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (14.961.498.797,16) Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 6.336.571.353,84
2. b.Penerimaan Pinjaman Daerah. 1) Semula Rp. 10.000.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 28.000.000.000,00 Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp. 38.000.000.000,00
3. c.Penerimaan Piutang Daerah 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan Rp 0,00
(3)Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :
1. a.Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah 1) Semula Rp. 12.000.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (3.000.000.000,00) Jumlah Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan Rp. 9.000.000.000,00
2. b.Pembayaran Pokok Utang 1) Semula Rp. 19.728.788.151,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.347.662.848,00 Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan. Rp. 21.076.450.999,00
  1. 5.Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2014;
2.Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3.Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros. Ditetapkan di Maros Pada tanggal 20 Agustus 20142200 Agustus 2014 BUPATI MAROS, TTD M. HATTA RAHMAN Diundangkan di Maros Pada tanggal 20 Agustus 201420 Agustus 2014 SEKRETARIS DAERAH, TTD BAHARUDDIN Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN AGUSTAM,S.IP,M.Si Pangkat : Pembina TK.I (IV/b) Nip : 19730820 199202 1 001 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2014 NOMOR : 14

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 14 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959