DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin Nomor 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 27 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin, meliputi: Pembentukan; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Susunan Organisasi; Kelompok Jabatan Fungsional; Eselonering; Pengangkatan dan Pemberhentian; Tata Kerja; Pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan beban kerja pemerintah Kabupaten Merangin dalam rangka Opimalisasi kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan Organisasi Perangkat Daerah yang kuat, efektif, dan efisien sesuai dengan karakteristik, dan potensi daerah;
b.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan untuk lebih optimalisasi kinerja Polisi Pamong Praja;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangon Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 081, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4838) ;
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubalik Indonesaia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Repubalik Indonesaia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesaia Tahun 1994 Nomor 3547);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesaia Tahun 2000 Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Repubalik Indonesaia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesaia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesaia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 21). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN dan BUPATI MERANGIN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MERANGIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dImaksud dengan ;

1.Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
4.Bupati adalah Bupati Merangin.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Merangin adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Merangin.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
8.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin.
9.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin.
10.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin.
11.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin.
12.Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpl PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan dan enyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
13.Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegitatannya dengan tenteram, tertib dan teratur;
14.Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan;
15.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahlian dan keterampilannya, diluar jabatan Struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Type B

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah, Produk Hukum Daerah lainnya, Ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
(2)Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda, Produk Hukum Daerah lainnya, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 5

(1)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Polisi Praja mempunyai fungsi :
1. a.Penyusunan program dan pelaksanaan Penegakan Perda dan Produk Hukum Daerah lainnya, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
2. b.Pelaksanaan kebijakan Perda dan Produk Hukum Daerah lainnya.
3. c.Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.
4. d.Pelaksanaan kebijakan Perlindungan masyarakat.
5. e.Pelaksanaan koordinasi penegakkan Perda dan Produk Hukum Daerah lainnya serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan /atau Aparatur lainnya.
6. f.Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur dan Badan Hukum, agar mematuhi dan mentaati penegakkan Perda dan Produk Hukum Daerah lainnya.
7. g.Melaksanakan tugas lainnya.
(2). Melaksanakan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Huruf g, meliputi :
1. a.mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluaskan produk hukum daerah;
2. b.Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara
3. c.Pelaksanaan pengamanan dan penetiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
5. e.Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramian daerah dan/ atau kegiatan yang berskala massal;dan
6. f.Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh kepala daerah atau atasan lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
1. a.Kepala Satuan;
2. b.Kasubbag Tata Usaha:
3. c.Seksi Penegakkan Produk Hukum Daerah, Pengawasan dan Penyidikan:
4. d.Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat:
5. e.Seksi Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia;
6. f.Seksi Sarana Prasarana;
7. g.Seksi Perlindungan Masyarakat;
8. h.Unit Pelaksana Teknis Satuan Polisi Pamong Praja; dan
9. i.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Rincian tugas, fungsi serta rincian tugas masing-masing Subbagian dan Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(3)Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

(1)Pada Kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten .
(2)Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala satuan.
(3)Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara ex- officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan,
(4)Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis administratif bertanggung jawab kepada camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP Kabupaten.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(2)Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan peratutan perundang- undangan;
(3)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas:
1. a.Tenaga Fungsional Polisi Pamong Praja; dan
2. b.Jabatan Funngsional lainnya yang terbagi dalam beberapak kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(4)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat(3) huruf a ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
(5)Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan

BAB VII

ESELONERING

Pasal 9

(1)Kepala Satpol PP merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
(2)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Satpol PP merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

(1)Kepala Satpol PP diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi kepada Gubernur dengan pertimbangan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi.
(2)kepala subbagian, kepala seksi dan kepala subagian pada Unit pelaksana Satuan Polisi Pamon Praja diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin Nomor 7 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin Nomor 7 Tahun 2016