Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 50
Ringkasan
Menetapkan susunan perangkat daerah pada kabupaten mesuji
Menetapkan susunan perangkat daerah pada kabupaten mesuji
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
BUPATI MESUJI PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI NOMOR 06 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MESUJI Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MESUJI,
5679);
5679);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
1447);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
1447);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI dan BUPATI MESUJI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MESUJI.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI dan Menetapkan BUPATI MESUJI MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MESUJI. BAB I KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
BAB II
Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas :
Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perangkat Daerah sebagai berikut :
1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana; 3) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan Pemerintahan bidaang Kebudayaan; 5) Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan; 6) Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian; 7) Dinas Perhubungan, Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan, 8) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika urusan Pemerintahan bidang Persandiandanurusan Pemerintahan bidang Statistik; 9) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 10) Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan; 1 7. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ a tau kegiatan teknis penunjang tertentu. BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:
Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perangkat Daerah sebagai berikut:
1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana; 3) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan Pemerintahan bidaang Kebudayaan; 5) Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan; 6) Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian; 7) Dinas Perhubungan, Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan, 8) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika urusan Pemerintahan bidang Persandiandanurusan Pemerintahan bidang Statistik; 9) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 10) Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan; 11) Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi UKM, urusan Pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan Pemerintahan bidang Perdagangan; 12) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Olahraga dan urusan Pemerintah bidang Pariwisata dan urusan Ekonomi Kreatif; 13) Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup; 14) Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan; 15) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 17) Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial; 18) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi; 19) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukimaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 20) Dinas Perpustakaan dan Arsip Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan Pemerintahan bidang Kearsipan. 21) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusaan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat ; 22) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B, menyelenggarakan urusan kebakaran.
1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan; 2) Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Pendapatan dan Retribusi Daerah. 3) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Pembangunan; 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B urusan Menanggulangi Bencana. 6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B urusan Politik.
11) Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi UKM, urusan Pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan Pemerintahan bidang Perdagangan; 12) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Olahraga dan urusan Pemerintah bidang Pariwisata dan urusan Ekonomi Kreatif; 13) Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup; 14) Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan; 15) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 17) Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial; 18) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi; 19) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukimaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 20) Dinas Perpustakaan dan Arsip Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan Pemerintahan bidang Kearsipan. 21) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusaan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; 22) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B, menyelenggarakan urusan kebakaran.
1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan; 2) Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Pendapatan dan Retribusi Daerah. 3) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Pembangunan; 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B urusan Menanggulangi Bencana. 6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B urusan Politik.
( 1) Selain perangkat daerah se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB III PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
BAB III
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)