DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin Nomor 06 Tahun 2019

Nomor: 06
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Perbup ini mengatur tentang PROGRAM BERAS APARATUR SIPIL NEGARA, meliputi Tujuan, Sasaran dan Manfaat; Penyaluran Beras; Kualitas Beras dan Kemasan; Jumlah dan Harga; Mekanisme; Monitoring dan Evaluasi

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu diteta.pkan dengan Peraturan Bupati Merangin. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3969) ; ~--------_l)..:._bahwa Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Merangin PARAF !100RO!'·: '.--'.' I 1-------i-- · . -- rneru'pakan pangsa pasar yang besar untuk penyerapan I f.:i V,.!,~,, , :· ·.· I I ~;,~tuL· • hasil! produksi beras petani maka perlu dilaksanakan I ogram beras Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Menimbang: a. bahwa untuk membangun Ketahanan Pangan, memacu Pertumbuhan Ekonomi Daerah, dan Meningkatkan Kesejahteraan Petani, perlu menyediakan Pangsa Pasar bagi Produksi Beras Petani di Kabupaten Merangin; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MERANGIN PROGRAM BERAS APARATUR SIPIL NEGARA TENT ANG PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR: 0 (; TAHON 2019 PROVINS! JAMBI BUPATI MERANGIN Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 1

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM BERAS APARATUR SIPIL NEGARA

BAB I

Pe aturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 7 ten tang 1 .1c- . . Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara ·- -~=i:-'..._.:~_'.:=......: --~publik Indonesia Tahun 2017 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Pasal 4

Manfaat program beras ASN sebagai berikut:

a.stabilisasi harga beras di pasaran;
b.peningkatan ketahanan pangan;
c.sebagai pangsa pasar bagi basil usaha petani padi; dan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Merangin.
1. 11.Penyalur Beras adalah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LPDM), Lembaga lain yang mampu yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin sebagai Penyalur Beras ASN.
2. 12.Petugas Beras OPD adalah petugas yang ditunjuk kepala OPD sebagai pemungut pembayaran beras dan distribusi beras Kepada ASN.

BAB II

TUJUAN , SASARAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Tujuan Program Beras ASN yaitu untuk menyerap hasil produksi petani lokal dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Pasal 3

3.Bupati adalah Bupati Merangin.
4.Sekertaris Daerah adalah Seketaris Daerah Kabupaten Merangin.
5.Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merangin.
6.Dinas Ketahan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin.
7.Camat adalah Camat di Daerah Kabupaten Merangin.
8.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Merangin. --··PArZ~~_,_o~r:~.~~a·..aan Teknis Daerah yang Selanjutnya disebut UPTD TGL \, • · Or an sasi Perangkat Daerah OPD. 1 '. tu Sipi Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Aparatur -'-,,__--·! ·$inil., l'fe~ga~~dan termasuk Calon Aparatur Sipil Negara yang bertugas -ff .1 .. ----·· ---·

Pasal 7

(1)Beras yang dijual kepada ASN dikemas <lalam karung plastik tebal dan / transparan dengan kuantum 10 kg per karung.
(2)Kemasan beras sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) wajib memuat infonilasi varian beras, kualitas beras, kelompok tani yang memperoduksi beras dan penyalur beras.

Pasal 6

Beras yang dijual kepada ASN rnerupakan beras dengan kualitas Premium Varian, Inpari 30, Ciherang atau jenis lain yang setara dengan rasa pera atau pulen. 1 GL: , - , ~ 1! 'ct·· u a~a ayat (3) huruf b, dilaksanakan melalui kerja sama _ ~- .dengan kepala Dinas Ketahanan Pangan yang dimuat dalam Surat C~:--= ----- -- _.Per_{~i;~ K~~ja.

(5)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disampaikan setiap bulan secara periodik kepada Bupati Merangin melalui Sekertaris Daerah, yang memuat;
1. a.Jumlah dan harga pembelian gabah atau beras ditingkat petani dan
2. b.Jumlah dan harga penjualan beras kepada ASN ditiap SKPD/UPTD
3. d.membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III

PENYALURANBERAS

Pasal 5

(1)Pelaksanaan Penyaluran Beras ASN merupakan tugas penyalur beras.
(2)Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
(3)Tugas penyalur beras sebagaimana dimaksud pada ayat(l) meliputi:
1. a.pembelian gabah atau beras petani:
2. b.pendistribusian dan penjualan beras kepada ASN; PAR AF i<GC1Qnme~j~g~ k antitas dan kualitas beras.

Pasal 10

(1)Penyediaan beras setiap bulan dilakukan oleh penyalur beras wajib berasal dari pembelian produksi petani lokal Kabupaten Merangin.
(2)Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura wajib memberikan penyuluhan, pembinaan dan bantuan saprodi kepada petani agar produksi beras meningkat dan penyediaan dimaksud pada ayat ( 1) terpenuhi.
(3)Penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, penjualan beras kepada ASN dapat dihentikan sementara. ----- -·.,...---··· ..
(3)ASN yang tidak bersedia berpartisipasi dalam program sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1), wajib membuat surat pemyatan dan disampaikan kepada Kepala SKPD /UPTD diteruskan kepada Bupati Merangin sebagai laporan dengan format surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

MEhANISME Merangin sebagai laporan deriga n for mat surat pernyat.aan sebagaimana tercantum dalam Iarnpiran 1 sebagai bagian yang tidak ' (.1) Jumlah beras yang dijual kepada ASN sebanyak 10 kg (kilogram) per orang per bulan,

Pasal 9

(1)Harga pembelian gabah atau beras oleh penyalur ditingkat petani wajib diatas atau sama dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan harga penjualan beras kepada ASN memperhatikan harga pasar, biaya oprasional dan keuntungan penyalur.
(2)Harga sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan. BABV JUMLAH DAN HARGA

Pasal 8

(1)Jumlah beras yang dijual kepada ASN sebanyak 10 kg (kilogram) per orang per bulan.
(2)Suanai dan istri tercatat sebagai ASN yang bertugas di Kabupan Merangin Maka penjualan beras dapat di berikan kepada salah satu ASN. Pembayaran harga beras kepada oenyalur beras pada permsipnya dilakukan secara tunai melalui bendahara gaji SKPD/UPTD dengan sistem potong gaji atau dikumpulkan oleh petugas beras SKPD/UPTD dan diserahkan secara langsung kepada penyalur beras.

Pasal 13

penyalur beras mempersiapkan , menyediakan dan mendistribusikan beras kekantor SKPD/UPTD a tau tern pat lain yang telah disepekati.

(2)Petugas beras SKPD/UPTD melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan penyalur beras.
(3)Apahila terdapat beras yang tidak sesuai dengan kualitas yang disepakati SKPD/UPTD dapat menolak dan mengembalikannya kepada penyalur beras untuk diganti dengan kualitas yang sesuai.
(4)Pendistribusian beras dilakukan tiga hari sebelum tanggal gajian ASN sesuai dengan surat Permintaan Beras yang disampaikan oleh Kepala SKPD/UPTD.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 13

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 54 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2000

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 13

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 54 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2000