DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 24 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

PERDA ini Mengatur Mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Meliputi Pembentukan Perangkat Daerah; Pembentukan UPT; Staf Ahli; Pengisian Jabatan Perangkat Daerah; Ketentuan Perahlian

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Daerah Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 081, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN dan BUPATI MERANGIN MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksaaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Merangin.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Merangin.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin;
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin;
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin;
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin;
10.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Merangin.
11.Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Merangin.
12.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Merangin.
13.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Merangin.
14.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Merangin.
15.Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten Merangin.
16.Kecamatan adalah Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Merangin.
17.Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Merangin.
18.Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
19.Lurah adalah Kepala Kelurahan selaku Perangkat Kecamatan.
20.Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat dengan UPT, dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertantu Perangkat Daerah induknya.

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe A, mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe B, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Merangin serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsi sesuai dengan kebutuhan;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Merangin merupakan Inspektorat dengan Tipe A, mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
d.Dinas Daerah Kabupaten Merangin mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, terdiri dari :
1. 1.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. 2.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan;
3. 3.Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, dan Olahraga;
4. 4.Dinas Kesehatan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
5. 5.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat sub urusan Kebakaran;
6. 6.Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat sub urusan Ketentraman dan Ketertiban umum;
7. 7.Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang persandian dan bidang Statistik;
8. 8.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dengan Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Bidang Perdagangan dan Perindustrian;
9. 9.Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan;
10. 10.Dinas Perikanan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;
11. 11.Dinas Ketahanan Pangan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pangan;
12. 12.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
13. 13.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
14. 14.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Sosial dan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
15. 15.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
16. 16.Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal, Pelayanan perizinan dan non perizinan, Tenaga Kerja serta Transmigrasi;
17. 17.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan;
18. 18.Dinas Perhubungan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
19. 19.Dinas Peternakan dan Perkebunan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian sub urusan peternakan dan sub urusan perkebunan;
20. 20.Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura;
21. 21.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Bidang Pertanahan;
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
3. 3.Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Pengelola Pendapatan;
4. 4.Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Tipe C melaksanakan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan; dan
5. 5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan.
f.Kecamatan, terdiri dari :
a.Kecamatan Bangko dengan Tipe A;
b.Kecamatan Bangko Barat dengan Tipe A;
c.Kecamatan Batang Masumai dengan Tipe A;
d.Kecamatan Jangkat dengan Tipe A;
e.Kecamatan Jangkat Timur dengan Tipe A;
f.Kecamatan Lembah Masurai dengan Tipe A;
g.Kecamatan Margo Tabir dengan Tipe A;
h.Kecamatan Muara Siau dengan Tipe A;
i.Kecamatan Nalo Tantan dengan Tipe A;
j.Kecamatan Pamenang dengan Tipe A;
k.Kecamatan Pamenang Barat dengan Tipe A;
l.Kecamatan Pamenang Selatan dengan Tipe A;
m.Kecamatan Pangkalan Jambu dengan Tipe A;
n.Kecamatan Renah Pamenang dengan Tipe A;
o.Kecamatan Renah Pembarap dengan Tipe A;
p.Kecamatan Sungai Manau dengan Tipe A;
q.Kecamatan Tabir dengan Tipe A;
r.Kecamatan Tabir Barat dengan Tipe A;
s.Kecamatan Tabir Ilir dengan Tipe A;
t.Kecamatan Tabir Lintas dengan Tipe A;
u.Kecamatan Tabir Selatan dengan Tipe A;
v.Kecamatan Tabir Timur dengan Tipe A;
w.Kecamatan Tabir Ulu dengan Tipe A;dan
x.Kecamatan Tiang Pumpung dengan Tipe A;

Pasal 3

Untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat dibentuk Kelurahan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

a.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas;dan
g.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah kabupaten.
(2)Satuan pendidikan Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 8

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah kabupaten sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah sakit Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 10

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
(2)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pagawai Aparatur Sipil Negara dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Staf ahli Bupati berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(4)Staf ahli Bupati bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu- isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
(5)Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli Bupati, dibentuk 1 (satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.

BAB V

PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 11

(1)Perangkat Daerah diisi oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan kompetensi :

1.Teknis;
2.Manajerial; dan
3.Sosio kultur.

(2)Pengisian perangkat daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Merangin Nomor 5 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Merangin Nomor 5 Tahun 2025