DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Tenggara No. 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 28 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. ····-·······-···------=---==--- Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahafi Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahurt 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahurt 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor Nomor 1 1 , Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Pera tu ran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); I Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Peraturan Pemerintah Norn or 79 Tahun 2005 ten tang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pernerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah 6. ' ' Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);1 1 1 . Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repubiit<J Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2007 lentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemcrintah Daerah Kabupatcn Minahasa Tenggara [Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1 Seri ..a.J; Peraturan Daerah Kabupaten Minahasi Tenggara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Or�nisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tcnggara (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 5) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atab Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2011 Nomor 56). 12. 13. • Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Dan BUPATI MINAHASA TENGGARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MINAHASA TENGGARA. Pasal I A. Mengubah ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah clan Sekretar-iat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraruran Daerah nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tcnggara, sehingga berbunyi sebagai berikut "Pasal 13"

a.Asisten Bidang Pcmerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi :
1. 1.Bagian Pemerintahan Umum dan Humas yang meliputi : a) Subbagian Pemerintahan Umum dan Hubungan antar Lembaga; b) Subbagian Perangkat Daerah; c) Subbagian Humas. I
2. 2.Bagian Sosial Kemasyarakatn yang meliputi a) Subbagian Pengembangan Kesejahteraan Rakyat; b) Subbagian Agarna, Pernbinaan Mental Spiritual dan Dikbud; c) Subbagian Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat.
3. 3.Bagian Hukum dan Perundang-Undangan yang meliputi : a) Subbagian Perundang-undangan; b) Subbagian Bantuan Hukum dan HAM; c) Subbagian Dokumentasi.
b.Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang membawahi :
1. 1.Bagian Pembangunan, yang meliputi a) Subbagian Penyusunan Program; b) Subbagian Pengendalian; c) Subbagian Administrasi Pembangunan.
2. 2.Bagian Perekonomian, yang meliputi a) Subbagian Sarana Perekonomian Daerah; b) Subbagian Sarana Produksi Daerah; c) Subbagian lnvestasi dan Kerjasama.
3. 3.Bagian Sumber Daya Alam, yang meliputi a) Subbagian Inventarisasi SDA; b) Subbagian Pengembangan SDA; c) Subbagian Penelitian dan Kelestarian Lingkungan. '
c.Asisten Bidang Administrasi Umum yang membawahi :
1. 1.Bagian Organisasi clan Talaksana yang meliputi : a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan; b) Subbagian Tata Laksana; c) Subbagian Kepegawaian.
2. 2.Bagian Administrasi Pimpinan dan Protokol yang meliputi : a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan; b) Subbagian Protokol; c) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli.
3. 3.Bagian Umum clan Perlengkapan yang meliputi a) Subbagian Rumah Tangga; b) Subbagian Pengadaan dan Perlengkapan; c) Subbagian Pendayagunaan dan Pemeliharaan Aset.
4. 4.Bagian Keuangan yang meliputi : a) Subbagian Perbendaharaan; b) Subbagian Perencanaan dan Pengendalian Keuangan; c) Subbagian Akutansi.
5. 8.Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah irri.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lem baran Daerah . Ditetapkan di Ratahan Pada Tanggal � Oktobcr 2014 BUPATI MINAIIASA TENGGARA JAMES SUMENDAP Diundangkan di Ratahan Pada tanggal 'l9 Oktober 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAIIASA TEN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2014 NOMOR rt SERI - ! ! l! !11 l !' l 11 'I l ·l I" ' ' ' .L l - - - !, 1! 111 d' � u 11 _ Ii 11 11 1 11 -c � • � o � - " 11 - ,--- z � 111 I l � z H w 'I Si • "'' 0 � - I l' • 0x 0 j! •I I z w ;; "'•- T � -s - f T '! � � I, !I a I m , !' 11 ! i "' ,! 11 l l_-c - "'w - - -c - 1 0 I ,1 $ � !I "' < t- 1j !1 ;!: e •w " l "' z � :,: w ,--- � �w >- x - - � U) -c � -- U) � �·i l § IU) -e � If " x • Ii � � c ·I; h !!! -c < � 0 -z z � m • i 11 11" - � � • ��" ! e "' m � " � w ��f"' z � -r o w � - "' !;;: w r;c-- - - - w �::, .. I 1!1 ! 11 >- ::, � :,: ., Ii � � 1' >- l• l U) ! l l z " - L-r- " l -c - ., - I 1! I j !h I' !I I i !" II I � !' I • - - '--- = ' - j � - ' l'�·§ ,i 1fi II! j il pl -l� lj ' l ' l ·• c !! L •• - � � I ii> -·� lj 1 11 lj ;'!ii ... I• r: ' WW ' .. =-• - � - - ll '! ,! i !i 11- j, I• 11 !· ., Iii ,! 1'a• jl ' - '--- '---

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. ····-·······-···------=---==--- Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahafi Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahurt 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahurt 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor Nomor 1 1 , Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Pera tu ran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); I Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Peraturan Pemerintah Norn or 79 Tahun 2005 ten tang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pernerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah 6. ' ' Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);1 1 1 . Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repubiit<J Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2007 lentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemcrintah Daerah Kabupatcn Minahasa Tenggara [Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1 Seri ..a.J; Peraturan Daerah Kabupaten Minahasi Tenggara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Or�nisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tcnggara (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 5) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atab Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2011 Nomor 56). 12. 13. • Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Dan BUPATI MINAHASA TENGGARA

Menetapkan

a.Asisten Bidang Pcmerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi :
1. 1.Bagian Pemerintahan Umum dan Humas yang meliputi : a) Subbagian Pemerintahan Umum dan Hubungan antar Lembaga; b) Subbagian Perangkat Daerah; c) Subbagian Humas. I
2. 2.Bagian Sosial Kemasyarakatn yang meliputi a) Subbagian Pengembangan Kesejahteraan Rakyat; b) Subbagian Agarna, Pernbinaan Mental Spiritual dan Dikbud; c) Subbagian Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat.
3. 3.Bagian Hukum dan Perundang-Undangan yang meliputi : a) Subbagian Perundang-undangan; b) Subbagian Bantuan Hukum dan HAM; c) Subbagian Dokumentasi.
b.Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang membawahi :
1. 1.Bagian Pembangunan, yang meliputi a) Subbagian Penyusunan Program; b) Subbagian Pengendalian; c) Subbagian Administrasi Pembangunan.
2. 2.Bagian Perekonomian, yang meliputi a) Subbagian Sarana Perekonomian Daerah; b) Subbagian Sarana Produksi Daerah; c) Subbagian lnvestasi dan Kerjasama.
3. 3.Bagian Sumber Daya Alam, yang meliputi a) Subbagian Inventarisasi SDA; b) Subbagian Pengembangan SDA; c) Subbagian Penelitian dan Kelestarian Lingkungan. '
c.Asisten Bidang Administrasi Umum yang membawahi :
1. 1.Bagian Organisasi clan Talaksana yang meliputi : a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan; b) Subbagian Tata Laksana; c) Subbagian Kepegawaian.
2. 2.Bagian Administrasi Pimpinan dan Protokol yang meliputi : a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan; b) Subbagian Protokol; c) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli.
3. 3.Bagian Umum clan Perlengkapan yang meliputi a) Subbagian Rumah Tangga; b) Subbagian Pengadaan dan Perlengkapan; c) Subbagian Pendayagunaan dan Pemeliharaan Aset.
4. 4.Bagian Keuangan yang meliputi : a) Subbagian Perbendaharaan; b) Subbagian Perencanaan dan Pengendalian Keuangan; c) Subbagian Akutansi.
5. 8.Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah irri.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Tenggara No. 4 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 11

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasi Tenggara Nomor 5 Tahun 2007

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 11

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasi Tenggara Nomor 5 Tahun 2007

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011