DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin Nomor 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin, meliputi: Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Kewajiban; Susunan Organisasi; Eselon; Kelompok Jabatan Fungsional; Pengangkatan dan Pemberhentian; Tata Kerja; Pakaian Dinas, Perlengkapan, dan Peralatan Operasional; Kerja Sama dan Koordinasi; serta Pembinaan dan Pelaporan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin, belum optimal dalam meningkatkan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3936);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 5094);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 08 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

Menetapkan

Menetapkan : Dan BUPATI MERANGIN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MERANGIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Merangin
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Merangin adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Bupati adalah Bupati Kabupaten Merangin.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin.
7.Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
8.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
9.Polisi Pamong Praja adalah Anggota Satpol PP sebagai Aparat Pemerintah Daerah dalam penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.
10.Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
11.Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin tipe A.

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah, Produk Hukum Daerah lainnya, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

Pasal 5

(1)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:
1. a.Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan dan Produk Hukum Daerah lainnya, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
2. b.Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah lainnya;
3. c.Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah;
4. d.Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. e.Pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah lainnya serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
6. f.Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum agar mematuhi dan menaati penegakkan Peraturan Daerah dan Produk Hukum lainnya;
7. g.Melaksanakan tugas lainnya.
(2)Melaksanakan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
1. a.Mengikuti proses penyusunan Peraturan Perundang- undangan Daerah serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
2. b.Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk Pejabat Negara dan Tamu Negara;
3. c.Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
4. d.Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah;
5. e.Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian Daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal; dan
6. f.Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Polisi Pamong Praja dilengkapi dengan fasilitas:

a.sarana dan prasarana;
b.peralatan dan perlengkapan;
c.perlindungan jiwa, kesehatan dan hukum; dan
d.fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

Polisi Pamong Praja berwenang:

a.melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
b.menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
c.memfasilitasi, memberdayakan, dan meningkatkan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
d.melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; dan
e.melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

(1)Susunan Organisasi Satpol PP, terdiri atas:
1. a.Kepala Satuan
2. b.Sekretariat membawahi: 1) Sub Bagian Program; 2) Sub Bagian Keuangan; dan 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, membawahi: 1) Seksi, Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan 2) Seksi, Penyelidikan dan Penyidikan;
4. d.Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat membawahi; 1) Seksi Operasi dan Pengendalian; dan 2) Seksi Kerja Sama
5. e.Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahi: 1) Seksi Pelatihan Dasar; dan 2) Seksi Teknis Fungsional.
6. f.Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi: 1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat.
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
8. h.Kelompok Unit Pelaksana SATPOL PP [
(2)Bagan struktur organisasi Satpol PP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Ketentuan mengenai Penjabaran tugas dan fungsi serta uraian jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Pasal 5 dan Pasal 6, diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 54 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin Nomor 8 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 54 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin Nomor 8 Tahun 2014