DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 19 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Mesuji

regulasi_utama

Ringkasan

Menetapkan susunan perangkat daerah pada kabupaten mesuji

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu dilakukan singkronisasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan program Perencanaan Pembangunan Daerah;
c.bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan jenis urusan dan kewenangannya di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji, dipandang perlu untuk melakukan pembentukan dan penyesuaian susunan perangkat daerah;
d.bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud pada hurud a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219); BUPATI MESUJI PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI NOMOR 06 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MESUJI Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MESUJI,

a.bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Wajib melakukan Evaluasi Kelembagaan minimal 1 Tahun sekali;
b.bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu dilakukan singkronisasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan program Perencanaan Pembangunan Daerah;
c.bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan jenis urusan dan kewenangannya di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji, dipandang perlu untuk melakukan pembentukan dan penyesuaian susunan perangkat daerah;
d.bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud pada hurud a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Ka bu paten Mesuji ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. 3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. 4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. 5.Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4933);
6. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. 7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4450);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. 3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
12. 4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
13. 5.Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4933);
14. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
15. 7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
16. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);
17. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4450);
18. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
20. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205)
21. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
22. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
23. 15.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
24. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 290);
25. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
26. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 3);
27. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
29. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
31. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205)
32. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
33. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
34. 15.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
35. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 290);
36. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
37. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 3);
38. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
39. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
40. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
41. 22.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI dan BUPATI MESUJI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MESUJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mesuji.
3.Bupati adalah Bupati Mesuji.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mesuji.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji.
6.Sekretariat Daerah adalah unsur yang bertugas membantu Bupati/Wakil Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif Sekretariat Daerah Kabupaten Mesuji.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah unsur Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji.
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji.
10.Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Mesuji.
11.Inspektorat adalah unsur Urusan Pengawas, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji.
12.Dinas Daerah adalah unsur Pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Mesuji.
13.Satuan polisi Pamong Praja adalah unsur Pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahanbidang Ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Mesuji.
14.Badan Daerah adalah unsur Penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Mesuji.
15.Kecamatan adalah Kecamatan se- Kabupaten Mesuji.
16.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
22.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 ten tang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI dan Menetapkan BUPATI MESUJI MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MESUJI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mesuji.
3.Bupati adalah Bupati Mesuji.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mesuji.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji.
6.Sekretariat Daerah adalah unsur yang bertugas membantu Bupati/Wakil Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif Sekretariat Daerah Kabupaten Mesuji.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah unsur Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap Togas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji.
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji.
10.Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Mesuji.
11.Inspektorat adalah unsur Urusan Pengawas, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji.
12.Dinas Daerah adalah unsur Pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Mesuji.
13.Satuan polisi Pamong Praja adalah unsur Pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahanbidang Ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Mesuji.
14.Badan Daerah adalah unsur Penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Mesuji.
15.Kecamatan adalah Kecamatan se- Kabupaten Mesuji.
16.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17.Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas :

a.urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas;dan
h.fleksibilitas.

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perangkat Daerah sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Kabupaten Tipe B;
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tipe B;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan Inspektorat Tipe B;
d.Dinas Daerah Kabupaten terdiri dari : 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana; 3) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan Pemerintahan bidaang Kebudayaan; 5) Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan; 6) Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian; 7) Dinas Perhubungan, Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan, 8) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika urusan Pemerintahan bidang Persandiandanurusan Pemerintahan bidang Statistik; 9) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 10) Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan; 1 7. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ a tau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

a.urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas;dan
h.fleksibilitas.

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perangkat Daerah sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Kabupaten Tipe B;
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tipe B;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan Inspektorat Tipe B;
d.Dinas Daerah Kabupaten terdiri dari: 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana; 3) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan Pemerintahan bidaang Kebudayaan; 5) Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan; 6) Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian; 7) Dinas Perhubungan, Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan, 8) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika urusan Pemerintahan bidang Persandiandanurusan Pemerintahan bidang Statistik; 9) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 10) Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan; 11) Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi UKM, urusan Pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan Pemerintahan bidang Perdagangan; 12) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Olahraga dan urusan Pemerintah bidang Pariwisata dan urusan Ekonomi Kreatif; 13) Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup; 14) Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan; 15) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 17) Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial; 18) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi; 19) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukimaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 20) Dinas Perpustakaan dan Arsip Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan Pemerintahan bidang Kearsipan. 21) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusaan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat ; 22) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B, menyelenggarakan urusan kebakaran.
e.Badan Daerah terdiri dari : 1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan; 2) Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Pendapatan dan Retribusi Daerah. 3) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Pembangunan; 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B urusan Menanggulangi Bencana. 6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B urusan Politik.

Pasal 4

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Simpang Pematang dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Mesuji dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Mesuji Timur dengan Tipe A; 11) Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi UKM, urusan Pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan Pemerintahan bidang Perdagangan; 12) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Olahraga dan urusan Pemerintah bidang Pariwisata dan urusan Ekonomi Kreatif; 13) Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup; 14) Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan; 15) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 17) Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial; 18) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi; 19) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukimaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 20) Dinas Perpustakaan dan Arsip Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan Pemerintahan bidang Kearsipan. 21) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusaan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; 22) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B, menyelenggarakan urusan kebakaran.
4. e.Badan Daerah terdiri dari : 1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan; 2) Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Pendapatan dan Retribusi Daerah. 3) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Pembangunan; 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B urusan Menanggulangi Bencana. 6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B urusan Politik.

Pasal 4

( 1) Selain perangkat daerah se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.

(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Simpang Pematang dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Mesuji dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Mesuji Timur dengan Tipe A;
4. d.Kecamatan Panca Jaya dengan Tipe A;
5. e.Kecamatan Rawajitu Utara dengan Tipe A;
6. f.Kecamatan Tanjung Raya dengan Tipe A; dan
7. g.Kecamatan Way Serdang dengan Tipe A.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2)Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
(3)Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibentuk melalui Peraturan Bupati sesuai dengan kebutuhan kedinasan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan asas efektif dan efisien.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu dilakukan singkronisasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan program Perencanaan Pembangunan Daerah;
c.bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan jenis urusan dan kewenangannya di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji, dipandang perlu untuk melakukan pembentukan dan penyesuaian susunan perangkat daerah;
d.bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud pada hurud a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219); BUPATI MESUJI PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI NOMOR 06 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MESUJI Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MESUJI,

a.bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Wajib melakukan Evaluasi Kelembagaan minimal 1 Tahun sekali;
b.bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu dilakukan singkronisasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan program Perencanaan Pembangunan Daerah;
c.bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan jenis urusan dan kewenangannya di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji, dipandang perlu untuk melakukan pembentukan dan penyesuaian susunan perangkat daerah;
d.bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud pada hurud a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Ka bu paten Mesuji ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. 3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. 4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. 5.Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4933);
6. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. 7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4450);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. 3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
12. 4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
13. 5.Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4933);
14. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
15. 7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
16. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);
17. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4450);
18. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
20. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205)
21. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
22. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
23. 15.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
24. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 290);
25. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
26. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 3);
27. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
29. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
31. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205)
32. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
33. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
34. 15.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
35. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 290);
36. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
37. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 3);
38. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
39. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
40. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
41. 22.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI dan BUPATI MESUJI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MESUJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mesuji.
3.Bupati adalah Bupati Mesuji.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mesuji.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji.
6.Sekretariat Daerah adalah unsur yang bertugas membantu Bupati/Wakil Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif Sekretariat Daerah Kabupaten Mesuji.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah unsur Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji.
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji.
10.Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Mesuji.
11.Inspektorat adalah unsur Urusan Pengawas, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji.
12.Dinas Daerah adalah unsur Pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Mesuji.
13.Satuan polisi Pamong Praja adalah unsur Pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahanbidang Ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Mesuji.
14.Badan Daerah adalah unsur Penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Mesuji.
15.Kecamatan adalah Kecamatan se- Kabupaten Mesuji.
16.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
22.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 ten tang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI dan Menetapkan BUPATI MESUJI MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MESUJI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mesuji.
3.Bupati adalah Bupati Mesuji.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mesuji.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji.
6.Sekretariat Daerah adalah unsur yang bertugas membantu Bupati/Wakil Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif Sekretariat Daerah Kabupaten Mesuji.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah unsur Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap Togas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji.
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji.
10.Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Mesuji.
11.Inspektorat adalah unsur Urusan Pengawas, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji.
12.Dinas Daerah adalah unsur Pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Mesuji.
13.Satuan polisi Pamong Praja adalah unsur Pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahanbidang Ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Mesuji.
14.Badan Daerah adalah unsur Penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Mesuji.
15.Kecamatan adalah Kecamatan se- Kabupaten Mesuji.
16.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17.Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas :

a.urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas;dan
h.fleksibilitas.

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perangkat Daerah sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Kabupaten Tipe B;
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tipe B;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan Inspektorat Tipe B;
d.Dinas Daerah Kabupaten terdiri dari : 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana; 3) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan Pemerintahan bidaang Kebudayaan; 5) Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan; 6) Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian; 7) Dinas Perhubungan, Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan, 8) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika urusan Pemerintahan bidang Persandiandanurusan Pemerintahan bidang Statistik; 9) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 10) Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan; 1 7. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ a tau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

a.urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas;dan
h.fleksibilitas.

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perangkat Daerah sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Kabupaten Tipe B;
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tipe B;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan Inspektorat Tipe B;
d.Dinas Daerah Kabupaten terdiri dari: 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana; 3) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan Pemerintahan bidaang Kebudayaan; 5) Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan; 6) Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian; 7) Dinas Perhubungan, Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan, 8) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika urusan Pemerintahan bidang Persandiandanurusan Pemerintahan bidang Statistik; 9) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 10) Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan; 11) Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi UKM, urusan Pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan Pemerintahan bidang Perdagangan; 12) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Olahraga dan urusan Pemerintah bidang Pariwisata dan urusan Ekonomi Kreatif; 13) Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup; 14) Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan; 15) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 17) Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial; 18) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi; 19) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukimaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 20) Dinas Perpustakaan dan Arsip Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan Pemerintahan bidang Kearsipan. 21) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusaan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat ; 22) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B, menyelenggarakan urusan kebakaran.
e.Badan Daerah terdiri dari : 1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan; 2) Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Pendapatan dan Retribusi Daerah. 3) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Pembangunan; 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B urusan Menanggulangi Bencana. 6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B urusan Politik.

Pasal 4

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Simpang Pematang dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Mesuji dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Mesuji Timur dengan Tipe A; 11) Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi UKM, urusan Pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan Pemerintahan bidang Perdagangan; 12) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Olahraga dan urusan Pemerintah bidang Pariwisata dan urusan Ekonomi Kreatif; 13) Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup; 14) Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan; 15) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 17) Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial; 18) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi; 19) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukimaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 20) Dinas Perpustakaan dan Arsip Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan Pemerintahan bidang Kearsipan. 21) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusaan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; 22) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B, menyelenggarakan urusan kebakaran.
4. e.Badan Daerah terdiri dari : 1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan; 2) Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Pendapatan dan Retribusi Daerah. 3) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Pembangunan; 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B urusan Menanggulangi Bencana. 6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B urusan Politik.

Pasal 4

( 1) Selain perangkat daerah se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.

(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Simpang Pematang dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Mesuji dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Mesuji Timur dengan Tipe A;
4. d.Kecamatan Panca Jaya dengan Tipe A;
5. e.Kecamatan Rawajitu Utara dengan Tipe A;
6. f.Kecamatan Tanjung Raya dengan Tipe A; dan
7. g.Kecamatan Way Serdang dengan Tipe A.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2)Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
(3)Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibentuk melalui Peraturan Bupati sesuai dengan kebutuhan kedinasan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan asas efektif dan efisien.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 1

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 1

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019