Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2016
- Nomor
- 9
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 36
Ringkasan
Mengatur tentang pendirian BUM Desa.
Mengatur tentang pendirian BUM Desa.
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan U saha Milik Desa. 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS dan BUPATI MAROS MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENT.ANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILD< DESA. B AB I KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Maros.
1 1 . Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
BAB II
Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/ atau kerja sama antar-Desa.
Pembentukan BUM Desa bertujuan untuk :
( 1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa ten tang Pendirian BUM Desa.
( 1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan mi1ik 2 (dua) Desa atau lebih.
( 1) Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dengan mempertimbangkan:
BAB III PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA Bagian Kesatu Bentuk Organisasi BUM Desa
BAB III
BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:
Bagian Kedua Organisasi Pengelola BUM Desa
Dalam hal BUM Desa berbentuk unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, susunan kepengurusan dan pengelolaan BUM Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 1 ( 1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dijabat secara ex-officio oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
( 1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa.
Pasa.113 ( 1 ) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
P a sa.1 1 4 ( 1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen
Peraturan Daerah (Perda)